Menurut Tuharea, dalam Mukerwil pertama itu, beberapa keputusan telah dilahirkan yang salah satunya adalah keputusan tentang dua nama bakal calon gubernur Maluku yang akan dibawa ke DPP sebagai laporan atas hasil pelaksanaan Mukerwil Pertama PPP Maluku.
"Inilah esensinya bahwa keputusan Mukerwil tersebut sejalan dengan tahapan yg diatur oleh juklak terkait dengan pilkada," ungkapnya.
Tuharea katakan, untuk diketahui oleh publik bahwa dalam pandangan umum DPC PPP Se-Maluku, ternyata hanya enam DPC yang menginginkan Irjen Pol Murad Ismail, itu belum final karena tidak ada suara mayoritas. Karena keinginan beberapa DPC itu bagian dari aspirasi dan dinamika yang terjadi di PPP.
"Saya kira dinamika ini yang kemudian membedakan PPP dengan partai lain. Kita begitu terbuka terhadap aspirasi DPC-DPC, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kondisi terkini dari partai terkait pilgub Maluku sampai dengan Mukerwil pertama dilaksanakan. Intinya adalah keputusan hasil Mukerwil itu merekomendasikan Ir Said Assagaff dan Irjen Pol Murad Ismail untuk di bawa ke DPP," tandasnya.
Diungkapkan Tuharea, kalau hanya enam DPC ini bukan suara mayoritas. Komposisi sebenarnya jika mau dihitung adalah seimbang. Yang kemarin itu enam DPC adalah DPC ARU, SBB, SBT, Malteng, BURU dan Bursel menginginkan pak Murad, tapi DPC Kota Ambon, Kota Tual, MTB dan MBD menginginkan pak Said Assagaff.
“Sedangkan DPC Malra merekomendasikan keduanya. Belum lagi suara DPW PPP Maluku sendiri kira-kira Anda tahu kemana. Kalo sekenanya seperti ini sudah tentu seimbang, dan tidak ada suara mayoritas dukungan." Tegasnya.
Diungkapkan Tuharea, jika DPW mengumpulkan ulang DPC DPC sudah pasti peta dukungan politiknya akan berubah kembali.
"Ini berdasarkan komposisi DPC-DPC yang baru terpilih pada rangkaian Mukerwil kemarin," katanya.
Dijelaskan Tuharea, peluang untuk kedua balon gubernur tersebut untuk mendapat rekomendasi DPP PPP mempunyai peluang yang sama. Karena pada prinsipnya keduanya telah mengikuti pentahapan di DPW PPP Maluku, maka mereka sudah menjadi bagian dari PPP.
“Jadi kita tidak lagi berbicara tentang kader atau bukan kader. Soal hasil Mukerwil & diskresi oleh DPP sebab keduanya diatur dalam juklak dan itu sah-sah saja, kenapa ada pihak yang terlalu khawatir dengan pemanfaatan hak prerogatif dari DPP," tegasnya.
Tuharea mencontohkan, Pada Pilwakot Ambon kemarin, Rapimcab DPC PPP kota Ambon, menghasilkan satu pasangan calon atas nama Paulus Kastanya Dan M.A.S. Latuconsina, tapi kemudian DPP merekomendasikan pasangan calon Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler, yang bertentangan dengan hasil Rapimcab dan kemudian memenangi pilkada kota Ambon.
“Kalau seperti ini kira-kira DPP memakai rujukan apa kalau bukan, mekanisme diskresi yang ditetapkan dalam juklak DPP,"paparnya.
Tuharea menambahkan, yang pasti keputusan rekomendasi DPP akan berjalan normatif dan rasional, selain melihat hasil Mukerwil, tentu DPP akan mempertimbangkan aspek lain sesuai yang diamanatkan dalam juklak Partai, salah satunya yang terpenting adalah hasil survey.
“Dan dalam waktu dekat, kita akan membawa hasil Mukerwil ini ke DPP,” pungkasnya. (MP-7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar