Laurenzus Kadepa ketika turun jalan beberapa waktu lalu daat menemui massa KNPB yang melakukan demo damai. |
Ia mengatakan, hingga tahun ketiga, masa jabatan anggota DPR Papua kini, belum terasa fungsi dan tugas lembaga DPR Papua sebenarnya.
"Saya belum melihat wajah DPR Papua yang sebenarnya. Saya belum temukan itu selama tiga tahun. Semoga tahun keempat dan kelima, lebih baik lagi," kata Kadepa kepada Jubi, Sabtu (30/12/2017).
Menurutnya, selama ini tidak ada jawaban pasti terhadap aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara per orangan, kelompok, maupun dalam bentuk demonstrasi.
"Begitu ada masalah, DPR Papua harusnya turun, begitu ada aspirasi, ditindaklanjuti sesuai keinginan masyarakat, ke lembaga negara mana pun itu. Bukan memberikan jawaban nanti ditindaklanjuti, ada mekanismenya, kami akan lanjutkan dan lainnya," ujarnya.
Menurutnya, ketika para anggota dewan menghimpun aspirasi masyarakat saat kunjungan kerja dan reses, juga tak ada tindaklanjutnya, meski telah disampaikan melalui laporan fraksi dan komisi.
Kata Kadepa, mestinya begitu ada aspirasi dari rakyat, perlu ada kebijakan bagaimana supaya ditindaklanjuti dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, supaya mereka merasa benar-benar terwakili.
"Semoga ke depan tidak seperti itu. Jangan hanya iya, iya saja. Jangan juga pura-pura menantang suatu kebijakan, atau bersikap oposisi untuk mencari popularitas, dan kepentingan pribadi. Ini yang kebanyakan terjadi, dan saya lihat selama ini," katanya.
Ia berharap, para legislator Papua periode kini dapat mengembalikan wajah lembaga rakyat itu di sisa waktu jabatan mereka.
Menurutnya, menjaga wibawa lembaga DPR Papua bukan berarti harus menentang gubernur, kapolda, pangdam, dan pemangku kepentingan lainnya. Tapi memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui kinerja.
"Jangan hanya bicara untuk menenangkan masyarakat. Selama ini hanya bicara seputar saya dapat apa di komisi, saya dapat apa di fraksi," ucapnya.
Salah satu warga, Elson Taplo mengatakan, jika mau jujur, hingga kini kinerja DPR Papua secara kelembagaan belum maksimal.
"Memang ada beberapa anggota DPR Papua yang berani bersuara, namun saya pikir tidak cukup kalau hanya satu dua orang saja. Mereka tidak akan mampu mendorong suatu keputusan secara kelembagaan," kata Elson. (*)
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar