Pantauan Malukupost.com, dalam aksi damai tersebut, sejumlah orator dalam aksi demonstrasi tersebut menyampaikan orasi terkait kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tual, Abdul Hamid Rahayaan, yang dinilai menabrak aturan dan konstitusi selain itu kinerja Plt Walikota, dinilai gagal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, melakukan penggantian sejumlah Kepala Desa, Ketua RT dan RW.
Dalam aksi demonstrasi tersebut GEMPK meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera mencopot Abdul Hamid Rahayaan sebagai Plt Walikota Tual, selain itu dugaan bahwa Abdul Hamid Rahayaan memiliki Ijazah Palsu (bodong), bahkan Pansus DPRD Kota Tual dinilai turut bertanggung jawab dalam proses verifikasi administrasi Abdul Hamid Rahayaan pada saat diusulkan sebagai Wakil Walikota Tual, karena diduga Abdul yang bersangkutan memiliki ijazah palsu (bodong).
“Tuntutan kami adalah meminta kepada mendagri agar segera mencopot Plt. Walikota Tual, alasannya saat ini Plt. Walikota Tual tidak mengindahkan instruksi Mendagri yang adalah atasan langsung Plt. Walikota Tual,”tandasnya.
Dijelaskan Rahanyamtel, pihaknya menginginkan dapat bertemu langsung dengan Plt Walikota Tual untuk menyampaikan pernyataan sikap, namun Plt Walikota Tual menolak untuk bertemu dengan para pendemo.
“Awalnya telah dilakukan mediasi oleh Kapolres Malra agar Plt Walikota Tual dapat meluangkan waktu untuk bertemu dengan para pendemo, namun Plt Walikota Tual tidak ingin bertemu dengan para pendemo secara keseluruhan melainkan perwakilan dari para pendemo saja,” katanya.
“Kami semua sudah bersepakat agar Plt. Walikota Tual harus bertemu dengan kami para pendemo secara terbuka disini, namun negosiasi tidak berhasil sebab Plt. Walikota Tual menginginkan bertemu dengan perwakilan demonstran, namun kami tidak mau,” katanya lagi.
Rahanyamtel katakan, selaku koordinator aksi, dirinya akan melayangkan surat kepada Kapolres Malra bahwa pihaknya akan melanjutkan aksi yang sama pada hari Kamis (5/4), dengan menghadirkan massa dalam jumlah yang lebih besar nanti.
“Malam ini (Rabu 4/4), saya akan memasukkan surat ke Polres Malra untuk melakukan aksi besok. Jumlah massa yang akan kami hadirkan berjumlah 500-1000 orang. Dan jika esok (Kamis 5/4) Plt Walikota Tual tidak hadir dan bertemu dengan demonstran, maka kami akan melakukan sasi di Jembatan Usdek dan Bandara Ibra, itu pasti,” tegasnya.
Para pendemo yang melakukan aksinya sejak pagi hingga sore tersebut sangat kecewa karena tidak berhasil bertemu dengan Plt Walikota Tual walaupun sudah dilakukan berbagai mediasi, selanjutnya massa membubarkan diri dan akan melanjutkan aksi yang sama pada hari Kamis (5/4) ini.
Informasi yang berhasil dihimpun, titik aksi demonstrasi pada hari Kamis (5/4) adalah pada halaman Kantor DPRD Kota Tual, dimana para pendemo akan meminta pertanggungjawaban kinerja Pansus, dimana pada proses verifikasi administrasi dari Plt Walikota Tual (Abdul Hamid Rahayaan) Pansus DPRD Kota Tual meloloskan Abdul Hamid Rahayaan sebagai Wakil Walikota Tual, karena diduga Abdul Hamid Rahayaan memiliki ijazah palsu (bodong).
Sejumlah aparat keamanan dari Polres Malra dan TNI melakukan pengawalan ketat selama pelaksanaan aksi demo tersebut. Walaupun sempat terjadi aksi saling dorong, namun aksi tersebut berjalan dalam situasi yang kondusif. (MP-11)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar