Tekan Kemiskinan, Akses Desa Hutan ke Pusat Perekonomian Harus Diperbaiki

Detik Nusa

Mewakili Bupati Djoko Nugroho, Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si membuka workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2017. (foto: dok-ib)

BLORA. Masih tingginya angka kemiskinan di Blora yang berada kisaran 13 persen, membuat Pemkab Blora terus berupaya melakukan langkah strategis dan terobosan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya melalui program perbaikan akses jalan penghubung antar desa hutan yang selama ini menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Mewakili Bupati Djoko Nugroho, Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyampaikan bahwa perbaikan jalan penghubung desa hutan sangat penting dilakukan untuk membuka kelancaran akses ekonomi warga. Hal itu disampaikan saat membuka Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Bappeda Blora, Senin (4/12/2017).

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melain juga dunia usaha dan sektor swasta. Semuanya harus bisa bersinergi melakukan terobosan pengentasan kemiskinan. Saat ini di Blora kantong-kantong kemiskinan berada di desa-desa polosok hutan yang aksesnya sulit. Ada 80 desa lebih letaknya di tengah hutan dengan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa. Inilah yang disarankan bisa menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.

Menurutnya warga desa hutan harus memiliki akses yang sama baiknya dengan warga yang tinggal di perkotaan. Ia menyatakan bahwa Bupati sudah berkomitmen akan terus melakukan pembangunan jalan penghubung desa hutan secara bertahap.

“Saat ini Randublatung-Getas hingga perbatasan Ngawi mulai dilakukan perbaikan. Nanti akan kita komunikasikan dengan Pemkab Ngawi agar dari jalan yang dari Ngawi ikut dibangun sehingga bisa tembus,” jelasnya.

Dengan perbaikan akses jalan, maka warga desa hutan akan lebih mudah menuju kota untuk memasarkan hasil pertaniannya. Sehingga nilai ekonominya bisa naik dan pada akhirnya kemiskinan bisa ditekan.

Menurutnya, belum lama ini ia mewakili Bupati menghadiri peluncuran Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas-Ngandong yang ada di Blora Selatan (Kradenan-Randublatung) sebagai area pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan hutan bagi sivitas akademika UGM.

Dengan adanya KHDTK tersebut, ia berharap kedepan beberapa desa hutan yang ada di sekitarnya, seperti Getas, Nglebak, Tlogotuwung, bisa ikut terangkat dari segi kemiskinan, ekonomi dan tingkat pengangguran. Terlebih jika nanti akses Blora-Randublatung-Getas tembus Ngawi sudah terbuka, maka ekonomi akan lebih lancar.

Sementara itu, untuk pihak swasta, BUMN dan BUMD, akan dikumpulkan dalam sebuah forum Coorporate Sosial Responsibility (CSR) agar bantuan sosial dari mereka bisa disinergikan dengan Pemkab dan dapat tersalurkan sesuai sasaran. (res-infoblora)