Seminar yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Statistik Nasional itu, mendiskusikan perkembangan sosial dan ekonomi Maluku dari berbagai aspek, termasuk status kategori salah satu provinsi termiskin di Indonesia yang masih disandang Maluku.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Provinsi Maluku Dumangar Hutauruk, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Maluku Antonius Sihaloho dan Ketua Lembaga Penelitian Pembangunan Ekonomi (LPPE) Universitas Pattimura (Unpatti) Izaac Tony Matitaputty dihadirkan sebagai narasumber.
Izaac Tony Matitaputty sebagai pembicara pertama dalam pemaparannya mengatakan data merupakan segala fakta maupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun informasi.
Tidak hanya untuk sistem informasi, data secara umum juga bermanfaat untuk kualitas, keakuratan dan relevansi informasi yang disajikan, termasuk untuk menghindari inkonsistensi data.
Data memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan penelitian, bahkan bagi para pengambil kebijakan karena mereka memerlukan gambaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan yang akan diputuskan.
"Orang cerdas akan menggunakan data valid dalam setiap informasi yang disampaikannya. Kita bisa melihat hoax tidaknya suatu informasi dari data yang terkandung di dalamnya," kata Izaac.
Kepala BPS Provinsi Maluku Dumangar Hutauruk mengatakan pola pengukuran kemiskinan di Indonesia oleh BPS dibagi dalam data kemiskinan makro yang telah tersedia sejak tahun 1976, dan data kemiskinan mikro yang baru dimulai pada 2005.
Penyediaan data kemiskinan makro memakai metodologi konsep "basic need approach" dan didasarkan pada garis kemiskinan, seperti pola konsumsi makanan yang harus 2.100 kkal per kapita per hari dan non makanan.
Salah satu sumber data yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), karena itu data kemiskinan makro yang disajikan menunjukan jumlah penduduk miskin di setiap daerah hanya berdasarkan estimasi.
Hal ini sedikit berbeda dengan data kemiskinan mikro, metodologi yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dan didasarkan pada indeks dari ciri-ciri rumah tangga miskin dengan variabel non-moneter.
Dari data kemiskinan mikro, diketahui selama lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Maluku telah mengalami "naik-turun" yang tidak begitu signifikan.
Pada Maret 2012 jumlah penduduk miskin di Maluku mencapai 19,49 persen menurun menjadi 19,13 persen pada Maret 2013, tapi meningkat lagi menjadi 19,51 persen pada Maret 2014.
Jumlah tersebut kembali mengalami penurunan sebesar -0,33 persen menjadi 19,18 persen pada 2015, dan kemudian terus turun 0,73 persen pada Maret 2016 menjadi 18,45 persen.
"Penyajian data kemiskinan baik makro maupun mikro dikonversikan dalam bentuk persen, tapi kalau dalam angka berbanding jumlah jiwa, maka yang termiskin bisa berada di daerah Jawa, bukan Maluku," kata Dumangar. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar