Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Maluku, Femmy Sahetapy di Ambon, Rabu (6/6), mengatakan daerah ini memiliki kuota untuk IPDN sebanyak 147 orang.
"Ketentuannya harus tiga kali lipat dari kuota Maluku sebelumnya, yakni sebanyak 49 calon praja IPDN. Itu berarti masih kekurangan 36 orang," ujarnya.
Karena itu, Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua telah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, agar tetap diberikan kesempatan untuk memenuhi kuota 147 orang.
"Jadi permintaan itu harus dibicarakan Kemenpan-RB, Kemendagri dan KASN yang keputusannya dijadwalkan pada pekan depan," kata Femmy.
Dia mengemukakan, sesuai kuota dari IPDN, maka yang lolos seleksi kesehatan seharusnya dua kali kuota Maluku yakni 98 orang.
Sedangkan, tes psikologi sebelumnya mengikuti seleksi terakhir di kampus IPDN di Jatinangor, Jawa Barat kuotanya hanya 74 orang.
"Jadi para pelamar bersaing ekstra ketat untuk memperebutkan kuota yang diberikan kepada Maluku sebanyak 49 orang, menyusul pada 2018 hanya 38 orang," kata Femmy.
Kuota ini bertambah dibandingkan penerimaan pada 2016 yang hanya 20 orang.
"Jadi penambahan kuota calon praja ini harus dimanfaatkan oleh para lulusan SMA maupun sederajat dari sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku," tandas Femmy.
Pertimbangannya, bila kuota 49 orang tidak terpenuhi, maka terbuka peluang untuk formasi tersebut diisi dari provinsi lain.
"Kami harus belajar dari kenyataan pada 2016 dari kuota 20 orang ternyata tidak terpenuhi sehingga dimanfaatkan provinsi lain untuk mengisi formasi tersebut," ujarnya.
Femmy mengingatkan, para calon praja hendaknya mempersiapkan diri sejak dini dengan memperhatikan berbagai aspek.
"Terpenting tes penentuan terakhir yakni pantuhir yang sering mengakibatkan calon praja gugur, makanya para orang tua hendaknya mempersiapkan anaknya yang berminat menjalani pendidikan di IPDN sejak dini," katanya.
Femmy bertekad memenuhi kuota 49 orang tersebut karena minat lulusan SMA maupun sederajat di Maluku mengikuti pendidikan IPDN relatif tinggi.
"Saya tidak menginginkan kenyataan pada 2016 yang kuota 20 orang ternyata hanya bisa memenuhi formasi 18 orang sehingga dua jatah Maluku harus diganti praja IPDN dari daerah lain," tandas Femmy. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar