Pemprov Provinsi Maluku Bakal Buka Pendaftaran Lelang Jabatan

Detik Nusa

Ambon, Malukupost.com - Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mulai membuka pendaftaran lelang jabatan pada beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi pratama (JPTP). Hal itu disebabkan dalam pada tahun 2018 ada 10 pejabatan eselon II sudah dan akan memasuki masa pensiun.

“Tahun ini ada 10 pejabat eselon II yang pensiun, apa musti dibiarkan begitu saja, tentu harus dilakukan lelang jabatan, sehingga ada pengisian terhadap kekosongan jabatan yang ada,”ujar Gubernur Said Assagaff di Ambon, Senin (16/7).

Assagaff katakan, Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku, Femmy Sahetapy saat ini lagi ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

“Kepala BKD lagi ke jakarta untuk mengkosulidasikan hal ini, mungkin dalam bulan ini lelang jabatan sudah mulai dilaksanakan,”ungkaonya.

Assagaff menandaskan, selain lelang jabatan, dirinya juga akan melakukan perombakan birokrasi di jajaran eselon III dan IV, untuk mengisi kekosongan jabatan karena ada juga Kepala Bagian dan kepala Sub Bagian yang sudah memasuki masa pensiun.

“Kita akan lakukan satu kali, sehingga tidak terjadi ketimpangan penyelenggaraan pemerintahan karena kekosongan jabatan yang ada,”pungkasnya. .

Assagaff menambahkan, proses seleksi lelang jabatan serta perombakan birokrasi akan dilakukan secara profesional.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Femy Sahetapy, mengatakan proses lelang jabatan pada beberapa JPTP dilingkup pemerintah provinsi Maluku, baru akan dilaksanakan sekembalinya Said Assagaff dari cuti kampanye pada 24 Juni 2018.

“Lelang jataran kita tangguhkan sampai Bapak Said Assagaff kembali menjabat sebagai Gubernur,”ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Femy Sahetapy beberapa waktu lalu.

Menurut Sahetapy, jika proses Lelang Jabatan tetap dilaksanakan saat ini maka harus mendapat izin dari Pemerintah Pusat dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengingat pemerintah provinsi Maluku saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.

“Kalau melalui melalui Plt maka harus menunggu izin Mendagri,”katanya.

Proses lelang jabatan pada beberapa JPTP dilakukan pemerintah provinsi Maluku, dikarenakan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memasuki masa, yakni Kepala BKD Maluku, Femmy Sahetapy, Sekretaris DPRD Maluku, Roy Manuhuttu, Asisten I Tata Pemerintahan, Angelius Renjaan, Kepala Inspektorat, Semmy Risambessy serta Kadis Kependudukan, Catatan Sipil, Jeremias Uweubun, Kadis Nakertrans, Abdul Manaf Tuasikal, Karo Kesra, Rosmina Tutupoho dan Kepala Kesbangpol, Ujir Halid. (MP-7)