"Yang terjadi di kawasan SBT saat ini adalah kondisi transportasi yang sangat terganggu dan yang mesti digenjot adalah transportasi laut agar masyarakat kecil juga bisa menikmati, karena kita adalah daerah kepulauan," kata anggota Komisi C DPRD Maluku, Ridwan Elys, di Ambon, Senin (23/7).
Selama ini kapal milik PT Pelni yang melintasi rute tersebut hanya satu kapal yakni KM Pangrango, namun belakangan ini tidak ada lagi kapal yang beroperasi ke kawasan Seram Timur baik kapal Pelni maupun perintis.
Tetapi kapal yang intensitas pelayanannya menjangkau masyarakat SBT justeru berasal dari Papua karena aktivitas masyarakat Seram Timur ke Papua juga sangat tinggi ditunjang dengan transportasi yang tersedia.
"Tetapi kita lihat sendiri sampai saat ini belum ada kapal Pelni atau pun perintis yang jalan dari Pelabuhan Ambon menuju Seram Timur dan bukan karena masalah docking tetapi ada pergantian kapal namun belum ada izin dari Kemenhub," katanya.
Ijin kapal belum dikeluarkan dari Kemenhub untuk pergantian kapal perintis yang melayari rute Seram Timur, itu pun hanya sampai di Geser saja tetapi di Kecamatan Gorom belum sampai, sehingga harapannya ke depan Pelni bisa melihat hal ini karena intensitas penumpang di sana juga relatif tinggi.
Dia juga mengakui visi misi dari program tol laut dari pemerintah tidak dinikmati masyarakat SBT, apalagi sekarang dirancang program tol udara di mana ada bahan pokok yang diangkut namun kargo terbatas juga.
"Yang bisa menghubungkan kita di Maluku dengan cepat dan murah adalah lewat jalur laut saja, dan kalau melalui udara hanya bisa dinikmati kelompok tertentu," kata Ridwan.
Dia juga menyambut positif kebijakan pemerintah yang akan membangun sebuah bandara di Kecamatan Seraam Timur.
"Nanti tinggal dicek saja pada Dinas Perhubungan provinsi sejauhmana progresnya, apakah ini sudah ada penyerahan lahan dari masyarakat dan pemerintah kabupaten atau belum," ujarnya.
Kalau memang sudah diserahkan, lanjutnya, maka sudah klir dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan proses pembangunanan.
"Total luas lahannya belum tahu dan tahun lalu itu hanya visibility study dan terakhir yang kami dapatkan informasi perkembangannya sudah sampai tingkat mengurus masalah amdal dan bila itu memang sudah terealisasi maka tinggal menunggu hibah lahannya saja untuk proses pembangunan bandara," kata Ridwan. (MP-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar