“Sejak Telkomsel berdiri di Maluku dan Papua, saya sudah menikmati fasilitas itu tetapi makin hari makin lama fasilitas itu semakin buruk. Misalnya saat kita telpon tiba-tiba putus namun pulsanya masih terus terpotong hingga beberapa menit kemudian, suaranya hilang tetapi pulsanya jalan terus tiba-tiba sambung lagi beberapa menit kemudian, dan berbagai pelanggaran lain. Tidak masalah kalau hanya sekali, atau dua kali tetapi kalau sering terjadi gimana,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Saumlaki, Rabu (27/9).
Menurut Thom, ada sejumlah persoalan lain yang dia rasakan dan diyakini sama persis dengan yang dirasakan oleh seluruh pelanggan Telkomsel di wilayah itu yakni kadang saat proses telepon berlangsung hanya terdengar bunyi kresek seperti gerakan robot, hingga persoalan raibnya pulsa yang diduga kuat hasil permainan system jaringan Telkomsel.
“Saya punya paket data ada 40 GB dipotong 8 GB. Bukan masalah pemotongannya tetapi “dirampok” ini adalah hal yang luar biasa dan ini yang sudah saya laporkan ke polres. Jualan produk Telkomsel ini tidak bermutu dan merugikan. Saya merasa diputar-putar oleh costumer servicenya maka saya harus gugat,”kecamnya.
Dijelaskan Thom, setelah gugatan itu dilayangkan, dirinya akan mengajak masyarakat di wilayah MTB teristimewa pengguna layanan telkomsel untuk ikut mendukung proses hukum positif dan juga mendukung upaya proses hukum adat bagi pihak Telkomsel dengan cara melakukan sasi adat atau sweri pada seluruh fasilitas layanan Telkomsel sebagai jaminan agar bertanggungjawab terhadap perlakuan tak adil yang telah dilakukan kepada masyarakat di MTB selama ini.
“Soal terbatasnya infrastruktur Telkomsel itu urusan internal mereka. Kalau sudah menjual layanan produk maka kualitas layanan itulah yang mesti dijaga, prinsip dagang itu pelayanan nomor satu, setelah itu kepercayaan dan dua ini harus dijaga. Setiap kali mereka hanya bisa katakana permintaan maaf tetapi tidak berimbang dong, kita kan beli produknya pake uang,”tegasnya.
Diungkapkan Thom, untuk melengkapi materi gugatan, dirinya akan melakukan analisa tentang berapa banyak kerugian seluruh masyarakat di MTB, Maluku dan Papua, karena tarif atau biaya pulsa untuk wilayah Maluku dan Papua itu tidak sama dengan yang terjadi di daerah lain.
“Selain proses hukum, Saya telah membuat surat terbuka kepada Presiden dan Menteri Kominfo melalui medsos, sembari berharap agar Presiden menindaklanjutinya. Sebagai anak perusahaan milik Negara yakni PT.Telkom, Presiden diminta mengevaluasi system layanan Telkomsel dan bila perlu melakukan pergantian pimpinan pada perusahaan tersebut dengan pimpinan yang jujur dan adil bagi masyarakat,” bebernya.
Thom menandaskan, selain itu Presiden Joko Widodo diundang ke wilayah MTB untuk melihat langsung kondisi masyarakat pengguna layanan Telkomsel yang kualitasnya berbeda dengan layanan Telkomsel di daerah lain, padahal MTB sebagai serambi depan NKRI karena berbatasan dengan Negara tetangga seperti Australia dan Timor Leste.
“Saya sudah mencoba meminta pertanggungjawaban dari pihak Telkomsel di Saumlaki, tetapi pada saat saya datang, tak ada satupun yang mengaku sebagai bagian dari managemen Telkomsel. Itu berarti tidak ada orang Telkomsel di Saumlaki. jadi kita lawan sesuatu sosok yang tidak terlihat,”imbuhnya.
Thom berharap agar proses hukum tersebut juga didukung oleh Pemerintah daerah setempat, sehingga kedepan ada peningkatan perbaikan layanan Telkomsel kepada masyarakat.
“kita tidak minta lebih kok, minimal itu transfer pulsa kembalikan sesuai kerugian kami atau kita telponan gratis (free call) selama lima tahun aja,”pungkasnya.
Tanggapan Pemkab MTB
Sementara itu, Wakil Bupati MTB Agustinus Utuwaly yang ditemui diruang kerjanya mengatakan persoalan layanan Telkomsel yang kurang baik tersebut bukan hanya terjadi di wilayah MTB melainkan hal yang sama juga terjadi didaerah lain, dengan demikian hendaknya dipahami sebagai persoalan yang mesti didorong untuk ada peningkatan.
“Ini karena terjadi gangguan satelit dan bukan hanya terjadi di MTB saja. Persoalan yang sama misalnya juga dirasakan oleh sejumlah bank dan untuk itu kami telah menyiapkan data-data ini untuk akan melaporkan kepada Presiden dalam waktu dekat untuk perlu ada penambahan BTS di MTB,” katanya.
Meski demikian, Utuwaly mengaku tak bermaksud untuk membatalkan niat pelanggan untuk menuntut haknya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (MP-14)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar