Menurut Fatlolon, program pendidikan bersubsidi tersebut merupakan program kerja dirinya dan Wakil Bupati Agustinus Utuwaly yang baru memimpin kabupaten MTB satu tahun terakhir.
“Kita sudah programkan Bosda atau Biaya operasional Sekolah yang bersumber dari daerah dan telah kita anggarkan sekian miliar rupiah untuk membiayai biaya pendidikan yang normatif maupun biaya yang muncul baik di tingkat SD dan SMP. Terkait hal itu, saat ini kita sedang melakukan pengawasan secara ketat,”ungkapnya di Saumlaki, Kamis (3/5).
Dijelaskan Fatlolon, Bantuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban operasional pihak sekolah yang pembiayaannya selama ini masih dibebankan kepada para siswa melalui berbagai jenis pungutan, termasuk biaya pendaftaran siswa baru maupun biaya ujian. Dan dengan diberlakukan program ini maka pihak sekolah hanya mengatur kurikulum dan proses belajar mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa, orang tua siswa berkonsentrasi mengurus kelengkapan belajar siswa seperti buku tulis dan pakaian seragam sekolah, sementara operasional sekolah seperti penambahan sarana dan prasarana menjadi tanggungan Pemkab MTB.
“Nah,dengan pemberlakuan ini maka tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Sementara untuk sekolah-sekolah swasta itu menyesuaikan dengan peraturan yayasan. Pengawasan terkait penerapan program ini akan dilaksanakan oleh Instansi teknis di lingkup,”tandasnya.
Diakui Fatlolon, hingga kini masih ada oknum guru yang melakukan pungutan meskipun telah dilakukan sosialisasi di setiap sekolah melalui surat maupun tatap muka.
“Berdasarkan laporan, memang masih ada praktek-praktek tak terpuji dari oknum guru tertentu, dan akan kita tertibkan. Saya pikir sebuah program itu ditahun pertama berjalan pasti ada kendala. Sehingga kalau ada oknum yang kedapatan nakal itu akan kita bina sehingga kedepan tidak akan terulang lagi,”pungkasnya. (MP-14)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar