Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku meyakini tidak ada warga komunitas adat terpencil suku terasing Mausu Ane di pedalaman hutan Seram Gunung Morkele, Kabupaten Maluku Tengah yang menderita gizi buruk atau pun busung lapar.
"Pada saat berita itu sampai kepada kami, langsung ada tim gerak cepat yang melaksanakan penanggulangan masalah dan mereka yang turun adalah petugas Koramil setempat bersama petugas kesehatan karena itu adalah wilayah kerja dari Puskesmas Pasahari B," kata Kepala Dinkes Maluku, dr. Meylke Pontoh di Ambon, Rabu (1/8).
Menurut dia, petugas kesehatan melakukan pelacakan tentang kasus tersebut dan kalau dilihat dari dokumentasi foto, tidak terlihat masyarakat suku terasing ini seperti penderita gizi buruk atau busung lapar.
Karena pada saat mereka masuk hutan dan menemukan ada satu kelompok masyarakat terasing sebanyak 13 orang terdiri dari lima balita, empat dewasa, dan empat remaja tidak terlihat seperti itu.
"Bila dilihat dari dokumentasi foto ini tidak ada yang mengalami gizi buruk, hanya soal kebersihan diri masih rendah karena tidak mandi atau faktor lingkungan membuat mereka seperti itu," jelasnya.
Pada saat itu karena sudah dihebohkan dengan gizi buruk atau busung lapar lalu petugas kesehatan naik untuk memberikan makanan tambahan serta bahan pokok kebutuhan masyarakat yang dibawa pihak TNI bersama Polri.
"Besoknya tim kesehatan turun lagi melakukan pengobatan masal, namun bukan untuk mengobati masalah gizi buruknya tetapi keadaan umum pasien yang kelihatan kurang bagus seperti batuk dan pilek, tetapi tidak ada gizi buruk," tegasnya.
Data korban meninggal dunia juga masih simpang siur, sebab saat pertama kali petugas kesehatan pergi ke lokasi titik kumpul menemui masyarakat suku terasing ini mereka menyampaikan yang meninggal dunia dua orang, terdiri dari seorang akan kecil dan seorang lansia.
Dua orang yang meninggal dunia itu sudah terjadi sejak bulan lalu, tetapi di media masa justeru jadi empat orang sehingga Dinkes tidak tahu ada data seperti itu.
"Tetapi yang jelas sampai sekarang belum ada laporan tambahan kasus meninggal misalnya akibat gizi buruk," kata dr. Pontoh. (MP-2)
Rabu, 01 Agustus 2018
Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan Setda SBB Naik Penyidikan
Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Penanganan kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi tahun anggaran 2014 di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kini sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan.
"Proses hukumnya tetap jalan dan tim penyidik saat ini masih berada di Piru, Kabupaten SBB untuk mengumpulkan barang bukti dan dalam waktu dekat akan ada gelar perkara guna menentukan calon tersangka," kata Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Firman Nainggolan di Ambon, Rabu (1/8).
Selain mengumpulkan barang bukti, tim penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya yang diduga kuat erat kaitannya dengan perkara tersebut.
Ditkrimsus Polda Maluku juga telah melayangkan surat permintaan audit kepada BPK RI untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi di Setda Kabupaten SBB tahun anggaran 2014 senilai Rp750 juta tersebut.
"Kalau dugaan kerugian keuangan negara yang penyidik temukan mencapai Rp400 juta lebih, namun sesuai mekanismenya polisi telah mengirimkan surat resmi ke BPK RI guna dilakukan audit," tandas Nainggolan.
Sebab kasus dugaan korupsi ini dilakukan dengan modus operandi membuat laporan pertanggungjawaban keuangan fiktif terhadap dana iklan dan belanja publikasi oleh pihak-pihak tertentu di lingkup Setda Kabupaten SBB.
"Makanya proses pemeriksaan ini tidak hanya sebatas ditujukan kepada Sekda SBB Mansur Tuharea saja, tetapi juga kepada pihak lain yang diduga kuat memiliki peran dalam perkara dimaksud," jelas Nainggolan.
Bila hasil audit BPK RI telah dikeluarkan maka penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku selanjutnya melakukan gelar perkara dan menentukan siapa saja pihak yang bakalan ditetapkan sebagai tersangka.
Apalagi nama sekda disebut-sebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon dengan terdakwa Petrus Eropley dan Rio Kormein selaku mantan bendahara pengeluaran Setda SBB. (MP-6)
"Proses hukumnya tetap jalan dan tim penyidik saat ini masih berada di Piru, Kabupaten SBB untuk mengumpulkan barang bukti dan dalam waktu dekat akan ada gelar perkara guna menentukan calon tersangka," kata Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Firman Nainggolan di Ambon, Rabu (1/8).
Selain mengumpulkan barang bukti, tim penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya yang diduga kuat erat kaitannya dengan perkara tersebut.
Ditkrimsus Polda Maluku juga telah melayangkan surat permintaan audit kepada BPK RI untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dana iklan dan publikasi di Setda Kabupaten SBB tahun anggaran 2014 senilai Rp750 juta tersebut.
"Kalau dugaan kerugian keuangan negara yang penyidik temukan mencapai Rp400 juta lebih, namun sesuai mekanismenya polisi telah mengirimkan surat resmi ke BPK RI guna dilakukan audit," tandas Nainggolan.
Sebab kasus dugaan korupsi ini dilakukan dengan modus operandi membuat laporan pertanggungjawaban keuangan fiktif terhadap dana iklan dan belanja publikasi oleh pihak-pihak tertentu di lingkup Setda Kabupaten SBB.
"Makanya proses pemeriksaan ini tidak hanya sebatas ditujukan kepada Sekda SBB Mansur Tuharea saja, tetapi juga kepada pihak lain yang diduga kuat memiliki peran dalam perkara dimaksud," jelas Nainggolan.
Bila hasil audit BPK RI telah dikeluarkan maka penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku selanjutnya melakukan gelar perkara dan menentukan siapa saja pihak yang bakalan ditetapkan sebagai tersangka.
Apalagi nama sekda disebut-sebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon dengan terdakwa Petrus Eropley dan Rio Kormein selaku mantan bendahara pengeluaran Setda SBB. (MP-6)
ULMWP Bersama Rakyat West Papua akan Melakukan Aksi Mimbar Bebas "Tolak PEPERA" Besok 2 Agustus 2018!
Detik Nusa
Jayapura, Tabloid WANI -- United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan melakukan aksi mimbar bebas pada hari Kamis 2 Agustus 2018 di Lapangan pinggiran kali Camwolker, perumnas III, Waena, Jayapura.
Rencana aksi ini ditemukan dalam selebaran yang dikeluarkan oleh Legistif ULMWP yang kemudian telah beredar di seluruh Jayapura dalam Minggu ini (31/07).
Dalam selebaran itu disampaikan kepada seluruh rakyat West Papua untuk berhenti melakukan aktivitas perkantoran, perkuliahan dan sekolah-sekolah serta "wajib diliburkan dan meliburkan diri” dan bergabung untuk mengikuti aksi damai yang tersebut.
Aksi ini dilakukan dalam rangka menyikapi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang telah dilakukan mulai dari 14 Juli sampai dengan puncaknya tanggal 2 Agustus tahun 1969 di Seluruh West Papua dari Sorong sampai Merauke.
Selanjutnya silahkan simak isi selebarannya, berikut ini:
Pada 14 Juli sampai dengan 02 Agustus 1969, pemerintah Kolonial Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di delapan (8) Kabupaten: (1). Merauke tanggal 14 Jul 1969, (2). Jayawijaya tanggal 16 Juli 1969, (3). Nabire tanggal 19 Juli 1969, (4). Fak-Fak tanggal 23 Juli 1969, (5). Sorong 26 Juli 1969, (6). Manokwari 29 Juli 1969, (7). Biak tanggal 31 Juli 1969 dan (8). Jayapura tanggal 2 Agustus 1969. Dengan ketentuan perwakilan: Jayapura 110 orang, Teluk Cenderawasih 130 orang, Manokwari 75 orang, Sorong 110 orang, Fak-fak 75 orang, Merauke 175 orang, Paniai 175 orang, Peg. Jayawijaya 175 orang. Dengan demikian maka Jumlah perwakilan adalah 1.025 orang dari total 800.000 penduduk West Papua.
Sesuai dengan mekanisme Indonesia yaitu Musyawara untuk Mufakat, maka Indonesia membentuk Dewan Musyawara PEPERA (DMP). Mekanisme yang dipakai Indonesia sangat melanggar ketentuan Internasionali “One Man, One Vote”.
Lebih parah lagi, PEPERA dilaksanakan dengan penuh intimidasi dan teror. 1.025 orang sebagai perwakian dipaksa untuk memimlih bergabung dengan Indonesia. Meskipun Laporan Utusan PBB, Ostiz Sanz telah melaporkan bahwa Indonesia telah melakukan kecurangan, namun PBB menerima hasil PEPERA dengan catatan, setelah 25 tahun akan diberikan kemerdekaan tetapi tidak terlaksana hingga hari ini.
PEPERA yang cacat hukum dan penuh Intimidasi ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk menduduki Papua; Merampok kekayaan Alam Papua dan membunuh orang Papua. Maka saat ini rakyat West Papua menyatakan menolak PEPERA di West Papua, dengan malakukan aksi mimbar bebas pada:
Titik Kumpul Massa Aksi
#. Sentani: Mata Jalan Pos 7
#. Expo Waena: Depan Expo
#. Linkaran Abe: Depan Kantor Pos
#. Jayapura: Taman Imbi
#. Angkasa, Dok 8, Dok 9: Yapis
Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Rencana aksi ini ditemukan dalam selebaran yang dikeluarkan oleh Legistif ULMWP yang kemudian telah beredar di seluruh Jayapura dalam Minggu ini (31/07).
Dalam selebaran itu disampaikan kepada seluruh rakyat West Papua untuk berhenti melakukan aktivitas perkantoran, perkuliahan dan sekolah-sekolah serta "wajib diliburkan dan meliburkan diri” dan bergabung untuk mengikuti aksi damai yang tersebut.
Aksi ini dilakukan dalam rangka menyikapi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang telah dilakukan mulai dari 14 Juli sampai dengan puncaknya tanggal 2 Agustus tahun 1969 di Seluruh West Papua dari Sorong sampai Merauke.
Selanjutnya silahkan simak isi selebarannya, berikut ini:
ISI SELEBARAN :
SERUAN AKSI DAMAI 02 AGUSTUS 2018
“SELURUH AKTIVITAS PERKANTORAN, PERKULIAHAN DAN SEKOLAH-SEKOLAH WAJIB DILIBURKAN DAN MELIBURKAN DIRI”
(Kontak Penyelenggara: 082397050252)
Pada 14 Juli sampai dengan 02 Agustus 1969, pemerintah Kolonial Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di delapan (8) Kabupaten: (1). Merauke tanggal 14 Jul 1969, (2). Jayawijaya tanggal 16 Juli 1969, (3). Nabire tanggal 19 Juli 1969, (4). Fak-Fak tanggal 23 Juli 1969, (5). Sorong 26 Juli 1969, (6). Manokwari 29 Juli 1969, (7). Biak tanggal 31 Juli 1969 dan (8). Jayapura tanggal 2 Agustus 1969. Dengan ketentuan perwakilan: Jayapura 110 orang, Teluk Cenderawasih 130 orang, Manokwari 75 orang, Sorong 110 orang, Fak-fak 75 orang, Merauke 175 orang, Paniai 175 orang, Peg. Jayawijaya 175 orang. Dengan demikian maka Jumlah perwakilan adalah 1.025 orang dari total 800.000 penduduk West Papua.
Sesuai dengan mekanisme Indonesia yaitu Musyawara untuk Mufakat, maka Indonesia membentuk Dewan Musyawara PEPERA (DMP). Mekanisme yang dipakai Indonesia sangat melanggar ketentuan Internasionali “One Man, One Vote”.
Lebih parah lagi, PEPERA dilaksanakan dengan penuh intimidasi dan teror. 1.025 orang sebagai perwakian dipaksa untuk memimlih bergabung dengan Indonesia. Meskipun Laporan Utusan PBB, Ostiz Sanz telah melaporkan bahwa Indonesia telah melakukan kecurangan, namun PBB menerima hasil PEPERA dengan catatan, setelah 25 tahun akan diberikan kemerdekaan tetapi tidak terlaksana hingga hari ini.
PEPERA yang cacat hukum dan penuh Intimidasi ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk menduduki Papua; Merampok kekayaan Alam Papua dan membunuh orang Papua. Maka saat ini rakyat West Papua menyatakan menolak PEPERA di West Papua, dengan malakukan aksi mimbar bebas pada:
- Hari: Kamis,
- Tanggal: 02 Agustus 2018,
- Tempat: Lapangan Perumnas 3, sebelah Kali Kamwolker,
- Waktu: Pukul: 08.00 WWP – Selesa.
Titik Kumpul Massa Aksi
#. Sentani: Mata Jalan Pos 7
#. Expo Waena: Depan Expo
#. Linkaran Abe: Depan Kantor Pos
#. Jayapura: Taman Imbi
#. Angkasa, Dok 8, Dok 9: Yapis
Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Penemuan Mayat Perempuan Gosong Gegerkan Warga Kunduran
Detik Nusa
. Penemuan sosok mayat yang hangus di tepi Jalan Kunduran-Todanan, tepatnya di wilayah hutan BKPH Ngawenombo, Desa Sendangwates, Kecamatan Kunduran pada Rabu pagi (1/8/2018), membuat warga heboh. Pasalnya kondisi mayat yang ditemukan sudah dalam tidak bisa dikenali dan diduga kuat dibunuh dengan cara dibakar.
Pasalnya tidak jauh dari lokasi mayat juga ditemukan sebuah botol bekas air minum yang diduga dijadikan tempat bahan bakar untuk membakar korban. Mayat hangus itu ditemukan dalam kondisi tengkurap di semak tepi jalan.
Sontak warga yang lewat langsung berhenti dan memadati lokasi mayat untuk melihat karena penasaran dengan jasad yang ditemukan. Meskipun petugas sudah melakukan pemasangan police line untuk kepentingan evakuasi.
Menurut Bayan Sendangwates, Piyono, penemuan mayat itu diketahui pukul 06.45 WIB oleh pencari rumput yang sedang melintasi lokasi.
“Begitu kami dapat laporan ada mayat yang diduga dibakar, langsung cek ke lokasi dan kami laporkan ke Polsek agar dievakuasi dan diselidiki,” ucapnya.
Guna memastikan bukan warga Sendangwates yang menjadi korban itu, pihaknya meminta seluruh warga desa untuk mengecek keberadaan keluarganya. Ternyata tidak ada warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga.
“Bisa dipastikan ini bukan warga sini (Sendangwates-red). Mungkin orang luar desa atau luar daerah yang dibunuh dan dibuang disini dengan cara dibakar untuk menghilangkan jejak,” ujarnya.
Kapolsek Kunduran AKP Untung Hariyadi mengatakan saat ini petugas kepolisian Polres Blora sedang melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti.
“Mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan sudah dalam keadaan hangus dan tidak bisa dikenali wajahnya. Sehingga identitas belum diketahui dan masih diselidiki. Tunggu saja hasil penyelidikan polisi. Jangan percaya kabar yang belum jelas sumbernya,” ujarnya.
Pihaknya menjelaskan hingga saat ini masih terus dilakukan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Polisi juga akan memburu jejak pelakunya, karena diduga kuat ini merupakan kasus pembunuhan.
“Usai dievakuasi di lapangan, mayat dibawa ke Rumah Sakit untuk kepentingan otopsi,” pungkasnya. (res-infoblora)
Kota Ambon Deflasi 1,45 Persen
Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat kota Ambon pada bulan Juli 2018 mengalami deflasi sebesar 1,45 persen.
"Deflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 1,45 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 127,40 dan terendah terjadi di Kota Palembang sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 131,14," kata Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk di Ambon, Rabu (1/8).
Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Kota Sorong, Papua Barat sebesar 1,47 persen dengan IHK sebesar 135,77, dan terendah terjadi di Kota Surabaya, Depok dan Banjuangi sebesar 0,03 persen, dengan IHK masing-masing 133,37, 131,59, dan 128,51.
Dumangar mengatakan, pada Juli 2018, dari 82 kota IHK di Indonesia tercatat 68 kota mengalami inflasi dan 14 kota lainnya mengalami deflasi.
"Untuk Maluku dimana ada dua kota IHK masing-masing Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 1,45 persen, IHK 127,40, dan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 0,60 persen dengan IHK sebesar 154,11," ujarnya.
Dari 82 kota IHK itu pada Juli 2018 IHK Kota Ambon menduduki peringkat 80, inflasi bulanan Kota Ambon menduduki peringkat 82, inflasi tahun kalender Kota Ambon menduduki peringkat 68, dan inflasi dari tahun ke tahun menduduki peringkat 82.
Menurut Dumangar, terjadi deflasi di Kota Ambon pada Jukli akibat terjadi penurunan IHK dari129,27 pada Juni 2018 menjadi 127,40 pada Juli 2018. Inflasi tahun kalender Kota Ambon pada Juli 2018 sebesar 1,28 persen dan inflasi dari tahun ke tahun (Juli 2018 terhadap Juli2017) sebesar -2,56 persen.
"Deflasi Kota Ambon terjadi karena adanya penurunan IHK pada dua kelompok pengeluaran yakni pada kelompok bahan makanan sebesar 4,80 persen dan pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar2,42 persen," katanya.
Inflasi terjadi pada lima kelompok pengeluaran yakni kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 0,65 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,15 persen, kelompok sandang sebesar 0,35 persen, kelompok kesehatan 0,25 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,53 persen.
Komoditi yang dominan menyumbang deflasi di Kota Ambon adalah ikan layang, angkutan udara, ikan selar, ikan cakalang asap, dan lemon cina. Sedangkan yang dominan menyumbang terjadinya inflasi yakni tarif pulsa ponsel, kangkung, cabai merah, cabai rawit, dan kontrak rumah. (MP-4)
"Deflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 1,45 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 127,40 dan terendah terjadi di Kota Palembang sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 131,14," kata Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk di Ambon, Rabu (1/8).
Sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Kota Sorong, Papua Barat sebesar 1,47 persen dengan IHK sebesar 135,77, dan terendah terjadi di Kota Surabaya, Depok dan Banjuangi sebesar 0,03 persen, dengan IHK masing-masing 133,37, 131,59, dan 128,51.
Dumangar mengatakan, pada Juli 2018, dari 82 kota IHK di Indonesia tercatat 68 kota mengalami inflasi dan 14 kota lainnya mengalami deflasi.
"Untuk Maluku dimana ada dua kota IHK masing-masing Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 1,45 persen, IHK 127,40, dan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 0,60 persen dengan IHK sebesar 154,11," ujarnya.
Dari 82 kota IHK itu pada Juli 2018 IHK Kota Ambon menduduki peringkat 80, inflasi bulanan Kota Ambon menduduki peringkat 82, inflasi tahun kalender Kota Ambon menduduki peringkat 68, dan inflasi dari tahun ke tahun menduduki peringkat 82.
Menurut Dumangar, terjadi deflasi di Kota Ambon pada Jukli akibat terjadi penurunan IHK dari129,27 pada Juni 2018 menjadi 127,40 pada Juli 2018. Inflasi tahun kalender Kota Ambon pada Juli 2018 sebesar 1,28 persen dan inflasi dari tahun ke tahun (Juli 2018 terhadap Juli2017) sebesar -2,56 persen.
"Deflasi Kota Ambon terjadi karena adanya penurunan IHK pada dua kelompok pengeluaran yakni pada kelompok bahan makanan sebesar 4,80 persen dan pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar2,42 persen," katanya.
Inflasi terjadi pada lima kelompok pengeluaran yakni kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 0,65 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,15 persen, kelompok sandang sebesar 0,35 persen, kelompok kesehatan 0,25 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,53 persen.
Komoditi yang dominan menyumbang deflasi di Kota Ambon adalah ikan layang, angkutan udara, ikan selar, ikan cakalang asap, dan lemon cina. Sedangkan yang dominan menyumbang terjadinya inflasi yakni tarif pulsa ponsel, kangkung, cabai merah, cabai rawit, dan kontrak rumah. (MP-4)
Astaga...!!! PT Djakarta Baru Group Telantarkan Karyawan
Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Salah satu perusahaan konstruksi di Kota Ambon, provinsi Maluku, PT. Djakarta Baru Group diduga kuat menelantarkan karyawannya, menyusul dikeluarkannya karyawan dari mess perusahaan tersebut yang berlokasi di Negeri Passo, kecamatan Baguala beberapa waktu lalu.
Selain mengeluarkan karyawan dari messnya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi jalan tersebut juga tercatat tidak memberikan upah kepada sejumlah karyawan yang berkantor cabang Passo sejak 1 Juli 2018.
Salah seorang karyawan yang enggan identitasnya disebutkan kepada Malukupost.com, di Ambon, Rabu, (1/8) menjelaskan perusahaan pimpinan Jhony Sucahya ini mengaku pekerja yang bermukim di Desa Passo hingga saat ini belum menerima upah sebagaimana mestinya.
"Kita telah mempertanyakan gaji yang hingga ssat ini belum dibayarkan perusahaan sejak Juli 2018 kepada manajemen perusahaan, tetapi oleh manajemen diminta untuk ditanyakan langsung kepada Jhony Sucahya selaku pimpinan perusahaan," ujar sumber tersebut.
Dia mengaku, para karyawan sengaja menahan masalah yang mereka alami hingga akhir bulan Juli 2018, sambil menunggu keterangan dan titik terang dari pimpinan perusahaan.
Guna mempertegas dan memperoleh kejelasan masalah yang dialami beberapa karyawan sengaja mendatangi kantor PT Djakarta Baru group yang berlokasi di jln Rizali dengan harapan bertemu langsung Direktur Utama yakni Johny Sucahya.
Akan tetapi kehadiran mereka bukan mendapatkan jawaban menggembirakan dari Direktur Utama PT Djakarta Baru Group, Johny Sucahya, tetapi ternyata pimpinan perusahaan mengaku belum punya anggaran untuk membayar gaji mereka.
"Kita berharap dengan menemui langsung pimpinan utama bisa mendapat kabar baik dan kejelasan terkait hak-hak kita sebagai karyawan. Namun yang kita dapati adalah jawaban pimpinan bahwa belum ada uang untuk membayar gaji. Ini jawaban tidak tepat bagi sebuah perusahaan besar yang telah berdiri sejak puluhan tahun," ungkapnya.
Dia menegaskan, alasan pimpinan utama PT Djakarta Baru Group bahwa keterlambatan pembayaran gaji karyawan dikarenakan belum terjualnya beberapa alat berat milik perusahaan yang saat ini sedang dilelang, tidaklah masuk akal.
"Bagi kami laku tidaknya alat berat yang dilelang bukan urusan kami. Jual beli alat berat tidak ada hubungannya dengan alat berat yang dilelang. Apalagi kami selama ini tercatat sebagai karyawan tetap perusahaan. Karena itu perusahaan wajib membayar hak karyawan tetap waktu," tandasnya.
Sehubungan dengan masalah yang dihadapi, dia meminta perhatian Dinas Tenaga Kerja baik Kota Ambon maupun Provinsi Maluku untuk melihat persoalan dimaksud, mengingat para karyawan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga di samping tidak menempati mess karyawan hingga keterlambatan pembayaran gaji. (MP-8)
Selain mengeluarkan karyawan dari messnya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi jalan tersebut juga tercatat tidak memberikan upah kepada sejumlah karyawan yang berkantor cabang Passo sejak 1 Juli 2018.
Salah seorang karyawan yang enggan identitasnya disebutkan kepada Malukupost.com, di Ambon, Rabu, (1/8) menjelaskan perusahaan pimpinan Jhony Sucahya ini mengaku pekerja yang bermukim di Desa Passo hingga saat ini belum menerima upah sebagaimana mestinya.
"Kita telah mempertanyakan gaji yang hingga ssat ini belum dibayarkan perusahaan sejak Juli 2018 kepada manajemen perusahaan, tetapi oleh manajemen diminta untuk ditanyakan langsung kepada Jhony Sucahya selaku pimpinan perusahaan," ujar sumber tersebut.
Dia mengaku, para karyawan sengaja menahan masalah yang mereka alami hingga akhir bulan Juli 2018, sambil menunggu keterangan dan titik terang dari pimpinan perusahaan.
Guna mempertegas dan memperoleh kejelasan masalah yang dialami beberapa karyawan sengaja mendatangi kantor PT Djakarta Baru group yang berlokasi di jln Rizali dengan harapan bertemu langsung Direktur Utama yakni Johny Sucahya.
Akan tetapi kehadiran mereka bukan mendapatkan jawaban menggembirakan dari Direktur Utama PT Djakarta Baru Group, Johny Sucahya, tetapi ternyata pimpinan perusahaan mengaku belum punya anggaran untuk membayar gaji mereka.
"Kita berharap dengan menemui langsung pimpinan utama bisa mendapat kabar baik dan kejelasan terkait hak-hak kita sebagai karyawan. Namun yang kita dapati adalah jawaban pimpinan bahwa belum ada uang untuk membayar gaji. Ini jawaban tidak tepat bagi sebuah perusahaan besar yang telah berdiri sejak puluhan tahun," ungkapnya.
Dia menegaskan, alasan pimpinan utama PT Djakarta Baru Group bahwa keterlambatan pembayaran gaji karyawan dikarenakan belum terjualnya beberapa alat berat milik perusahaan yang saat ini sedang dilelang, tidaklah masuk akal.
"Bagi kami laku tidaknya alat berat yang dilelang bukan urusan kami. Jual beli alat berat tidak ada hubungannya dengan alat berat yang dilelang. Apalagi kami selama ini tercatat sebagai karyawan tetap perusahaan. Karena itu perusahaan wajib membayar hak karyawan tetap waktu," tandasnya.
Sehubungan dengan masalah yang dihadapi, dia meminta perhatian Dinas Tenaga Kerja baik Kota Ambon maupun Provinsi Maluku untuk melihat persoalan dimaksud, mengingat para karyawan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga di samping tidak menempati mess karyawan hingga keterlambatan pembayaran gaji. (MP-8)
Bagi Selebaran Tentang Pentingnya Hindari "Miras", Polisi Melakukan Pemblokiran Terhadap KNPB Almasuh
Detik Nusa
Merauke -- Dalam rangka membangun kesadaran tentang pentingnya hindari miras (minutant beralkohol), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Almasuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Merauke pada hari Selasa (31/07/2018).
Sosialisasi tersebut, KNPB Almasuh lakuka dengan cara membagi selebaran yang berisi tulisan tentan "Miras Sebagai Perkakas (alat) Penindas".
Rute pembagian selebaran dilakukan dimulai dari Jln. Cikombong, Jln. Kuprik Kelapa 5, Jln. Bupul, Jln. Johar, Jln. Mangga Dua hingga Jln. Cemara.
Aksi ini dimulai pukul 14.00 hingga selesai pukul 17:14 sore.
Dalam perjalananya, KNPB Almasuh dihadang oleh Kepolisian dengan menggunakan Dua Mobil Patroli, Dua Mobil Strada, Lima Mobil Avanza dan Sembilan Motor berseragam lengkap dengan alat persenjataanya.
"Kru KNPB dihadang oleh pihak kepolisian dengan mengunakan 2 mobil patroli, 2 mobil strada, 5 mobil Avanza, 9 motor patroli bersenjata lengkap dan ada beberapa motor lainnya", tulis pemilik Akun Facebook dengan nama @Yoris Wopay (31/07).
Beberapa menit setelah diblokade, KNPB lakukan upaya negosiasi dengan pihak Kepolisian. KNPB pun dipersilahkan untuk lakukan sosialisasi tersebut.
Sekitar 100 meter kemudian, persis di Jln. Mangga Dua Muyu, KNPB kembali dihadang lagi oleh Polisi, dikarenakan ada salah seorang kru dari KNPB sedang melakukan perekaman video sikap Polisi tersebut, akhirnya Handphone (HP) milik seorang dari kru KNPB yang sempat lakukan perekaman tersebut disita oleh Polisi.
(Baca ini: Polisi Kolonial Indonesia Masuk Interogasi Pertemuan ULMWP Anim-Ha di Merauke)
HP milik kru KNPB tersebut ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah negosiasi dengan Polisi, akhirnya pihak Kepolisian melalui Kasat Intelkam menyarankan, agar HP-nya dapat diambil keesok harinya Tanggal 01 Agustus 2018, di markas Kepolisian Polres Merauke.
Posted by: Admin
Copyright ©KNPB News (FB: Yoris Wopay) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
![]() |
| Foto: Polisi Kolonial Indonesia sedang melakukan pemblokadean terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Almasuh yang sedang lakukan sosialisasi tentang pentingnya hindari miras di Merauke, Selasa (31/07/2018). Foto: Facebook (@Yoris Wopay). |
Sosialisasi tersebut, KNPB Almasuh lakuka dengan cara membagi selebaran yang berisi tulisan tentan "Miras Sebagai Perkakas (alat) Penindas".
Rute pembagian selebaran dilakukan dimulai dari Jln. Cikombong, Jln. Kuprik Kelapa 5, Jln. Bupul, Jln. Johar, Jln. Mangga Dua hingga Jln. Cemara.
Aksi ini dimulai pukul 14.00 hingga selesai pukul 17:14 sore.
Dalam perjalananya, KNPB Almasuh dihadang oleh Kepolisian dengan menggunakan Dua Mobil Patroli, Dua Mobil Strada, Lima Mobil Avanza dan Sembilan Motor berseragam lengkap dengan alat persenjataanya.
"Kru KNPB dihadang oleh pihak kepolisian dengan mengunakan 2 mobil patroli, 2 mobil strada, 5 mobil Avanza, 9 motor patroli bersenjata lengkap dan ada beberapa motor lainnya", tulis pemilik Akun Facebook dengan nama @Yoris Wopay (31/07).
Beberapa menit setelah diblokade, KNPB lakukan upaya negosiasi dengan pihak Kepolisian. KNPB pun dipersilahkan untuk lakukan sosialisasi tersebut.
Sekitar 100 meter kemudian, persis di Jln. Mangga Dua Muyu, KNPB kembali dihadang lagi oleh Polisi, dikarenakan ada salah seorang kru dari KNPB sedang melakukan perekaman video sikap Polisi tersebut, akhirnya Handphone (HP) milik seorang dari kru KNPB yang sempat lakukan perekaman tersebut disita oleh Polisi.
(Baca ini: Polisi Kolonial Indonesia Masuk Interogasi Pertemuan ULMWP Anim-Ha di Merauke)
HP milik kru KNPB tersebut ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah negosiasi dengan Polisi, akhirnya pihak Kepolisian melalui Kasat Intelkam menyarankan, agar HP-nya dapat diambil keesok harinya Tanggal 01 Agustus 2018, di markas Kepolisian Polres Merauke.
Posted by: Admin
Copyright ©KNPB News (FB: Yoris Wopay) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Langganan:
Postingan (Atom)







