Operasi Gaktib dan Yustisi itu mengangkat tema "Dengan Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2018 Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit dalam rangka menjaga netralitas untuk mendukung tugas pokok TNI".
Upacara dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin, Kepala BNN Provinsi Maluku Brigjen Pol. Rusno Prihardito, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Ambon.
Peserta upacara terdiri 2 SST Pomdam, 1 SST gabungan Pom AL dan Pomdam, 1 SST gabungan Propam Polda Maluku, 1 SST Yonif Raider 733/Masariku, 1 SST Batalyon Mariner Ketahanan Pangkalan IX Ambon, 1 SST TNI AU Lanud Pattimura, 1 SST Ditlantas Polda Maluku, 1 SST gabungan DLLAJR Dishub Kota Ambon, dan 1 STT Sat. Pol PP Kota Ambon.
Komandan upacara dipimpin Mayor Laut PM Chandra Hermawan, yang sehari-hari sebagai Danpomal Lantamal IX Ambon.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam sambutan yang dibacakan Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Tri Soewandono mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari keterlibatan segenap prajurit TNI, baik sebagai kesatuan sistem maupun individu yang merupakan bagian integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan TNI.
"Prinsip pembangunan tersebut diarahkan guna mewujudkan prajurit yang profesional, militan, solid dan dicintai rakyat," katanya.
Karena itu keberhasilan pembangunan TNI tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan tetapi juga segenap prajurit TNI. Sehingga kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, norma-norma keprajuritan dan disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan TNI.
Menurut Panglima, dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum, norma dan disiplin tidak efektif, sehingga menjadi wacana perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektifitas hukum.
Artinya, apakah benar hukum dan disiplin tidak efektif atau pelaksanaan hukum, sesungguhnya yang berperan untuk mengevektifkan hukum tersebut.
"Sesuai hemat saya persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum, baik di lingkungan TNI maupun dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis," ujarnya.
Karena itu, dalam pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi dikembangkan ke arah peningkatan profesionalitas petugas dan subyek hukum melalui upaya edukasi karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI.
"Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit," kata Panglima Hadi.
Ia mengungkapkan berdasarkan data Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 masih adanya kenaikan terhadap kasus tertentu.
Kasus yang menonjol di antaranya desersi, penyalahgunaan wewenang dan penganiayaan, namun ada hal-hal positif yaitu menurunnya kasus narkotika atau psikotropika, penyalahgunaan Senpi dan Handak serta perkelahian antar TNI, Polri dan Masyarakat.
"Inilah yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI untuk tetap melanjutkan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi," ujarnya.
Karena itu perlu ada persamaan persepsi antara prajurit polisi militer dengan aparat penegak hukum lainnya khususnya Propam atau Provos dalam pelaksanaan kegiatan operasi di lapangan, sehingga tercipta sinergitas dan soiliditas dalam mencegah terjadinya gesekan antara prajurit TNI, Polri dan masyarakat yang dapat menurunkan citra TNI.
"Perlu juga menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilukada, karena saat ini publik menilai bahwa institusi TNI yang paling dipercaya dan dicintai rakyat," kata Panglima Selanjutnya, perlu peningkatan kualitas SDM personel polisi militer yang menangani pelanggaran prajurit TNI, tentu ini tidak hanya cerdas intelektualitas, namun perlu diimbangi dengan kualitas mental ideologi yang kuat sebagai prajurit Sapta Marga dan selalu memegang teguh Sumpah Prajurit sehingga tidak bersifat arogan dan selalu rendah hati.
Perkembangan teknologi dan meningkatnya kejahatan menggunakan media sosial, media elektronik (kejahatan Cyber dan IT), lanjutnya, prajurit Pom TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar dapat mencegah dan menindak kejahatan dimaksud. Hal ini dilakukan dalam rangka membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial dan media lainnya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan TNI baik secara individu maupun institusi.
"Pengendalian media informasi sangat penting dilakukan untuk menghentikan berita hoax yang berimplikasi terhadap stabilitas nasional dan integritas NKRI. Hal ini tidak terlepas dari era kompetisi gelobal yang diiringi dengan perubahan karakteristik bentuk ancaman nyata yang dihadapi semua negara di dunia," kata Panglima TNI Karena itu, Panglima TNI meminta kepada seluruh jajaran prajurit polisi militer untuk selalu mempedomani tujuh perintah harian TNI antara lain mantapkan dan tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Sikapi secara cerdas terhadap perkembangan lingkungan strategis, upaya adu domba, provokasi, penyalahgunaan media sosial dan serangan cyber dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," pintanya. (MP-6)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar