“Di tahun 2019, pergerakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita diperkirakan hanya berkisar antara Rp400 miliar hingga Rp500 miliar. Sedangkan total Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan masih tetap di bawah Rp2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengoptimalkan perencanaan dana pembangunan ini tepat sasaran sampai di tingkat desa,”ujarnya, pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Provinsi Maluku Tahun 2018, di Ambon, Selasa (3/4).
Menurut Sahuburua, mengacu pada karakteristik wilayah yang berciri kepulauan yang didominasi lautan, kata Sahuburua, menggambarkan bahwa tantangan alam di Provinsi Maluku membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan yang berkualitas.
Dijelaskan Sahuburua, gubenur dan wakil gubenur dari surga sekali pun, belum tentu akan mampu membangun daerah ini dengan nilai yang begitu kecil. keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan, mengharuskan untuk berkolaborasi memanfaatkan sumber pembiayaan lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki berbagai BUMN yang beroperasi di Maluku.
“Sebagai gambaran pada tahun 2017, total alokasi dana CSR yang digelontorkan ke Maluku sebesar Rp20 miliar rupiah,"katanya.
Sahuburua, mengajak semua pihak agar bersama manggurebe maju, dengan fokus pada delapan (8) prioritas pembangunan dan 57 program prioritas, serta diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dapat merumuskan berbagai kegiatan prioritas dalam forum rapat koordinasi teknis tersebut.
“Bekerja, bekerja, bekerja sesuai dengan semboyan dari Presiden Jokowi. Dan harapan saya, kepada bapak-bapak para kepala dinas, pimpinan badan dan lembaga untuk melakukan tugas dengan baik, karena apapun yang terjadi keberlanjutan pembangunan ini untuk kepentingan anak cucu kita diwaktu yang akan datang,”pungkasnya. (MP-18/YM*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar