Pada 11 Juli 2018, terjadi serangan TNI/Polri di Kampung Alguru, Kabupaten Nduga-West Papua. TNI dan Polri melakukan serangan melalui udara menggunakan 1 buah Helikopter yang diberikan oleh Mabes Polri kepada Polda Papua. Serangan juga dilakukan melalui jalur darat, setelah mengikuti jalur Kali Keneyan dan ada pula yang melakukan serangan setelah menyeberangi kali Keneyan, kali yang memisahkan Kampung Keneyan dan Alguru.
Kekuatan militer di Nduga secara kuantitas melebihi jumlah warga Alguru. Pada tanggal 2 Juli lalu, Kepolisian RI mengirim dua kompi (masing-masing 100 personil pasukan) Brigade Mobil (Brimob) ke Papua, tepatnya di Kabupaten Nduga, setelah terjadi penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Nduga. Pada tanggal 25 Juni, atas penegasan Kapolri Tito Karnavian, Kapolda Papua meminta bantuan 700 personil tambahan dari Provinsi Papua Barat dan Korps Brimob Kelapa Dua. Kemudian dibantu oleh 3.000 pasukan Tentara Nasional Indonesia.
Menurut perintah Tito Karnavian, TNI/Polri diberangkatkan ke West Papua dengan dalih pengamanan berjalannya Pilkada di Nduga, Papua.
Namun, Di Nduga, masyarakat mengalami ketakutan dan tidak sedikit yang melarikan diri ke tempat persembuyian akibat TNI/Polri, yang jumlahnya lebih banyak, berhamburan dan melakukan 4 kali serangan Bom dari udara pada malam hari di Kabupaten Nduga. Penyirisan jalur darat melalui kali Kenayang sampai saat ini, masih dilakukan hingga menguasai (memenuhi) kampung Alguru. Hingga statemet ini ditulis belum ada kabar kondisi masyarat kampung Alguru.
(Baca ini: Mama Yosepha: "Indonesia Mesti Bertanya, Mengapa Mereka itu Berjuang?")
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menilai, pertama, serangan TNI/Polri sangat berlebihan. Bahkan menimbulkan fobia terhadap masyarakat Nduga atas operasi-operasi Militer yang pernah digencarkan. Tentu, Operasi Mapenduma yang dilakukan TNI/Polri tahun 1996 dengan serangan dari udara menggunakan helikopter dan dari darat, sedikitnya 35 orang ditembak mati, 14 perempuan diperkosa, 13 gereja dimusnahkan dan 166 rumah dibakar, masih menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat Nduga. Ketika itu 123 masyarakat sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan di hutan. Juga operasi-operasi militeristik lainnya, yang terus menghantui psikologi rakyat West Papua, khususnya masyarakat Nduga.
Kedua, ini merupakan operasi militer (TNI/Polri) berkedok pengamanan Pilkada di Papua. Realita yang terjadi di Nduga, bahwa penyisiran dari darat, mengikuti kali kenayang, serta pemboman melalui serangan udara, murni merupakan operasi militeristik secara besar-besaran yang merusak dan menindas psikologi dan mental masyarakat, bukan untuk mengamankan Pilkada.
Gencaran Operasi Mandala tahun 1962 menginfiltasi West Papua melalui Sorong, Kaimana, Fak-Fak, Merauke, merupakan dengan serangan serangan dari udarah, laut dan darat. Sejak itu, sejarah rakyat West Papua mencatat, kurang lebih 500 ribu jiwa telah menjadi korban dalam 12 macam rangkaian operasi militeristik.
Maka, AMP menyatakan sikap tegas, kepada Rezim Kolonial Indonesia, pertama, segera tarik kembali pasukan TNI/Polri organik dan non organik yang ada seluruh tanah West Papua. Sebab keberadaan militer di west Papua merupakan aktor yang selalu membunuh, memperkosa, dan memenjarahkan hak-hak dasar manusia West Papua.
Kedua, segera hentikan Operasi militer berkedok pengamanan PILKADA di Nduga, West Papua.
Ketiga, jangan menjadikan rakyat sipil (West Papua) sebagai objek serangan atas dalih separatisme. Karena Rasisme Kolonial Indonesia telah menciptakan makhluk yang bernama separatis, dan itu dialamatkan kepada rakyat West Papua untuk melegitimasi operasi militeristiknya.
Secara terpisah, dalam kerangka perjuangan pembebasan nasional west papua, perjuangan membebaskan diri dari penjajahan, AMP mendukung penuh perjuangan bersenjata. Sebab secara politik perjuangan bersenjata merupakan bagian dari perjuangan pembebasan rakyat West Papua dari cengkeraman kolonialisme, militerisme, dan kapitalisme.
Demikian Sikap AMP atas operasi Militer berkedok pengamanan Pilkada di Nduga, persatuan tanpa batas perjuangan sampai menang. Salam Revolusi.
Medan juang, 12 Juli 2018
Ketua Umum
Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua
Jhon Gobai
Cp (WA/telp): 082136948015
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar