 |
| Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Reganvanu, Photo: Georgia govt |
Vanuatu adalah pendukung kuat untuk penentuan nasib sendiri bagi West Papua dari Indonesia, dan Vanuatu telah membawa pertempuran ke panggung global untuk dekolonisasi.
Reganvanu mengatakan, masalah West Papua dibahas pada pertemuan Menteri Luar Negeri di Forum tahun lalu di mana resolusi yang ada tentang keterlibatan konstruktif dengan Indonesia.
Baca ini: Vanuatu Terus Mendorong Resolusi PBB atas West Papua, Meskipun ada Penentangan dari Anggota Forum
Namun, ia mengatakan bahwa dukungan untuk resolusi sekarang perlu ditingkatkan.
"Ada kekhawatiran sekarang bahwa sejak saat itu telah terjadi peningkatan krisis di West Papua, sehingga pada [pertemuan] Forum berikutnya kita akan berusaha untuk melihat bahwa kata-kata menjadi sedikit lebih kuat karena [terkait] masalah di West Papua, meskipun undangan telah diperpanjang kepada Komisaris Hak Asasi Manusia untuk dikunjungi, [tetapi] itu tidak pernah dihormati [oleh Indonesia]. "
Dia mengatakan organisasi kemanusiaan dan upaya media untuk menyelidiki masalah di wilayah itu terus dibatasi.
Reganvanu mengatakan, "New Zealand [Selandia Baru] dapat berperan dalam menekan Indonesia untuk mengizinkan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua melalui Forum Kepulauan Pasifik (PIF)," ketika di New Zealand dengan Wakil Perdana Menteri Winston Peters di Port Vila kemarin.
Dia mengatakan PIF secara resmi telah memutuskan bahwa akan mencari keterlibatan konstruktif dengan Indonesia atas West Papua tetapi kata-kata itu mungkin perlu lebih kuat, karena sekarang ada gelombang konflik di sana [Papua].
Reganvanu mengatakan ini New Zealand juga dapat membantu.
"Organisasi internasional, organisasi kemanusiaan tidak diizinkan di wilayah ini sehingga meningkatkan transparansi dan upaya yang dirasakan untuk mencoba dan membawa pelanggaran hak asasi manusia ini berakhir untuk memungkinkan dunia menyinari apa yang terjadi akan disambut baik".
"Kami akan bekerja dengan New Zealand dalam konteks Forum Kepulauan Pasifik untuk memastikan kami melangkah."
Lanjut Ralph Reganvanu, Indonesia harus menghormati undangan, agar Komisaris Hak Asasi Manusia PBB dapat berkunjung [ke Papua].
Posted by: Admin
Copyright ©Radio New Zealand "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Namun, ia mengatakan bahwa dukungan untuk resolusi sekarang perlu ditingkatkan.
"Ada kekhawatiran sekarang bahwa sejak saat itu telah terjadi peningkatan krisis di West Papua, sehingga pada [pertemuan] Forum berikutnya kita akan berusaha untuk melihat bahwa kata-kata menjadi sedikit lebih kuat karena [terkait] masalah di West Papua, meskipun undangan telah diperpanjang kepada Komisaris Hak Asasi Manusia untuk dikunjungi, [tetapi] itu tidak pernah dihormati [oleh Indonesia]. "
Dia mengatakan organisasi kemanusiaan dan upaya media untuk menyelidiki masalah di wilayah itu terus dibatasi.
Reganvanu mengatakan, "New Zealand [Selandia Baru] dapat berperan dalam menekan Indonesia untuk mengizinkan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua melalui Forum Kepulauan Pasifik (PIF)," ketika di New Zealand dengan Wakil Perdana Menteri Winston Peters di Port Vila kemarin.
 |
| Winston Peters (kiri) dan Ralph Reganvanu Foto: RNZ Pacific / Koro Vakauta |
Reganvanu mengatakan ini New Zealand juga dapat membantu.
"Organisasi internasional, organisasi kemanusiaan tidak diizinkan di wilayah ini sehingga meningkatkan transparansi dan upaya yang dirasakan untuk mencoba dan membawa pelanggaran hak asasi manusia ini berakhir untuk memungkinkan dunia menyinari apa yang terjadi akan disambut baik".
"Kami akan bekerja dengan New Zealand dalam konteks Forum Kepulauan Pasifik untuk memastikan kami melangkah."
Lanjut Ralph Reganvanu, Indonesia harus menghormati undangan, agar Komisaris Hak Asasi Manusia PBB dapat berkunjung [ke Papua].
Baca juga, ini:
Posted by: Admin
Copyright ©Radio New Zealand "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar