Petisi Rakyat West Papua, yang Ditandatangani oleh Lebih dari 1,8 Juta Orang, telah Diserahkan Kepada PBB

Detik Nusa

Kemarin 26 Agustus pukul 17:00 waktu New York, Petisi Rakyat West Papua, bersamaan dengan Petisi Global untuk West Papua telah diserahkan ke Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Benny Wenda, Juru Bicara Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP)

Foto: Saat Panitia Petisi rakyat West Papua menyerahkan tiga eksemplar Dokumen PETISI Kepada Dewan Komite ULMWP untuk ditindaklanjuti menuju PBB.

Petisi yang luar biasa ini ditandatangani oleh 1.804.421 orang dan diperkirakan 70,88% penduduk West Papua, menjadikannya ungkapan demokratis akar rumput terbesar dalam sejarah West Papua.

Saat menyampaikan petisi tersebut, Benny Wenda menyatakan: "Hari ini, kami menyerahkan tulang-belulang rakyat West Papua kepada PBB dan dunia. Setelah berpuluh-puluh tahun menderita, dan genosida terus terjadi, dekade pendudukan, hari ini kita membuka suara orang-orang West Papua yang tinggal di dalam petisi ini.

- Lihat Siaran Pers ULMWP di sini...

Ini adalah cerita Kampanye Papua Merdeka di balik petisi monumental ini dan bagaimana ia telah menggembleng begitu banyak gairah, kerja keras dan solidaritas, baik dari West Papua maupun di seluruh dunia.

Pada bulan Januari 2017, masyarakat Internasional meluncurkan Petisi Global untuk West Papua di Parlemen Inggris, Westminster. Kemudian ini diikuti oleh Petisi manual Rakyat West Papua, yang ditandatangani oleh ribuan orang di West Papua; disampaikan di 185 negara; dan kemudian berenang menyeberangi Danau Jenewa, dalam sebuah kampanye solidaritas internasional.

Permohonan Rakyat West Papua adalah suara orang yang menuntut kebebasan, dan keinginan mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Perjalanan petisi tersebut mulai menyinari perjuangan West Papua untuk menentukan nasib sendiri. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk memastikan bahwa setelah 55 tahun, suara mereka akhirnya sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peluncuran petisi

Pada tanggal 3 Mei 2016, Deklarasi Westminster untuk Voting yang Diawasi secara Internasional diluncurkan di parlemen Inggris di Westminster oleh Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP). Deklarasi ini dihadiri oleh banyak anggota parlemen terkenal, termasuk Perdana Menteri Tonga, Menteri Luar Negeri Vanuatu dan Menteri Luar Negeri Inggris Hon. Jeremy Corbyn.

Foto: Deklarasi 'Internationally Supervised Vote for West Papua' di Parlemen Inggris, Westminster, London, Inggris (UK).

Menyusul deklarasi yang luar biasa ini, ULMWP memulai persiapan dengan Kampanye Papua Merdeka untuk memanfaatkan dukungan yang luar biasa untuk kebebasan dari West Papua dan meningkatnya jumlah pendukung solidaritas internasional. Oleh karena itu, disepakati bahwa petisi akar rumput, petisi nasional dan internasional harus dijalankan bersamaan untuk menunjukkan kepada PBB, dukungan massa untuk penentuan nasib sendiri West Papua.

Tim Swim for West Papua

Mengikuti Deklarasi Westminster yang bersejarah itu, Free West Papua Campaign bertemu dengan Joel Evans, perenang Inggris yang terinspirasi dalam perjuangan rakyat West Papua saat bepergian melintasi Melanesia. Dia datang dengan gagasan berani dan mengasyikkan untuk mengikuti petisi tersebut di Danau Geneva dan ke Markas Besar PBB.

Kampanye solidaritas Internasional

Kampanye solidaritas internasional untuk Petisi Global yang diluncurkan di parlemen Inggris pada tanggal 24 Januari oleh anggota Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP), bersama dengan anggota Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP), Joel dan Tim Swim for West Papua dan aktivis hak asasi manusia, Peter Tatchell.

Foto: Deklarasi 'Internationally Supervised Vote for West Papua' di Parlemen Inggris, Westminster, London, Inggris (UK).

Secara internasional, Kampanye Papua Merdeka memobilisasi puluhan ribu orang di seluruh dunia untuk menandatangani petisi dan menunjukkan dukungan mereka untuk itu. Orang-orang mulai berFoto'an diri mereka dengan hashtag #BackTheSwim dan #LetWestPapuaVote melalu kertas untuk meningkatkan kesadaran tentang petisi dan mengadakan kegiatan penandatanganan petisi dan pertemuan di seluruh dunia.

Solidaritas internasional mencapai lebih dari 100.000 !!!

Petisi Global, awalnya diluncurkan di situs online Avaaz. Namun, karena Avaaz.org dilarang (diblokir) di Indonesia setelah peluncuran petisi itu, hal itu mempengaruhi tanda tangan online. Oleh karena itu, kami juga menyiapkan petisi di situs online Care2, dan mereka mengumpulkan lebih dari 70.000 tanda tangan hanya dalam 5 hari! Seiring dengan nama-nama dari West Papua, kami yakin bahwa jumlahnya akan menjadi sangat signifikan dari tuntutan hak dasar West Papua untuk menentukan nasib sendiri, dan PBB tidak dapat mengabaikannya.

Foto: Deklarasi Petisi rakyat West Papua oleh Dewan Komite ULMWP di Jayapura, Papua pada tanggal 5 April 2017.

Petisi Rakyat West Papua

Petisi Rakyat West Papua diluncurkan pada tanggal 5 April 2017 oleh ULMWP dan penggalangannya berlangsung sampai tanggal 29 Juli. Pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengkriminalkan dan melarang permohonan ini ke seluruh negara, dan menangkap rakyat ketika menandatangani petisi ini. Ketua 1 Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Timika, Yanto Awerkion saat ini masih ditahan oleh polisi Indonesia dalam penjara.

Foto: Rakyat West Papua sedang menandatangani petisi di West Papua.

Meskipun demikian, ribuan orang Papua Barat telah bertemu secara rahasia untuk menandatangani petisi ini dengan pena dan kertas. Mereka yang tidak bisa menulis menandatangani nama mereka dengan sidik jari.

Penahanan Yanto Awerkion

Silakan baca siaran pers tentang Petisi & dan penangkapan Yanto Awerkion.
http://ift.tt/2uZfx7Z

Foto: Ketua 2 KNPB wilayah Timika, Yanto Awerkion dalam tahanan di penjara.

Renang untuk West Papua - #SwimForWestPapua

Pada tanggal 28 Agustus pukul 08:30 pagi, di tepi danau Danau Jenewa, 6 perenang berangkat dengan jarak tempuh sekitar 69km yang berlangsung lebih dari 28 jam. Secara simbolis, mereka membawa Petisi Rakyat West Papua dan Petisi Global dengan nama-nama dari 185 negara di dunia, oleh solidaritas untuk West Papua.

Foto: Tim #SwimforWestPapua setelah membawa Petisi rakyat West Papua dan Petisi Global melintasi Danau Jenewa, dengan jarak 69km untuk dibawa ke PBB.

Di West Papua, ribuan orang berkumpul di ibu kota Port Numbay / Jayapura untuk menyaksikan berenang ini melalui layar besar (LIVE streaming) sambil bersorak untuk para perenang!

Foto: Demonstrasi Damai oleh Free West Papua Campaign dan tim renang #Swim for West Papua depan kantor PBB di Jenewa, Swiss.

Sekitar pukul 12.30, esok harinya, perenang yang dipimpin oleh kapten tim Joel Evans tiba di tepi Danau Jenewa, disambut oleh orang West Papua yang bernyanyi dan menari dengan bendera Papua dan genderang. Itu adalah momen yang benar-benar luar biasa bagi semua orang karena perenang itu dipamerkan dengan karangan bunga dan dipeluk oleh pesta penyambutan. Keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2017, Free West Papua Campaign, yang bergabung dengan tim renang, secara simbolis membawa petisi tersebut ke PBB di Jenewa dan mendemonstrasikan hak fundamental West Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Sebelum membawanya ke PBB di New York, Petisi Rakyat West Papua juga dipresentasikan kepada Pemimpin Oposisi Inggris Hon. Jeremy Corbyn MP.

Foto: Saat Petisi rakyat West Papua dipresentasikan kepada Pemimpin Oposisi Inggris Hon. Jeremy Corbyn MP, oleh Pemimpin Kemerdekaan West apua, Juru bicara ULMWP, Benny Wenda.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama petisi (terkait).

http://ift.tt/2ye5jCe

West Papua di Majelis PBB 2017 (UNGA72)

Foto: Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare saat berpidato di Majelis Umum PBB yang ke-72 (UNGA72) di New York, Amerika Serikat (AS).

Pada Sidang ke 72 Majelis Umum PBB, penentuan nasib sendiri West Papua didukung oleh Perdana Menteri Tuvalu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon selama dalam pidatonya, yang menandai momen bersejarah di mana West Papua didukung tingkat tertinggi setelah petisi bersejarah Bersama-sama, mereka dan negara-negara Pasifik lainnya yang membentuk Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP).

Catatan untuk editor

Sebuah bekas koloni Belanda dengan janji kemerdekaan, West Papua telah berada di bawah Indonesia sejak diserbu pada tahun 1963. PBB menjanjikan kepada rakyat West Papua sebuah tindakan penentuan nasib sendiri yang bebas dan adil (referendum kemerdekaan) yang disebut "Act of Free Choice" telah dibajak dan dilanggar oleh Indonesia. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia memilih hanya 1.026 orang West Papua atau (hanya 0,2% penduduk) dan memaksa mereka untuk memilih Indonesia. Sejak saat itu, masyarakat West Papua mulai menuntut tindakan penentuan nasib sendiri ulang, yang sejati dalam referendum kemerdekaan / pemungutan suara yang diawasi secara internasional untuk kemerdekaan.

Ini telah menjadi salah satu pekerjaan militer terpanjang di dunia. Lebih dari 500.000 orang Papua telah kehilangan nyawanya, yang para ahli anggap sebagai "genosida perlahan", dan laporan orang Papua ditembak, dipenjara, diculik dan disiksa secara teratur disaring di seluruh negeri. Orang Papua dipenjara sampai 15 tahun hanya ketika mengibarkan bendera nasional mereka sendiri (bintang fajar). [1]

Media asing, kelompok hak asasi manusia, inspektur hak asasi manusia PBB dan LSM dilarang beroperasi di Papua, sehingga orang jarang mendengar tentang situasi di sana. Free West Papua Campaign membawa cerita tentang West Papua kepada dunia dan mengkampanyekan terkait kondisi kebebasan dan keadilan di Papua, untuk mengakhiri kekerasan dalam 50 tahun terakhir.

Perhatian global terhadap West Papua terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir dengan penyatuan badan perwakilan Papua Barat di bawah ULMWP, [2] pembentukan Koalisi Pasifik untuk Papua Barat (PCWP), [3] dan peluncuran sebuah petisi kepada PBB yang meminta masyarakat internasional untuk mendukung sebuah referendum baru di West Papua. Petisi tersebut telah mendapatkan 133.000 tanda tangan dari seluruh dunia, [4] dengan ribuan tanda tangan yang digalang di Papua sendiri.

Yanto Awerkion ditangkap dalam kegiatan petisi di Timika, West Papua. [5]

Dia masih ditahan dengan tuduhan pengkhianatan / pemberontakan, dan hukuman dalam penjara.

Pada akhir Agustus tahun ini, petisi tersebut dibawa ke PBB dengan melintasi Danau Jenewa dengan jarak 69km selama 30 jam oleh tim renang dari Inggris #SwimForWestPapua. [6]

Berita hak asasi manusia terkini lainnya:

8 Juli 2017 - Nabire West Papua, Lebih dari 130 orang Papua ditangkap, termasuk anak-anak. Banyak yang disiksa.

http://ift.tt/2v01Epp
http://ift.tt/2k6IrSk dilaporkan-ditangkap-di-baru-barat-papua-penindasan-on-aktivis /

[1] Pada kematian total, lihat Anderson, K. (2015), 'Kolonialisme dan Genosida Perlahan: West Papua', Studi Genosida dan Pencegahan: Jurnal Internasional, 9 (2), hal.14; Elmslie, J. (2007), West Papua: Jalur menuju Keadilan dan Kemakmuran, Universitas Sydney: Sydney;

http://ift.tt/1h4Tga8

http://ift.tt/2k6IsWo

Saat disiksa, lihat: Tapol et al. (2015), Praktik Penyiksaan: Bisnis Seperti Biasa di Papua, Tapol: London & EIDHR; Hernawan, B. (2015), 'Penyiksaan sebagai Modus Tata Pemerintahan: Refleksi tentang Fenomena Penyiksaan di Papua, Indonesia', dalam (ed.) Slama, M. & Munro, J., Dari 'Zaman Batu' ke 'Real-Time': Menjelajahi Temporalities Papua, Mobilitas dan Religiositas, ANU Press: Canberra. Pada tahanan politik, lihat:

http://ift.tt/10BtQYf/

[2] https://www.ulmwp.org/

[3] http://ift.tt/2wl7jqY

[4] https://secure.avaaz.org/en/petition/SecretaryGeneral_of_the_United_Nations_Antonio_Guterres_End_the_Genocide_in_West_Papua/

[5] http://ift.tt/2uZDHzo

[6] http://ift.tt/2wlpmNH

Posted by: Admin
Copyright ©Free West Papua Campaign | Tabloid WANI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com