34 Bendaharawan Satker se-Kabupaten MTB dan MBD Dibekali
Kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 4 dan 5 Juli 2018, yang bertempat di aula KPPN Saumlaki. Materi Bimtek pertama yakni “Telaah Laporan Keuangan” oleh Muhammad Irfan dan materi kedua yakni “Praktek Telaah Laporan Keuangan dan Penyelesaian Permasalahan Pada Laporan Keuangan”, dengan pemateri Firman Poceratu.
Kepala Kantor KPPN Saumlaki, Teguh Irwono mengatakan, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah surat dirjen Perbendaharaan nomor 425 bulan juni 2018 yang mengamanatkan kepada pihaknya untuk melakukan pendampingan kepada seluruh Satker di wilayah kerja masing-masing, dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan triwulan kedua atau semester pertama tahun 2018.
“Ini dilakukan supaya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah dua tahun ini kita peroleh,” ungkapnya dalam acara penutupan kegiatan tersebut di Saumlaki, Kamis (5/7).
Menurut Irwono, kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih para petugas Satker agar bisa melakukan telaan atas laporan keuangan, baik yang sedang disusun maupun yang sudah dilakukan rekonsiliasi melalui rekon laporan keuangan, sehingga para Satker bisa paham dan mengetahui apabila ada permasalahan-permasalahan pencatatan yang salah atau akun-akun yang tidak semestinya bisa dilakukan perbaikan.
“Untuk Bimtek ini kita fokus pada penyiapan Satker dalam menyusun laporan keuangan triwulan satu. Kita pastikan semua peserta bahwa saldo awal tahun 2018 ini sudah sesuai dengan saldo akhir tahun 2017, kemudian seluruh transaksi keuangan dan barang sudah dicatat di aplikasi mereka, selain itu untuk meningkatkan kompetensi dari para petugas Satker,”ujarnya.
Irwono katakan, hal itu didasarkan pada fakta lapangan yakni karena mobilitas petugas di satker cukup tinggi seperti adanya pergantian pegawai atau adanya pegawai yang sebenarnya ditugaskan sebagai operator namun kemudian melakukan dinas luar sehingga diperlukan pegawai lain yang dapat memback-up pekerjaan pegawai dimaksud.
“Sebenarnya ada 35 Satker se MTB dan MBD namun yang hadir dalam kegiatan ini hanya 34 Satker. Masing-masing satker kita undang dua orang petugas jadi total semuanya ada 68 orang peserta. Kami bagi dalam dua kelas yakni kelas pertama tanggal 4 dan kelas kedua tanggal 5. Pembagian kelas ini dilakukan supaya ideal sehingga diharapkan peserta lebih mudah untuk mengikuti, demikian juga instruktur dan pembantu instruktur itu bisa optimal dalam memberikan pendampingan,”tandasnya.
Dijelaskan Irwono, berdasarkan evaluasi akhir tahun 2017 lalu ditemukan adanya transaksi dalam konfirmasi karena adanya saldo minus. Hal itu terjadi karena para satker terlambat melakukan revisi DIPA sehingga jumlah yang tercatat di bendara umum Negara dan di Satker itu berbeda, kemudian juga ada keterlambatan pertanggunjawaban uang persediaan.
“Kalau di triwulan pertama tahun ini, permasalahannya sudah relative sedikit karena bisa diterima. Misalnya persediaan belum ter-register dan itu masih bisa dimaklumi karena hanya satu triwulan,”bebernya.
Irwono berharap, ditahun ini tingkat partisipasi atau disiplin dari setiap satker dalam melakukan transaksi maupun pencatatanya semakin ditingkatkan serta tidak terjadi lagi seperti akhir tahun 2017 lalu, dimana ada satker yang terlambat mempertanggungjawabkan laporan keuangan.
Tanggapan Peserta Bimtek
“Saya senang karena teknik pendampingan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2018 ini sangat bermanfaat. Hal ini karena sebelum rekonnya dilaksanakan diwilayah kita masing-masing, sudah ada pendampingan dari KPPN,” ujar Fredy Marthinus, salah satu peserta dari Satker Stasiun Meteorologi Saumlaki.
Marthiunus mengaku selama ini mengalami masalah pada penyesuaian dengan update-update terbaru dari aplikasi yang disarankan maupun transfer masuk dan keluar dari kantor pusat kepada pihaknya. Kendati demikian, dia telah memahami permasalahan tersebut berdasarkan materi dalam Bimtek itu.
Sementara Johana Nifaan, Satker dari Badan Pusat Statistik Kabupaten MBD saat dimintai komentarnya manyatakan, kegiatan tersebut dinilai sangat membantu memudahkan mereka para satker dalam penyusunan RKA. Dia mengaku sudah pernah mengikuti pelatihan yang sama di tahun lalu serta merasa puas dengan pelayanan dan pendampingan dari KPPN selama ini.
“Kendala yang kami alami di kabupaten MBD yakni soal keterbatasan jaringan internet sehingga kadang kami terlambat dalam menyampaikan laporan, selain itu soal terbatasnya transportasi dari Tiakur ke Saumlaki. Kami harus ke Ambon dulu baru tukar pesawat ke Saumlaki dengan biaya yang mahal, sementara kalau dengan kapal laut itu butuh waktu yg cukup meskipun biayanya murah,” tandasnya. (MP-14)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar