Kepala Biro (Karo) Hukum dan HAM setda Maluku, Hendry Far Far mengatakan sejak awal Pemprov telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malteng maupun TNI/Polri serta melakukan aksi langsung dengan mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan.
“Sejak awal, Pemprov Maluku sudah mengambil langkah koordinasi dengan Pemkab Malteng, lalu kemudian berdasarkan koordinasi itu telah diturunkan bantuan tanggap darurat disana baik yang dibuat oleh Pemprov Maluku maupun oleh Kabupaten Malteng,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang langsung menangani bencana tergolong Kejadian Luar Biasa (KLB) di Ambon, Rabu (1/8).
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri OPD terkait antara lain Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan dan Biro Humas dan Protokol Setda Maluku.
Far-far katakan, pemerintah tetap menjaga keutuhan dan keberadaan kehidupan komunitas ini, dengan memberikan bantuan baik bahan pangan maupun obat-obatan dalam rangka mendukung kehidupan mereka, dan menyangkur merebaknya informasi terkait relokasi terhadap masyarakat KAT tersebut, dirinya menandaskan tentunya harus atas persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat adat itu sendiri.
“Kalau soal relokasi, itu tidak pernah direncanakan Pemprov Maluku maupun Pemkab Malteng, karena relokasi harus berdasarkan kesepakatan masyarakat adat itu sendiri,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinsos Pemprov Maluku, Frangky Taniwel menjelaskan, pihaknya sejak mengetahui adanya bencana ini, dan langsung berkoordinasi dengan Dinsos Malteng dan mendistribusikan bantuan berupa beras, matras, selimut dan paket anak-anak serta paket buat warga lanjut usia (Lansia).
“Sementara ini, Dinsos Kabupaten Malteng memberikan bantuan berupa peralatan masak juga tenda gulung dan selimut. Selain itu, telah dipasang 10 tenda sebagai tempat penampungan sementara yang disepakati bersama,” ungkapnya.
Menurut Taniwel, pihaknya juga membentuk Tim Gabungan yang melibatkan Kemensos dan Dinsos Kabupaten Malteng untuk melakukan pendampingan psikososial selama dua hari di lokasi penampungan sementara.
“Masyarakat umumnya tidak dapat berbahasa Indonesia dan lokasi pemukiman mereka sangat jauh dari perkampungan warga lainnya, jarak tempuh dari lokasi penampungan sementara hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh selama lebih kurang dua hari berjalan,” ungkapnya.
Diungkapkan Taniwel, menanggulangi bencana yang dihadapi komunitas adat ditemukan permasalahan, antara lain pemukimannya yang tidak layak dari semua aspek serta tidak dimilikinya sarana lain seperti rumah singgah, balai sosial maupun balai kesehatan.
“Permasalahan lainnya adalah perkebunan warga yang tidak lagi memberi hasil yang dapat menyambung kehidupan mereka termasuk bahan pangan yang telah diberikan pemerintah hanya untuk kurun waktu tertentu,” bebernya.
Taniwel menambahkan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemensos agar pemberian santunan bagi ahli waris korban meninggal serta bantuan jaminan hidup termasuk beras, pakaian dan bahan kebersihan.
“Juga bantuan keserasian sosial termasuk pembuatan rumah singgah, balai pertemuan, setidaknya ada tempat alternatif yang mudah di akses oleh semua kepentingan,” katanya.
Selain pihak Dinsos Maluku, bantuan juga diberikan oleh BPBD Maluku. Bantuan didistribusikan seteleh berkoordinasi dengan berbagai pihak yang langsung turun ke lokasi bencana. BPBD telah melakukan langkah tanggap darurat dalam bentuk penugasan tim pendistribusian bantuan logistik ke lokasi di maksud.
“Bantuan logistik yang telah didistribusikn antara lain selimut, sandang, matras, lauk-pauk, makanan siap saji dan tambahan gizi,” ujar Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pemprov Maluku, Doni Rerung, menegaskan bencana ini bukan terkait gizi buruk. Setelah petugas lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap anggota masyarakat, ada juga yang menderita muntaber akibat minum air sungai yang belum di masak.
“Tidak benar ada kasus gizi buruk yang menimpa warga tersebut dan bukan karena kelaparan yang berkepanjangan, tetapi karena kehabisaan bahan makanan. Dan ini juga telah tertangani,” tegasnya.
Rerung mengaku, pihaknya melakukan penanganan cepat setelah mendapat laporan adanya bencana di KAT dengan membentuk tim melibatkan Kemenkes serta Dinkes Malteng.
“Kami menurunkan tim kesehatan baik dari provinsi, Puskesmas Pasahary B dan Puskesmas Morokay Kabupaten Malteng dan berkoordinasi dengan Dokes Kepolisian dan TNI,” pungkasnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar