Kepala Pusat Data Informasi dan Humas (Kapusdatin), Sutopo Purwo Nugroho dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, penyelenggaraan Bimtek bagi wartawan adalah untuk meningkatkan kemitraan dan menambah pengetahuan bencana kepada wartawan.
“Oleh karena itu, komunikasi dan dialog perlu senantiasa dilakukan secara berkesinambungan guna menghindari kemungkinan kesalahpahaman. Dengan demikian tetap tercipta hubungan yang sinergis antara BNPB, BPBD dan wartawan,”ujarnya di Ambon, Rabu (18/7).
Menurut Nugroho, suatu harapan besar terhadap media karena media memiliki peran sangat penting dalam mensosialisasikan tidak hanya kejadian-kejadian bencana, tetapi juga pengurangan risiko bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
"BNPB sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang menangani kebencanaan di Indonesia, mengakui eksistensi pers sangat penting untuk menginformasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat, yang dalam hal ini untuk mendapatkan hak-haknya atas informasi publik terhadap masalah kebencanaan," ungkapnya.
Dijelaskan Nugroho, publikasi akan menjadi efektif manakala keterlibatan unsur media terjalin secara harmonis sebagai mitra BNPB untuk saling mendukung dalam peranannya masing-masing. Sehingga diperlukan kesamaan cara pandang dan pemahaman terhadap upaya penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan terpadu serta memberikan wawasan dan pengetahuan kebencanaan bagi wartawan.
"Karena media sebagai penyampai informasi yang valid dan dipercaya masyarakat terutama dapat memberi pengetahuan untuk kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dan pasca bencana," tandasnya.
Diungkapkan Nugroho, Maluku jadi prioritas BNPB untuk antisipasi bencana. Meski diketahui, anggaran penanggulangan bencana dari APBD di Maluku sangat kecil hanya Rp2 Miliar dan termasuk terendah skala nasional. Dengan anggaran tersebut, maka sulit untuk mencapai ekspektasi tinggi penanggulangan dan penanganan bencana secara maksimal.
“Ideal anggaran untuk kesiapsiagaan bencana harus 1 persen dari APBN atau APBD. Karenanya politik anggaran menjadi sangat penting juga dikolaborasi dengan pemerintah dan DPRD. Meski begitu, Indonesia harus belajar dari suksesnya penanganan bencana jebolnya bendungan atau Dam Wae Ela, Negeri Lima Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013 lalu,” bebernya.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy mengaku, Bimtek BNPB tersebut baru pertama kali digelar yang melibatkan sekitar 56 wartawan media massa, cetak, elektronik dan online di Maluku.
Salampessy berharap, partisipasi aktif dari selama kegiatan paparan materi dan praktikal di lapangan. Sehingga apa yang menjadi harapan untuk terbangunnya budaya sadar bencana wartawan guna penanggulangan bencana dapat tercapai. Demikian pula bagi pegawai BPBD bisa mengawal dan ikuti kegiatan sampai selesai. (MP-9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar