Pertemuan PIF, PM New Zealand Juga Didesak untuk Mendukung West Papua

Detik Nusa

Perdana Menteri New Zealand, Hon Jacinda Ardern. (img: independent.co.uk)

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Siaran Pers: Jacinda Ardern didesak untuk mendukung West Papua di Forum Kepulauan Pasifik

WELLINGTON, New Zealand - Minggu depan, para pemimpin Pasifik akan membahas masalah West Papua di pada pertemuan Forum nanti. Tahun ini ada harapan besar bahwa, Komunike akan memasukkan seruan untuk ditindak (action), termasuk seruan kepada Komisaris HAM PBB untuk mengunjungi dan melaporkan kembali tentang situasi di West Papua ke Forum pada pertemuan PIF 2020 nanti.

(Baca ini: PBB Memberikan Suara untuk Kerja Sama yang Lebih Baik dengan PIF, tetapi Cina, Indonesia Abstain)

Terlepas dari kondisi situasi hak asasi manusia di West Papua, Forum sebelumnya telah memilih pendekatan 'lembut', kuat lebih memilih Indonesia daripada membela hak-hak orang Papua di Melanesia Barat. Peran Selandia Baru kemungkinan besar akan krusial dan West Papua Action Auckland menyerukan kepada Perdana Menteri New Zealand / [Selandia Baru] Jacinda Ardern untuk mengambil kepemimpinan moral guna membantu memastikan bahwa, Forum melakukan hal yang benar.

Berikut ini adalah Surat [isi seruan] untuk PM New Zealand, Jacinda Ardern yang dipublikasi oleh Scoop Media pada (8/08).

---

4 Agustus 2019

Yang Terhormat,

Rt. Hon Jacinda Ardern
Perdana Menteri

di -

Gedung Parlemen, Wellington

Kami mencatat bahwa Anda akan bertemu dengan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik lainnya di Tuvalu mulai 12 Agustus.

Situasi hak asasi manusia di West Papua akan dipertimbangkan dan telah dibahas oleh Menteri Luar Negeri di wilayah tersebut. Para Menteri Luar Negeri sepakat bahwa Forum tersebut harus terus meningkatkan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua (Papua). Para Menteri Luar Negeri merekomendasikan untuk mempertahankan dialog dengan Indonesia dan mendukung undangan Indonesia kepada Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia dapat melakukan misi. Ditekankan bahwa ada kebutuhan untuk memfinalisasi waktu kunjungan dan membuat setiap usaha untuk memberikan laporan tentang situasi sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada tahun 2020.

Organisasi internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, Koalisi Internasional untuk West Papua dan Dewan Gereja Dunia terus mendokumentasikan bukti kekerasan yang sedang berlangsung dan pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan dan pembunuhan ekstra-yudisial. Pasukan keamanan Indonesia di West Papua tidak dibertanggung jawabkan atas peran mereka dalam kejahatan ini dan terus bertindak dengan impunitas yang hampir total. Pada saat ini ada laporan yang mengkhawatirkan tentang lusinan kematian akibat kelaparan dan penyakit lain di daerah Nduga di mana para pengungsi kehilangan akses ke makanan kesehatan dasar dan layanan pendidikan.

Penting bahwa para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) menyatakan komitmen berkelanjutan mereka untuk mendorong tindakan yang kuat dan cepat untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan untuk mengatasi akar penyebabnya. Mereka harus menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pengaturan bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi West Papua dengan segera. Taruhannya sangat tinggi dalam situasi yang secara luas dianggap berjumlah 'genosida lambat'. | Simak ini: Selain Iklim, Masalah West Papua Jadi Agenda Prioritas PIF

Ini adalah momen bagi New Zealand, anggota pendiri Forum, untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam masalah ini. Di masa lalu resolusi West Papua di Forum telah 'dipermudah' setelah tekanan tidak langsung dari Indonesia. Kami mendesak Anda dalam hal terkuat untuk melawan tekanan ini dan untuk menempatkan kepentingan rakyat Papua yang menderita sebagai prioritas Anda. | Baca ini: Menjelang Pertemuan PIF, Dukungan untuk West Papua Meningkat 


Dengan hormat,
Maire Leadbeater dan Catherine Delahunty.

• Salinan (tembusan) telah dikirim ke Hon Winston Peters, Menteri Luar Negeri.

Posted by: Admin
Copyright ©Scoop.co.nz "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com