Menurut Sahuburua, Maluku masuk dalam 14 besar nominasi, yang penilaiannya dilakukan tahun 2017 ketika dirinya menjabat Wakil Gubernur dan Said Assagaff menjadi Gubernur Maluku.
“Pemerintah Provinsi Maluku, masuk nominasi 14 besar. Saya tidak tahu persis Maluku dalam nominasi 14 besar itu masuk di urutan keberapa, yang pasti ini pertama kalinya daerah kita masuk nominasi,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/4).
Sahuburua katakan, selain keberhasilan pemerintahan Said Assagaf dan dirinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur saat penilaian dilakukan, penghargaan ini juga disebutnya sebagai penghargaan kita semua untuk kesejahteraan masyarakat di Maluku.
“Masuk nominasi 14 besar ini, menjadi batu loncatan untuk akselerasi pembangunan di Maluku. Mari kita tingkatkan terus di waktu-waktu mendatang,” ungkapnya.
Dijelaskan Sahuburua, Anugerah Pangripta Nusantara atau yang sekarang diberi nama Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018, merupakan penghargaan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI kepada provinsi yang berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang konsisten serta capaian pembangunan yang baik.
“Bappenas RI, menilai Pemprov Maluku berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga masuk 14 besar nominasi.”tandasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho, dikonfirmasi terpisah, mengaku sangat senang dengan masuknya Provinsi Maluku sebagai nominator penerima penghargaan.
“Ini merupakan keberhasilan Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua yang mana baru pertama kali kita dapatkan penghargaan seperti ini,” tegasnya.
Dijelaskan Sihaloho, pada tahap pertama seleksi, dari 34 provinsi di Indonesia hanya 15 provinsi yang masuk nominasi untuk masuk ke tahap kedua. Pada tahap kedua, panitia pusat turun ke daerah, kemudian pada tahap ketiga diadakan presentase dan wawancara para Kepala Bappeda di Jakarta. Dari tahap ketiga ini, kemudian menjadi tersisa 14 provinsi.
“Kriteria PPD adalah capaian pembangunan, dimana tingkat kemiskinan menurun. Kalau Maluku kan kemiskinannya menurun, dimana di tahun 2016 sebesar 19,18 persen turun menjadi 18,29 persen di September 2017,” ungkapnya.
“Sedangkan untuk inflasi, Maluku terendah di Indonesia, yakni sebesar 0,78 persen. Angka ini dibawah angka nasional 3,61 persen. Untuk capaian Rasio Gini atau indeks ketimpangan di tahun 2017 sebesar 0,32, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,39 persen,”katanya.
“Artinya ketimpangan itu baiknya 0. Namun demikian, indeks ini mengalami penurunan,” katanya lagi.
Sihaloho menambahkan, kriteria tersebut yang menjadikan Provinsi Maluku masuk dalam nominasi. Selain itu, penilaian terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Itulah kenapa, ketika penilaian kriterianya kita termasuk tinggi dan trendnya bagus, RKPD kita ketika dinilai ternyata bagus. RKPD yang merupakan program dan kegiatan per tahun, dalam pelaksanannya sinkron serta selaras dengan RPJMD 2014-2019, dimana pelaksanaan programnya tidak boleh keluar dari RPJMD,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Penghargaan bagi para nominator berupa Piagam diterima usai menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Senin (30/4).
Acara tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo serta dihadiri seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar