Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, di Ambon, Kamis (15/2), mengatakan, telah bersilaturahmi dengan FKUB pada Kamis (15/2) pagi dan menyepakati pemilihan Gubernur - Wagub Maluku, Bupati - Wakil Bupati Maluku Tenggara serta Wali Kota - Wakil Wali Kota Tual harus terlaksana dalam suasana damai agar mencerminkan hidup orang basudara (saudara).
"Pimpinan MUI, Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Keuskupan Amboina, Hindu dan Budha Maluku menyepakati Pilkada harus terlaksana dengan masing - masing umatnya agar mewujudkan hidup orang basudara," ujarnya.
Zeth yang disetujui Mendagri, Tjahjo Kumolo sebagai Plt Gubernur setempat karena Gubernur, Said Assagaff menunaikan cuti diluar tanggungan negara pada 15 Febrauri hingga 23 Juni 2018.
Said yang berpasangan dengan Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun dengan jargon "SANTUN" telah ditetapkan KPU Maluku sebagai pasangan calon Gubernur - Wagub setempat maupun pengundian mendapatkan nomor urut 1 pada 13 Februari 2018.
"Saya memang mengemban tugas utama dalam mengfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di Maluku agar terlaksana aman, lancar dan sukses sehingga harus mengkonsolidasikannya dengan berbagai komponen bangsa," katanya.
Dia telah mengkonsolidasikan pelaksanaan Pilkada dengan pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku di Ambon pada Kamis (15/2) pagi.
"Saya menindaklanjuti konsolidasi yang telah dilakukan Said Assagaff bersama Forkopimda Maluku karena Maluku berdasarkan pengumuman Bawaslu RI memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) berdasarkan riset terhadap 171 daerah yang akan menyelenggarakan PIlkada pada 27 Juni 2018 dengan tingkat kerawanan tinggi," ujarnya.
Provinsi Papua memiliki skor indeks 3,42, Maluku mendapat skor 3,25 dan Kalimantan Barat memperoleh skor indeks 3,04, Tingginya angka kerawanan Pilkada di Provinsi Maluku ditentukan oleh dimensi penyelenggaraan, khususnya berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.
"Saya menginginkan adanya deklarasi Pilkada Maluku damai yang ditandatangani tiga pasangan calon Gubernur - Wagub maluku," tandasnya.
Sebelumnya, FKUB Maluku mengimbau masing - masing warganya agar mewujudkan Pilkada tiga daerah di Maluku pada 27 Juni 2018 dalam bingkai orang basudara.
FKUB menyampaikan imbauan melalui Wakil Ketua MUI Maluku, Abidin Wakanno, Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pdt.A.J.S. Werinussa, Uskup Diosis Amboina, Mgr.P.C. Mandagi, Pandita Hindu Maluku, Sukardi Rianto dan Pandita Budha Maluku, Welhelmus jauwerissa.
Para tokoh agama Maluku ini menyampaikan imbauan dengan harapan penyelenggaraan tahapan Pilkada tiga daerah itu tanpa SARA.
Pilkada hendaknya terselenggara dalam spririt orang basudara yang bersama aparat Polisi maupun TNI menjaga agar pesta demokrasi ini berlangsung demokratis dan damai.
Pelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif dengan tidak mempercayai berita - berita bohong (hoax).
Selain itu, jangan mudah terprovokasi isu - isu menyesatkan maupun ulah oknum - oknum yang mencoba mencederai pesta demokrasi di Maluku.
FKUB Maluku menginginkan tahapan Pilkada terlaksana lancar dan sukses sehingga tidak ada konflik orang basudara walaupun berbeda pilihan saat Pilkada.
Terpenting juga adalah KPU maupun Bawaslu Maluku serta KPU maupun Panwas kabupaten Maluku Tenggara dan kota Tual agar bertindak netral sesuai ketentuan Undang - Undang (UU).
Begitu pula, Polisi maupun TNI bertindak netral dalam menjaga keamanan supaya Pilkada terlaksana tertib, aman, damai dan berkualitas. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar