"Izin masih diproses dan hal tersebut merupakan Kewenangan kementerian kehutanan, bukan pemerintah daerah. jika izin selesai diproses, maka pembangunan baru bisa dilaksanakan,"ujarnya di Ambon, Kamis (12/7).
Sadli katakan, intinya pemerintah provinsi Maluku telah memberikan dukungan penuh untuk pembangunan Bendungan Way Apu.
“Namun semua tergantung dari Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian terkait untuk memberikan izin, sehingga proses pembangunan bisa dilakukan secepatnya,” tandasnya.
Sadli merasa optimis jika Kementerian Kehutanan akan memberikan izin pinjam pakai kawasan tersebut, mengingat Bendungan Way Apu merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditetapkan berdasarkan Perpres Nomor 58 tahun 2017, tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
"Yang pasti akan diberikan izin, karena sesuatu yang sifat strategis tidak ada alasan untuk tidak diberikan,"pungkasnya.
Untuk diketahui, pembangunan Bendungan Way Apu menelan anggaran sekitar Rp 2,1 triliun, dilaksanakan melalui paket Multi Years Contract hingga tahun 2022, bendungan tersebut akan memiliki volume tampung 50 juta meter kubik yang akan mengairi lahan irigasi seluas 10.000 ha, untuk air baku 250 m/detik, dan listrik sebesar 8 megawatt.
Selain manfaat tersebut, fungsi utama bendungan yaitu sebagai pengendalian banjir lantaran selama ini dataran Way Apu sering mengalami banjir. (MP-7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar