"Tingginya kemiskinan di Maluku dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan terasa adalah dampak moratorium perikanan yang dilakukan Menteri Susi," katanya, dikonfirmasi, Sabtu (3/2).
Dia mengakui, kebijakan moratorium perikanan sangat terasa di Maluku dengan ikan di cold storage saat ini relatif kurang.
"Akibatnya tenaga kerja di cold storage dikurangi bervariasi 70 - 75 persen sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi dan berdampak terhadap kemiskinan," ujar Gubernur Said Assagaff.
Karena itu, Menteri Susi diminta agar memberikan ketegasan soal batas waktu pemberlakukan moratorium perikanan.
"Menteri Susi hanya melihat dari satu sisi, tapi seorang Gubernur dari berbagai aspek," tandasnya.
Dia mengemukakan, Menteri Susi tidak melihat dari angka kemiskinan. Gubernur melihat dari angka pengangguran, kemiskinan dan pendapatan rakyat.
Angka kemiskinan Maluku pada September 2017, tercatat masih 18,29 persen. Ini karena tiga kabupaten di wilayah Selatan yakni Maluku Barat Daya (MBD) angka kemiskinan masih 29 persen serta Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru masing - masing 28 persen.
"Saya mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati tiga kabupaten dengan dukungan DPRD mau kerja keras menurunkan angka kemiskinan bervariasi 23 - 24 persen. Itu berarti, angka kemiskinan di Maluku bisa turun hingga 15 persen," kata Gubernur Said Assagaff.
Dia berharap, moratorium perikanan secepatnya dicabut dengan didukung jalinan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kuasa pengguna anggaran pembangunan di daerah ini agar angka kemiskinan menurun.
"Saya instruksikan pimpinan OPD agar intenesif melakukan inovasi dalam berkarya," tegas Gubernur Said Assagaff. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar