ULMWP: Dewan Gereja Dunia Menunjukkan Solidaritasnya untuk West Papua dengan Kunjungan

Detik Nusa

Pemimpin geraja di Tanah Papua berfoto bersama Peter Prove, Direktur Komisi Gereja untuk Urusan Internasional (CCIA) dari World Council of Churches (WCC).

Siaran Pers ULMWP atas Kunjungan Dewan Gereja Dunia

25 Februari 2019

Bulan ini [Februari] red, Dewan Gereja Dunia (WCC) mengirim delegasi ke West Papua dalam solidaritas dengan orang-orang Papua dan untuk membantu memahami situasi hak asasi manusia yang memburuk di negara itu [Indonesia]. WCC melakukan perjalanan melintasi West Papua, termasuk ke wilayah Nduga di mana bertemu dengan ribuan pengungsi akibat operasi militer Indonesia yang sedang berlangsung. Seorang warga Papua menyatakan, “Bp. Dewan Gereja Bantu Kami. Kami ingin mandiri. Kami telah berjalan kaki, mempertaruhkan nyawa. Banyak sidang adalah korban. ”

Setelah kunjungan tersebut, Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) merilis pernyataan yang menyerukan agar semua yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dimintai pertanggungjawaban dan menegaskan seruan mereka untuk penentuan nasib sendiri dan dekolonisasi West Papua.

WCC juga merilis pernyataan yang mengangkat keprihatinan mendalam mereka terhadap krisis hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan menyerukan agar hak-hak dasar rakyat Papua untuk dihormati.

Pernyataan itu dapat dibaca secara lengkap yang diterbitkan oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia, di sini

Delegasi ekumenis yang dikoordinasi oleh Dewan Gereja Dunia (WCC) mengunjungi Indonesia pada 15-22 Februari, termasuk provinsi Papua dan Papua Barat - di mana ketika sedang meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua baru-baru ini yang disoroti dalam pernyataan bersama oleh lima orang ahli di PBB, pemegang hak mandat.

Tujuan dari kunjungan delegasi ekumenis adalah untuk mengekspresikan solidaritas dan mendorong gereja-gereja anggota dan organisasi terkait dalam upaya mereka untuk keadilan dan perdamaian di Indonesia. Diorganisasikan sebagai bagian dari 'Ziarah Keadilan dan Perdamaian' WCC, kunjungan ini berfokus pada masalah-masalah yang menyangkut kebebasan beragama dan kerukunan antaragama di Indonesia, dan situasi hak asasi manusia di Papua. Delegasi tersebut diselenggarakan oleh Komuni Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP).

Anggota delegasi mengunjungi gereja-gereja dan mitra komunitas Muslim mereka di Surabaya, tempat serangan bom bunuh diri terjadi pada Mei 2018, dan menyambut solidaritas antar umat beragama dan antaragama yang mereka amati dalam konteks itu. Namun, dalam pertemuan dengan Menteri Agama, anggota delegasi Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan keprihatinan atas masih banyaknya penuntutan berdasarkan hukum penistaan ​​agama di Indonesia, dan cara-cara di mana Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama 2006 digunakan untuk memarginalkan agama minoritas.

Selama kunjungan mereka ke provinsi Papua dan Papua Barat, anggota delegasi bertemu dengan para pemimpin gereja lokal, korban pelanggaran hak asasi manusia dan konflik, para pemimpin tradisional, gubernur dari kedua provinsi dan perwakilan pemerintah daerah lainnya, dan pejabat militer dan polisi Indonesia di Jayapura, Manokwari, Merauke dan Wamena. “Akses ke wilayah Papua sangat terbatas di masa lalu,” kata Direktur WCC untuk Urusan Internasional Peter Prove. “Kami sangat menghargai kenyataan bahwa pihak berwenang Indonesia memungkinkan kunjungan delegasi kami untuk berlangsung, dan kami berharap ini akan menjadi awal dari lebih banyak keterbukaan dan peningkatan akses bagi orang lain ke wilayah dan rakyatnya.”

Namun demikian, para anggota delegasi merasa khawatir mendengar dari hampir semua orang Papua yang mereka temui tentang beratnya masalah yang terus mereka hadapi. Dr Jochen Motte, Wakil Sekretaris Jenderal United Evangelical Mission mengatakan, “sebagai seseorang yang memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari kunjungan tim WCC pada tahun 1999, sangat sedih menyadari bahwa masalah yang disebutkan dalam laporan pada saat itu saat ini hampir merupakan sama dan bahwa Status Otonomi Khusus ... tidak dapat memenuhi harapan rakyat Papua dan mengakhiri diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. " 

(Lihat ini: Sofyan Yoman: ULMWP & Petisi 1.8 Juta Menggugat PBB dan Indonesia)

Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan pada tahun 2001 sebagai dasar bagi orang Papua untuk berperan dalam menentukan keinginan mereka sendiri. perkembangan politik, sosial, budaya dan ekonomi di dalam Republik Indonesia, tetapi hampir semua orang Papua yang ditemui anggota delegasi - termasuk pejabat pemerintah daerah - menganggap Otonomi Khusus sebagai kegagalan, dan bahwa unsur-unsur terpentingnya belum dilaksanakan.

Delegasi itu khawatir mengetahui bahwa karena migrasi dan perubahan demografis, penduduk asli Papua kini menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Perampasan tanah, degradasi lingkungan dan percepatan penghancuran sumber daya hutan dan sungai yang menjadi sandaran mata pencaharian orang Papua adalah keluhan yang sering didengar oleh delegasi. Menurut rekan-rekan Papua model pembangunan yang berlaku di wilayah ini “adalah untuk orang lain, bukan untuk kita.” Memang, Dr Emily Welty, wakil moderator Komisi Gereja-gereja WCC untuk Urusan Internasional, mengamati: “Orang Papua tampaknya terpinggirkan secara sistemik dan dikecualikan di semua bidang kehidupan. "

Di Wamena dan Jayapura, anggota delegasi bertemu dengan orang-orang terlantar di dalam negeri yang melarikan diri dari konflik dan operasi militer dan polisi Indonesia di wilayah Nduga setelah sebuah insiden pada 2 Desember 2018 di mana 21 pekerja konstruksi jalan dilaporkan terbunuh oleh sebuah kelompok bersenjata. Jumlah total pengungsi tidak diketahui, tetapi banyak yang diperkirakan masih mengungsi di hutan tanpa dukungan. Uskup Abednego Keshomshahara dari Gereja Lutheran Injili di Tanzania mengatakan, “sangat menyakitkan melihat begitu banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan ini yang takut untuk pulang ke rumah karena kehadiran militer dan polisi yang seharusnya melindungi mereka di desa dan sekolah mereka. "

Selama kunjungan ke Papua, delegasi menerima permohonan bersama dari para pemimpin empat gereja di Papua - GKI-TP, Gereja KINGMI di Tanah Papua, Gereja Injili di Tanah Papua (GIDI), dan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua - menyerukan dukungan ekumenis internasional untuk dialog politik yang komprehensif untuk penyelesaian situasi di Papua. "Jelas," kata Pendeta James Bhagwan, sekretaris jenderal Konferensi Gereja Pasifik, "bahwa dialog tanpa prasyarat adalah satu-satunya jalan ke depan dalam situasi seperti yang kita temui di Papua."

(Baca ini: Ketua ULMWP Mengutuk Tindakan Keras Indonesia Terhadap Kebebasan Berekspresi)


Posted by: Admin
Copyright ©The ULMWP Official site "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com