"Pada Kamis (27/9) esok saya akan menghadiri rapat koordinasi (rakor) di Ternate, Maluku Utara antara Menteri Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan bersama enam orang gubernur dari enam provinsi penghasil pala, yakni Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Provinsi Aceh," katanya di Ambon, Rabu (26/9).
Rakor ini akan membicarakan nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MoU) bagaimana untuk mengembalikan Maluku dan Malut sebagai "bumi rempah-rempah", terutama penghasil pala dan cengkih.
Dia juga mengatakan, rakor yang akan dilaksanakan itu juga merupakan tindak lanjut dari pencanangan yang dilakukan Menteri Pertanian pada tahun 2017 di Ambon terkait upaya mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Maluku.
"Jadi kita mesti memahami betul bahwa bicara soal hasil perkebunan di Maluku terutama cengkih dan pala sejak jaman penjajahan orang-orang dari Eropa seperti Belanda datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah yang cukup melimpah," ujarnya.
Sekarang ini, lanjutnya, pemerintah merencanakan untuk mengembalikan masa kejayaan bumi rempah-rempah itu lagi di Maluku dan Maluku Utara.
Menurutnya, sekarang ini hasil perkebunan yang merupakan komoditas ekspor ini hanya dikelola oleh masyarakat dan dijual kepada pembeli.
Karena itu, ke depan akan ditingkatkan lagi terutama soal budi daya, penanamannya, produknya, sampai hasilnya menuju pengembangan pasaran ekspor.
"Jadi nanti dalam rakor di Ternate akan dibicarakan mulai dari pembibitan sampai hasil, pemasaran sampai kegiatan ekspor," ujarnya.
Di samping itu kegiatan-kegiatan yang mendukung rencananya ini seperti pengadaan pembibitan anakan pala dan cengkih, sampai dengan perluasan areal sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan memanfaatkan anggaran APBN Perubahan dan tahun 2018, jadi anggaran sudah disisipkan untuk rencana tersebut. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar