"Kami minta Pertamina untuk kembangkan road map karena Maluku dengan gugusan pulau di 11 kabupaten dan kota, jika bisa berjalan terus saya optimis kebutuhan masyarakat terkait akses BBM subsidi akan tetap terjaga dan harga bisa terkendali," katanya di Ambon, Rabu (1/11).
Ia mengatakan, sistem distribusi BBM di MOR VIII paling komplit di antara wilayah lainnya di Indonesia, karena menggunakan seluruh moda transportasi baik darat, udara maupun laut.
Di provinsi Maluku umumnya menggunakan kapal, sedangkan ke pulau-kecil menggunakan kapal kayu hingga rakit, seluruh moda transportasi yang digunakan layak sesuai spesifikasi dan standarisasi Pertamina dan kantor Kesyahbandaran.
"Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat moda transportasi yang digunakan adalah pesawat mengingat kondisi Papua yang pegunungan, apapun transportasi yang digunakan untuk proses distribusi BBM ke masyarakat," tandasnya.
Mercy berharap, dengan penambahan SPBU kompak di wilayah 3T yakni terdepan, terluar, dan tertinggal akan membantu pengendalian BBM satu harga di berbagai wilayah di Pertamina MOR VIII.
Upaya penting katanya yang akan dilakukan pihaknya adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM.
Penetapan BBM satu harga berkaitan dengan kehadiran SPBU kompak di setiap wilayah, bahkan sampai di tingkat pengecer.
"Masalah yang terjadi harga tidak terkendali karena dimainkan oleh spekulan BBM, jadi kalau bisa dalam koordinasi dengan Pemda untuk penetapan HET ini sangat bantu sehingga harga tidak bisa dimainkan oleh para spekulan," tandasnya.
Ia menambahkan, masih banyak "pekerjaan rumah" untuk menertibkan para pelaku yang melakukan monopolistik di bidang hajat hidup orang banyak.
"Kami minta Pertamina dapat mengeluarkan CSR untuk membangun unit pengisian bahan bakar yang akan dikelola oleh koperasi. Jika dua sisi bisnis dilakukan serius oleh Pertamina hal ini merupakan wujud kehadiran negara dalam penuh hajat hidup masyarakat," katanya. (MP-6)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar