"Hasil rapat sebelumnya di DPR RI kita fokus pada masalah utama yang menjadi konsentrasi, yakni proses konversi konsumen minyak tanah ke elpiji di Provinsi Maluku terutama Kota Ambon," kata Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron di Ambon, Rabu (1/11).
Dikatakannya, kunjungan pengawasan Komisi VII DPR RI di MOR VIII yang melayani empat provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, tentu akan ada banyak hal yang muncul di masyarakat yang nantinya menjadi bahan evaluasi.
"Kunjungan yang kita lakukan di terminal khusus migas Wayame Ambon direspon baik oleh pihak Pertamina karena mereka telah menyampaikan akan membangun tangki penampung BBM guna menjamin kebutuhan masyarakat di Ambon," katanya.
Ia mengakui, masalah yang muncul saat ini adalah moratorium kapal juga berpengaruh pada konsumsi solar. Bahkan yang menarik moratorium juga berpengaruh pada menurunnya permintaan minyak tanah.
Hal tersebut tentunya berkaitan sehingga ke depan pihaknya akan mencoba melakukan simulasi seperti apa upaya mengisi kekosongan atas pengurangan karena harus tetap mempertahankan volume yang ada.
"Jangan karena serapan berkurang lalu jumlahnya dikurangi, justru suatu saat masyarakat yang akan kekurangan pasokan," katanya.
Dijelaskannya, geografis Maluku yang merupakan wilayah kepulauan tentu juga tidak mudah bagi Pertamina untuk melakukan distribusi BBM secara merata, dengan kapasitas yang dimiliki MOR VIII tetapi ini harus dilakukan.
"Bagaimanapun Pertamina dihadirkan dalam rangka negara hadir memenuhi rasa keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Maluku, nantinya strateginya bagaimana yang penting bisa melayani kebutuhan masyarakat," katanya.
Pertamina harus bisa melayani dan bertahan dalam masalah apapun. Namun jangan hanya ditugasi tetapi mengalami kerugian.
Hal ini tentunya terkorelasi dengan berbagai ruang yang menjadi kebijakan nasional. Misalnya, Pertamina mendapat tugas untuk BBM satu harga yang telah dilakukan di Maluku dan akan dilanjutkan di Papua.
"Bagi kami yang menjadi catatan penting jika pihak swasta mau masuk, haruslah dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk satu harga di daerah tertentu," katanya.
"Mari kita tingkatkan kepedulian institusi negara kepada BUMN supaya kuat karena hanya BUMN yang mampu melawan kartel, liberalisme dan tentu dalam kondisi penugasan apapun bisa dilaksanakan dengan kemampuan BUMN sendiri," katanya. (MP-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar