Rabu, 01 Agustus 2018

Identitas Mayat Perempuan Belum Terungkap, Jangan Percaya Hoax

Detik Nusa
Warga ramai melihat TKP tempat penemuan mayat perempuan di tepi Jl.Kunduran
Todanan. (foto: dok-ib)
BLORA. Kepolisian Resort (Polres) Blora hingga saat ini belum merilis identitas mayat perempuan yang ditemukan hangus di hutan Desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran hari rabu (1/8/2018) kemarin.

Sementara itu di media sosial facebook telah beredar kabar yang mengatakan bahwa mayat yang ditemukan merupakan perempuan asal Purwodadi yang berprofesi sebagai pemandu karaoke (PK). Sehingga banyak warga net yang memviralkannya.

Menanggapi hal itu, Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH melalui Kasat Reskrim AKP Heri Dwi Utomo, SH, MH menegaskan bahwa hingga sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan identifikasi.

“Mayat masih tersimpan di kamar jenazah RSUD dr.Soetijono Blora. Identitasnya belum bisa diungkap karena kondisi tubuh yang sudah hangus dan tidak bisa dikenali. Hanya diperkirakan usia korban sekitar 20-25 tahun dengan tinggi badan 163 cm,” ucapnya.

Ia meminta agar warga masyarakat tidak gegabah ketika mendapatkan informasi di media sosial.

(berita sebelumnya : klik - Penemuan Mayat Perempuan Gosong Gegerkan Warga Kunduran)

“Jika ada yang merasa kehilangan keluarga atau saudara, mohon bisa melaporkan ke petugas atau Polsek terdekat. Karena sampai sekarang belum ada warga Blora yang lapor. Bisa jadi kemungkinan mayat yang ditemukan kemarin warga luar,” lanjutnya.

Polres Blora sendiri sampai saat ini terus mempelajari dan menelusuri kasus yang terjadi. Diketahui bersama, penemuan mayat ini terjadi pada Rabu pagi (1/8/2018) oleh warga yang sedang mencari rumput. (res-infoblora)

Ini Penyebab Target PAD Pemprov Maluku Belum Terpenuhi

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Terjadinya defisit anggaran di lingkup Pemprov Maluku yang mencapai ratusan miliar rupiah disebabkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,4 triliun yang belum terpenuhi sampai saat ini, kata seorang anggota DPRD Maluku. "Target pendapatan kita sampai dengan hari ini belum terpenuhi, karena harusnya Rp3,4 triliun tetapi baru terealisasi Rp3,1 triliun dan bisa saja ada pemasukan tambahan lain," kata Ketua komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Rabu (1/8).
Ambon, Malukupost.com - Terjadinya defisit anggaran di lingkup Pemprov Maluku yang mencapai ratusan miliar rupiah disebabkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,4 triliun yang belum terpenuhi sampai saat ini, kata seorang anggota DPRD Maluku.

"Target pendapatan kita sampai dengan hari ini belum terpenuhi, karena harusnya Rp3,4 triliun tetapi baru terealisasi Rp3,1 triliun dan bisa saja ada pemasukan tambahan lain," kata Ketua komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Rabu (1/8).

Salah satu beban daerah terbesar adalah baru selesai menyelenggarakan pilkada serentak gubernur/wagub dan masih ada beban lain yang cukup banyak seperti hutang pihak ketiga, namun DPRD masih berharap ada sisa dana dari KPU.

Tetapi paling tidak harus ada antisipasi yang dilakukan komisi dengan melakukan rapat kerja bersama seluruh mitra organisasi perangkat derah guna mengusulkan pemerintah provinsi harus melaksanakan rasionalisasi anggaran.

Menurut dia, seluruh daerah bisa saja mengalami defisit anggaran termasuk daerah-daerah yang kaya sumberdaya alamnya sekalipun defisit ratusan miliar rupiah.

Contohnya Kepulauan Riau yang memiliki banyak kekayaan alam namun bisa mengalami defisit R200 miliar, apalagi Provinsi Maluku masih termasuk kategori daerah miskin nomor empat terendah di Indonesia.

"Informasi soal yang namanya rasionalisasi anggaran dimaksudkan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi beban karena APBD yang sangat berat untuk tahun 2018," ujar Anos.

Komisi C juga mengharapkan tahun ini tidak terjadi beban yang terlalu besar maka ada rencana rasionalisasi, tetapi informasi yang datang baru sepihak dan rasionalisasi yang komisi sampaikan itu masih sebatas internal pemprov.

"Jadi kita tunggu saja kalau memang ternyata oleh pemprov dianggap bahwa rasionalisasi itu penting agar tidak terjadi beban yang berat dalam APBD 2018, maka kita tunggu saja dan setelah mereka rasionalisasi secara internal baru komisi undang untuk lakukan pembahasan lebih jauh," katanya.

Sehingga komisi memberikan waktu kepada OPD untuk membicarakan seluruhnya demi kepentingan daerah, dan jangan dipolitisir seolah-olah daerah ini sudah bangkrut akibat mengalami defisit. (MP-3)

Siswa Darwin Akan Kunjungi SD Inpres 42 Ambon

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Sebanyak tiga orang siswa Jingili Primary School, kota Darwin Australia Utara, dijadwalkan akan mengunjungi SD Inpres 42 Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada 8 Agustus 2018. "Kunjungan tiga siswa asal Darwin tersebut ke Ambon sebagai bagian dari rangkaian persiapan kerjasama sekolah bersaudara (sister school) antara Jingili Primary School, Darwin-Australia dengan SD Inpres 42 Amahusu," kata Ketua Ambon Sailing Community (ASC) Nicho Tulalessy, di Ambon, Rabu (1/8).
Ambon, Malukupost.com - Sebanyak tiga orang siswa Jingili Primary School, kota Darwin Australia Utara, dijadwalkan akan mengunjungi SD Inpres 42 Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada 8 Agustus 2018.

"Kunjungan tiga siswa asal Darwin tersebut ke Ambon sebagai bagian dari rangkaian persiapan kerjasama sekolah bersaudara (sister school) antara Jingili Primary School, Darwin-Australia dengan SD Inpres 42 Amahusu," kata Ketua Ambon Sailing Community (ASC) Nicho Tulalessy, di Ambon, Rabu (1/8).

Nicho mengakui, kunjungan tiga siswa asal Darwin tersebut, merupakan tindak lanjut dari kunjungan serta pertemuan dirinya dengan pimpinan Jingili Primary School, Carin Symonds di Darwin pertengahan Juli 2018.

"Saat pertemuan tersebut pimpinan Jingili Primary School menyatakan tertarik untuk membangun sekolah bersaudara dengan SD Inpres 42 Amahusu," ujarnya.

Dipilihnya SD Inpres 42 Amahusu dikarenakan program sekolah bersaudara tersebut merupakan bagian dari pengembangan event lomba layar Spice Islands Darwin - Ambon Yacht Race yang telah digelar sejak 1976, sekaligus bagian dari program kerja sama kota bersaudara antara Darwin dan Ambon.

Menurutnya, para peserta lomba Darwin-Ambon Yacht Race yang selama ini menjalin kemitraan dengan ASC berharap mereka tidak sekedar mengikuti lomba, tetapi membawa manfaat bagi warga desa Amahusu yang merupakan lokasi finis event olahraga tersebut.

"Karena itu, ide ini diwujudkan dengan penjajakan sekolah bersaudara antara Jingili Primary School dengan SD Inpres 42 Amahusu. Program ini diharapkan menjadi motivasi peningkatan minat dan kemampuan bahasa Inggris siswa SD di Ambon," tandasnya.

Dia menyatakan, rencana kerja sama tersebut mendapat dukungan berbagai pihak termasuk Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.

"Konsul Indonesia di Darwin, Dicky Soerjanatamihardja dan Sekretaris Konsul Jherry Matahelumual juga turut berperan mendukung program ini termasuk memfasilitasi pertemuan antara ASC dengan Director Education Partnerships Northern Begitu Government, Debra Liddiard," kata Nicho. (MP-4)

Rencana Relokasi Suku Terasing "Mausu Ane" Tergantung Kesepakatan

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan rencana relokasi terhadap komunitas adat terpencil (KAT) suku terasing Mausu Ane di pedalaman hutan Seram, Gunung Morkele, kabupaten Maluku Tengah tergantung kesepakatan warga suku tersebut. "Tidak ada pemaksaan. rencana relokasi bisa dilakukan jika warga suku terasing tersebut menyetujui untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan mudah dijangkau," kata Karo Hukum dan HAM Setda Maluku, Hendry Far-Far, usai memimpin Rakor penanganan kejadian luar biasa (KLB), di Ambon, Rabu (1/8).
Ambon, Malukupost.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan rencana relokasi terhadap komunitas adat terpencil (KAT) suku terasing Mausu Ane di pedalaman hutan Seram, Gunung Morkele, kabupaten Maluku Tengah tergantung kesepakatan warga suku tersebut.

"Tidak ada pemaksaan. rencana relokasi bisa dilakukan jika warga suku terasing tersebut menyetujui untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan mudah dijangkau," kata Karo Hukum dan HAM Setda Maluku, Hendry Far-Far, usai memimpin Rakor penanganan kejadian luar biasa (KLB), di Ambon, Rabu (1/8).

Dia menyebutkan rencana relokasi terhadap suku terasing di pedalaman hutan Pulau Seram yang merebak di tengah-tengah masyarakat hanya merupakan wacana dan tidak menjadi keputusan mutlak, karena harus berdasarkan kesediaan dan kerelaan seluruh warga suku terasing tersebut.

"Pemerintah tetap menjaga keutuhan dan keberadaan kehidupan KAT Mausu Ane. Saat ini yang dilakukan adalah memberikan bantuan tangap darurat berupa bahan pangan maupun obat-obatan untuk mengatasi dampak kekurangan bahan pangan yang dialami dalam beberapa bulan terakhir ini," katanya.

Dia memandang wacana relokasi tidak perlu diperdebatkan karena hal itu tidak akan terwujud jika tidak ada kesepakatan dan keinginan sebanyak 48 Kepala Keluarga (KK) atau 184 jiwa warga suku terasing tersebut.

Hendrik memastikan, penanganan darurat akan terus dilakukan Pemprov Maluku dan Pemkab Maluku Tengah bersama instansi teknis termasuk kementerian terkait, sesuai jangka waktu yang ditentukan sehingga bahaya kekurangan pangan sebagai akibat dampak kebakaran hutan sejak 2015 dapat diselesaikan.

Dia mengakui, keberadaan suku terasing Mausu Ane dengan pola kehidupan berpindah-pindah di tengah belantara hutan Pulau Seram, sulit dijangkau karena lokasi tempat tingal jauh dari jangkauan kenderaan, baik roda dua maupun empat.

Pihaknya, tandas Hendrik terus membangun koordinasi dengan berbagai komponen bangsa untuk membantu penanganan masalah yang dihadapi warga suku terasing tersebut.

Dalam rapat penanganan KLB yang dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yakni Dinas Sosial Maluku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Dinas Pertanian Maluku, Dinas Kesehatan, Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy menegaskan distribusi logistik bantuan tanggap darurat terus dilakukan.

Bantuan tanggap darurat yang telah didistribusikan dan diserahkan kepada warga suku pedalaman Seram tersebut berupa bahan makanan, air mineral, lauk-pauk, selimut, tenda matras, makanan siap saji dan tambahan gizi untuk anak-anak dan lanjut usia (lansia), termasuk peralatan masak. (MP-6)

Kota Ambon Penuhi Target 1.000 Lembar Sertifikat Tanah Gratis

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Target pemerintah untuk menghasilkan 1.000 lembar sertifikat tanah gratis di Kota Ambon melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tahun 2018 bisa terpenuhi. "Sertifikat yang harus siap tahun ini di Kota Ambon 1.000 lembar dan yang sudah siap ditandatangani sebanyak 983 lembar sertifikat," kata Kepala BPN setempat, Marulak Togatorop, di Ambon, Rabu (1/8).
Ambon, Malukupost.com - Target pemerintah untuk menghasilkan 1.000 lembar sertifikat tanah gratis di Kota Ambon melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tahun 2018 bisa terpenuhi.

"Sertifikat yang harus siap tahun ini di Kota Ambon 1.000 lembar dan yang sudah siap ditandatangani sebanyak 983 lembar sertifikat," kata Kepala BPN setempat, Marulak Togatorop, di Ambon, Rabu (1/8).

Kalau Provinsi Maluku secara umum ditargetkan sebanyak 30 ribu lembar sertifikat dan terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Maluku Barat Daya masing-masing 10 ribu lembar sertifikat.

Untuk tahun depan pengukuran tanah di Ambon yang telah diplot sebanyak 5.000 dimana 2.000 untuk sertifikat dengan sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Seluruh desa diukur, klasternya terdiri dari klaster satu sampai empat, dimana klaster satu outputnya sertifikat, klaster dua tanah bermasalah, klaster tiga tanah antara yuridis dengan fisik tidak sama oleh pemohon, dan klaster empat adalah sertifikat yang diterbitkan tahun 2016 dipetakan kembali supaya dimasukan dalam peta tunggal," ujar Marulak.

Tujuannya, supaya semua nomor induk bidangnya satu se-Indonesia dengan nama koordinat TN3.

"Jadi rekan-rekan media bisa komunikasi dengan masyarakat agar sertifikat tahun 2016 ke bawah bisa berkordinasi atau buka di 'playstore google' dan nama programnya 'Sentuh Tanahku', masukan email anda dan sandinya bisa petakan sertifikat sendiri," kata Marulak.

Kalau tidak, maka masukan laporan ke BPN nanti dipetakan karena klaster empat nanti, NIB secara nasional keluar seperti NIK (nomor induk kependudukan), dan kalau sudah keluar maka tidak bisa keluar lagi NIB atas nama orang lain.

Bila terjadi tumpang tindih sebagian atau utuh setengah maka komputer akan menolak walau pun dikeluarkan surat keterangan dari desa atau lurah kepada seseorang.

"Langkah ini guna mengantisipasi terjadinya tumpang tindih maka sekarang lagi digalakan klaster empat sehingga memetakan kembali sertifikat-sertifikat terdahulu dari 2016 ke bawah dengan biaya negara," katanya.

Dikatakan, seharusnsya di Kota Ambon digalakan dahulu pemetaannya dan seluruh rukun tetangga diminta memetakan lingkungannya milik siapa karena kelihatan kosong tapi sebenarnya sudah terpetakan secara nasional.

BPN sudah mengundang dua desa di Kota Ambon yakni Kelurahan Nusaniwe dan Kelurahan Wainitu dimana RT-RT saat libur Lebaran diminta melakukan pemetaan lingkungan, termasuk tanah gereja, masjid, atau tanah pemerintah sehingga pendaftaran tanah lebih tertib dan tidak mungkin tumpang tindih.

"Kita tidak bisa bergerak kalau tidak dibantu pemda dan kami sudah mengirim surat ke Wali Kota agar bisa dibantu meminta desa hingga camat agar BPN melakukan sosialisasi sehingga program PTSL bisa terpenuhi sampai tahu 2025," ujar Marulak.

Kekurangan yang terjadi adalah batas administrasi wilayah tidak ada Perda, kemudian desa A punya batas di mana dengan desa lain agar tidak ada saling komplen.

Selanjutnya desa-desa adat yang ada kelurahan harus jelas supaya masyarakat di keluarahan ini melakukan pengurus sampai di lurah saja dan tidak perlu sampai ke desa induk.

Contoh di desa induk ada kelurahannya, lalu ketika dibentuk kelurahan maka Wali Kota harus berkomunikasi ke desa induk dan menanyakan siap melepaskan tanah kepada kelurahan atau tidak, baru dibentuk sebuah kelurahan.

Persoalan lain adalah masyarakat hukum adat harusnya jadi pemilik lahan ata tuan tanah yang melepaskan hak dan bukan lagi ke desa induk karena dahulunya orang tua sudah memproses pelepasan hak dari mereka.

Contoh Desa Soya ada keluarga Muskita atau Latumalea yang melepas dan tidak perlu ke desa induk sehingga biayanya tidak terlalu besar atau terjadi dua kali pembayaran. (MP-5)

Pemprov Maluku Beri Perhatian Serius Bagi Suku Terasing “Mausu Ane”

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus memberi perhatian penuh terhadap Bencana yang dialami Komunitas Adat Tertinggal (KAT) dari Suku Mausu Ane, Negeri Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang mengakibatkan korban jiwa. Kepala Biro (Karo) Hukum dan HAM setda Maluku, Hendry Far Far mengatakan sejak awal Pemprov telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malteng maupun TNI/Polri serta melakukan aksi langsung dengan mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan.
Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus memberi perhatian penuh terhadap Bencana yang dialami Komunitas Adat Tertinggal (KAT) dari Suku Mausu Ane, Negeri Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang mengakibatkan korban jiwa.

Kepala Biro (Karo) Hukum dan HAM setda Maluku, Hendry Far Far mengatakan sejak awal Pemprov telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malteng maupun TNI/Polri serta melakukan aksi langsung dengan mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan.

“Sejak awal, Pemprov Maluku sudah mengambil langkah koordinasi dengan Pemkab Malteng, lalu kemudian berdasarkan koordinasi itu telah diturunkan bantuan tanggap darurat disana baik yang dibuat oleh Pemprov Maluku maupun oleh Kabupaten Malteng,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang langsung menangani bencana tergolong Kejadian Luar Biasa (KLB) di Ambon, Rabu (1/8).

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri OPD terkait antara lain Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan dan Biro Humas dan Protokol Setda Maluku.

Far-far katakan, pemerintah tetap menjaga keutuhan dan keberadaan kehidupan komunitas ini, dengan memberikan bantuan baik bahan pangan maupun obat-obatan dalam rangka mendukung kehidupan mereka, dan menyangkur merebaknya informasi terkait relokasi terhadap masyarakat KAT tersebut, dirinya menandaskan tentunya harus atas persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat adat itu sendiri.

“Kalau soal relokasi, itu tidak pernah direncanakan Pemprov Maluku maupun Pemkab Malteng, karena relokasi harus berdasarkan kesepakatan masyarakat adat itu sendiri,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinsos Pemprov Maluku, Frangky Taniwel menjelaskan, pihaknya sejak mengetahui adanya bencana ini, dan langsung berkoordinasi dengan Dinsos Malteng dan mendistribusikan bantuan berupa beras, matras, selimut dan paket anak-anak serta paket buat warga lanjut usia (Lansia).

“Sementara ini, Dinsos Kabupaten Malteng memberikan bantuan berupa peralatan masak juga tenda gulung dan selimut. Selain itu, telah dipasang 10 tenda sebagai tempat penampungan sementara yang disepakati bersama,” ungkapnya.

Menurut Taniwel, pihaknya juga membentuk Tim Gabungan yang melibatkan Kemensos dan Dinsos Kabupaten Malteng untuk melakukan pendampingan psikososial selama dua hari di lokasi penampungan sementara.

“Masyarakat umumnya tidak dapat berbahasa Indonesia dan lokasi pemukiman mereka sangat jauh dari perkampungan warga lainnya, jarak tempuh dari lokasi penampungan sementara hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh selama lebih kurang dua hari berjalan,” ungkapnya.

Diungkapkan Taniwel, menanggulangi bencana yang dihadapi komunitas adat ditemukan permasalahan, antara lain pemukimannya yang tidak layak dari semua aspek serta tidak dimilikinya sarana lain seperti rumah singgah, balai sosial maupun balai kesehatan.

“Permasalahan lainnya adalah perkebunan warga yang tidak lagi memberi hasil yang dapat menyambung kehidupan mereka termasuk bahan pangan yang telah diberikan pemerintah hanya untuk kurun waktu tertentu,” bebernya.

Taniwel menambahkan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemensos agar pemberian santunan bagi ahli waris korban meninggal serta bantuan jaminan hidup termasuk beras, pakaian dan bahan kebersihan.

“Juga bantuan keserasian sosial termasuk pembuatan rumah singgah, balai pertemuan, setidaknya ada tempat alternatif yang mudah di akses oleh semua kepentingan,” katanya.

Selain pihak Dinsos Maluku, bantuan juga diberikan oleh BPBD Maluku. Bantuan didistribusikan seteleh berkoordinasi dengan berbagai pihak yang langsung turun ke lokasi bencana. BPBD telah melakukan langkah tanggap darurat dalam bentuk penugasan tim pendistribusian bantuan logistik ke lokasi di maksud.

“Bantuan logistik yang telah didistribusikn antara lain selimut, sandang, matras, lauk-pauk, makanan siap saji dan tambahan gizi,” ujar Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pemprov Maluku, Doni Rerung, menegaskan bencana ini bukan terkait gizi buruk. Setelah petugas lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap anggota masyarakat, ada juga yang menderita muntaber akibat minum air sungai yang belum di masak.

“Tidak benar ada kasus gizi buruk yang menimpa warga tersebut dan bukan karena kelaparan yang berkepanjangan, tetapi karena kehabisaan bahan makanan. Dan ini juga telah tertangani,” tegasnya.

Rerung mengaku, pihaknya melakukan penanganan cepat setelah mendapat laporan adanya bencana di KAT dengan membentuk tim melibatkan Kemenkes serta Dinkes Malteng.

“Kami menurunkan tim kesehatan baik dari provinsi, Puskesmas Pasahary B dan Puskesmas Morokay Kabupaten Malteng dan berkoordinasi dengan Dokes Kepolisian dan TNI,” pungkasnya. (*)

Duta Bahasa Maluku 2018 Untuk Feky Pesurnay Dan Nelcie Mussa

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Feky Julian Imanuel Pesurnay dan Nelcie Valensya Mussa dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Maluku 2018. Kedua duta dipilih pada babak final di Hotel Swiss-belhotel Ambon, Rabu (1/8) malam ini.
Para pemenang Duta Bahasa Maluku 2018

Ambon, Malukupost.com
- Feky Julian Imanuel Pesurnay dan Nelcie Valensya Mussa dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Maluku 2018.  Kedua duta dipilih pada babak final di Hotel Swiss-belhotel Ambon, Rabu (1/8) malam ini.

Feky adalah mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris FKIP Universitas Pattimura, sedangkan Nelcie adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku.  Keduanya berhasil mengumpulkan nilai tertinggi, di antara sesama 30 peserta babak final.  Saingan terdekat mereka menempati posisi kedua, ketiga, dan favorit. 

Juara kedua Duta Bahasa Maluku 2018  diraih Hancrevion Sinsu dan Shavira Latumahina.  Posisi ketiga ditempati Abdul Rilan Syarif dan Febriana Tangkilisan.  Sedangkan duta favorit disematkan kepada Burhanudin Rumbaroa dan Cindy Loppies.

Kepala Kantor Bahasa Maluku Dr Asrief  dalam sambutan penutup meminta para  duta bahasa menjadi pemuda yang trampil berbahasa. 

"Trampil menggunakan bahasa daerah, Bahasa Indonesa, maupun bahasa asing," pesan Asrief.

Sebelum malam penobatan pemenang, ke-30 peserta final lebih dulu mengikuti workshop di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku, untuk meningkatkan kapasitas kebahasaan. 

Humas Kantor Bahasa Maluku Arie Rumihin menyebutkan, para duta bahasa punya tugas melaksanakan serangkaian kegiatan pemartabatan Bahasa Indonesia mengingat penggunaaan bahasa asing di ruang publik sangat marak.

DUTA BAHASA MALUKU 2018

PEMENANG I
Putra: Feky Julian Imanuel Pesurnay
Putri: Nelcie Valensya Mussa

PEMENAnG II:
Putra: Hancrevion Sinsu
Putri: Shavira Latumahina

Pemenang III:
Putra: Abdul Rilan Syarif
Putri: Febriana Tangkilisan

PEMENANG FAVORIT:
Putra: Burhanudin Rumbaroa
Putri: Cindy Loppies

(Rudi Fofid/foto: Arie Rumihin-KBM)