Selasa, 26 Maret 2019

PNS Dan Napi Akan Jalani Tes Urine

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Provinsi Maluku Andi Nurka mengatakan, semua pegawai negeri sipil (PNS) dan narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon akan menjalani tes urine (air kencing). "Kami akan laksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari pengawasan terkait, terutama masalah narkoba," ujarnya di Ambon, Selasa (256/3).
Ambon, Malukupost.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Provinsi Maluku Andi Nurka mengatakan, semua pegawai negeri sipil (PNS) dan narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon akan menjalani tes urine (air kencing).

"Kami akan laksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari pengawasan terkait, terutama masalah narkoba," ujarnya di Ambon, Selasa (26/3).

Ia mengatakan tindakan itu sebagai langkah awal dan akan dilakukan koordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mekanisme pelaksanaannya.

"Intinya, bagaimana kita mau melakukan pengawasan pembinaan terhadap narapidana sedangkan kita sendiri sebagai petugas melanggar aturan," ujarnya.

Dia menjelaskan, langkah-langkah seperti ini sudah pernah ia lakukan sebelum menjadi Kakanwil Hukum dan HAM Maluku, termasuk larangan penggunaan telepon genggam (HP) di dalam Lapas maupun Rutan.

"Saya tidak bisa mentolelir masalah ini, karena itu kalau ada PNS yang ditemukan mempergunakan narkoba akan dipecat, seperti yang pernah dilakukan terhadap tiga orang petugas di Provinsi Bali saat saya bertugas di sana," katanya.

Disiplin dan sanksi tegas, kata Andi, perlu untuk menertibkan PNS Kumham dan Napi.

"Untuk tes urine, sekarang ini kami sedang koordinasi dengan BNNP Maluku, terutama terkait anggarannya. Pelaksanaan untuk PNS baru para Napi, sebab kita akan sulit melakukan pembinaan terhadap Napi bila kita sendiri sebagai petugas tidak bebas narkoba," katanya. (MP-5)

Peminat Tenaga Perawat Ambon Ke Australia Meningkat

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Peminat tenaga perawat kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku dengan lembaga Global Labour Solution Australia meningkat sejak dibuka rekrutmen pada tanggal 13 hingga 24 Maret 2019. "Sampai batas waktu penutupan rekrutmen 24 Maret 2019 tercatat sebanyak 71 orang mendaftar untuk menjadi tenaga perawat lansia," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Godlief Isak Soplanit, Senin (25/3).
Ambon, Malukupost.com - Peminat tenaga perawat kerja sama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku dengan lembaga Global Labour Solution Australia meningkat sejak dibuka rekrutmen pada tanggal 13 hingga 24 Maret 2019.

"Sampai batas waktu penutupan rekrutmen 24 Maret 2019 tercatat sebanyak 71 orang mendaftar untuk menjadi tenaga perawat lansia," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Godlief Isak Soplanit, Senin (25/3).

Ia mengatakan, tenaga perawat yang dibutuhkan untuk bekerja di panti jompo sebanyak 30 orang, yakni 25 di antaranya dibiayai Pemkot Ambon dan lima lainnya disubsidi pemerintah Australia.

Pihaknya, kata Godlief, bertugas untuk melakukan persiapan awal yakni pendaftaran tenaga kerja, setelah tim datang akan dilakukan sosialisasi dan seleksi akhir.

"Seleksi akhir akan dilakukan tim dari Australia, kita hanya melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan 25 orang yang dibiayai pemda 5 orang lainnya disubsidi australia, jadi total 30 orang," ujarnya.

Godlief menjelaskan, 71 tenaga yang mendaftar merupakan warga kota Ambon yang dibuktikan dengan KTP, sedangkan yang bukan warga kota Ambon wajib melampirkan surat keterangan domisili.

Sejumlah syarat telah ditetapkan bagi para pelamar yakni Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma Tiga (D3) kesehatan, fasih berbahasa Inggris disertai toefel 500 poin, serta keterampilan kerja bidang kesehatan.

Seleksi ini juga memperhatikan sejumlah kriteria diantaranya pengalaman kerja, kejiwaan dan kesehatan calon pekerja.

"Seluruh kriteria menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon, agar tenaga kerja asal Ambon yang disiapkan berkualitas," tandasnya.

Kerjasama ini merupakan tindaklanjut penandatanganan kesepakatan awal atau Letter of Intent (LoI) kerjasama di bidang vokasi antara Pemkot Ambon dengan (VETEA) di Adelaide, Australia, November 2018.

Kerjasama Pemkot Ambon dengan VETEA penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di sektor tenaga kerja. (MP-3)

Kasus Selat Sunda Bisa Terjadi Di Maluku

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Peristiwa erupsi gunung bawah laut yang terjadi tanpa ada guncangan gempa bumi namun tiba-tiba terjadi gelombang air pasang (tsunami) seperti di Selat Sunda bisa terjadi di Maluku. "Selama ini seluruh dunia melakukan pemantauan dan pengamatan dini tsunami berdasarkan kejadian gempa bumi yang ada di dasar laut, misalnya gempa dasar laut dengan magnitudo 7 bisa membangkitkan tsunami, dan seluruh dunia menggunakan sistem itu," kata Kepala Pusat BMKG, Dwikorita Karnawati di Ambon, Senin (25/3).
Ambon, Malukupost.com - Peristiwa erupsi gunung bawah laut yang terjadi tanpa ada guncangan gempa bumi namun tiba-tiba terjadi gelombang air pasang (tsunami) seperti di Selat Sunda bisa terjadi di Maluku.

"Selama ini seluruh dunia melakukan pemantauan dan pengamatan dini tsunami berdasarkan kejadian gempa bumi yang ada di dasar laut, misalnya gempa dasar laut dengan magnitudo 7 bisa membangkitkan tsunami, dan seluruh dunia menggunakan sistem itu," kata Kepala Pusat BMKG, Dwikorita Karnawati di Ambon, Senin (25/3).

Namun setelah kejadian di Selat Sunda, di situ tiba-tiba ada tsunami tanpa ada gempa bumi dan kondisi seperti ini juga bisa terjadi di wilayah Maluku.

Menurut dia, kejadian di Selat Sunda itu akibat ada gunung-gunung bawah laut yang dibangkitkan oleh erupsi gunung api bawah laut yang kemudian mengakibatkan lerengnya longsor.

"Kasus semacam ini juga bisa terjadi di sini sehingga kita harus mengingatkan atau menyampaikan kepada para nelayan dan masyarakat pesisir untuk mewaspadai hal seperti itu," ujarnya.

Kemudian bisa juga terjadi seperti di Palu dimana gempa yang terjadi di sana, negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang tidak memberikan peringatan dini tsunami.

Sebab gempa Palu adalah patahan geser yang tidak mungkin mengungkit air laut ke atas dan terjadinya berpapasan dengan daratan, kemudian harusnya tidak terjadi tsunami tetapi fakta di lapangan berkata lain.

Penyebabnya bukanlah gempa namun ada longsor tepi pantai, dan itu bisa terjadi di sini, artinya tidak bisa tergantung pada peringatan dini tsunami.

"Di Palu malahan datangnya lebih cepat sebelum peringatan dini, maka kami mengajak masyarakat, nelayan, dan pemda untuk menggunakan kearifan lokal apabila dirasakan gempa yang kuat meski pun tidak ada peringatan dini, segera evakuasi mandiri ke arah yang datarannya lebih tinggi," tegas Dwikorita.

Para nelayan di pantai juga harus seperti itu dan yang sudah terlanjur berada di laut malahan jangan ke pantai, karena itu merupakan area paling berbahaya dan di tengah laut justeru lebih aman ketika ada tsunami.

Untuk erupsi gunung api, kan tidak ada gempanya namun caranya harus ditingkatkan monitoring terhadap erupsi gunung api dan pastinya ada pengumuman.

"Kalau terjadi erupsi maka ada pengumuman di bawah badan Geologi, jadi saya mohon BPBD dan Wali Kota melakukan koordinasi dengan Badan Geologi karena mereka yang selalu memantau gunung api," kata Dwikorita.

Bila terjadi erupsi gunung api di bawah laut, para nelayan harus tahu dan nanti Badan Geologi yang akan memberikan arahan harus bagaimana dan langkah apa yang dilakukan jadi harus tetap waspada.

Penerangan lampu malam hari ke arah laut itu juga harus ditambah, biar kalau ada gelombang tinggi yang datang maka semua orang lebih waspada.

Dikatakan, tsunami tidak dapat diprakirakan tetapi kalau cuaca yang dapat membangkitkan gelombang tinggi itu yang bisa diprakirakan dan BMKG bisa memberikan peringatan dini tiga hari sebelumnya.

Namun untuk tsunami tidak bisa sehingga caranya jangan menunggu prakiraan tetapi sewaktu-waktu di pantai merasa guncangan yang kuat maka segera lari ke arah perbukitan atau pegunungan. (MP-4)

PBB Kecam Serangan Roket Palestina ke Israel

Detik Nusa
PBB Kecam Serangan Roket Palestina ke Israel
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (Foto: VOA)
New York -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan "sangat prihatin dengan perkembangan terbaru" di Jalur Gaza setelah warga Palestina menembakkan roket ke Israel, melukai tujuh orang.

Guterres mengatakan serangan roket itu adalah "pelanggaran serius dan tidak bisa diterima" dan mendesak semua pihak "agar sepenuhnya menahan diri." Ia juga mencatat laporan bahwa Israel telah menanggapi serangan itu dan mengatakan "peningkatan ketegangan lebih jauh besar kemungkinannya akan memperburuk situasi ."

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ketika mengunjungi Gedung Putih hari Senin (25/3) mengatakan negaranya "terpaksa" mulai menanggapi serangan roket itu. Ia mengatakan Israel akan melakukan "apa pun yang harus dilakukan" untuk membela diri.

Militer Israel mengatakan serangan roket itu menghantam sebuah rumah di Israel tengah Senin pagi, di sebuah kota kecil di utara Tel Aviv.

Serangan roket itu adalah yang kedua diluncurkan ke Israel tengah dalam beberapa pekan terakhir, dan mendorong Netanyahu untuk mempersingkat perjalanannya ke Washington.

Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dalam sebuah pernyataan, Senin (25/3), mengatakan kelompoknya akan membalas jika Israel membalas keras serangan roket itu. Ia mengatakan faksi militan Hamas "akan melawan musuh jika melampau batas".

Serangan itu telah menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan konflik yang lebih besar hanya dua minggu menjelang pemilu di Israel. (VOA)


Copyright ©Satu Harapan "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

BMKG Imbau Masyarakat Tidak Khawatir Dampak Equinox

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan dampak Equinox yang terjadi karena hanya fenomena biasa. "Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak perlu mengkhawatirkan dampak dari equinox sebagaimana disebutkan dalam isu yang berkembang akhir-akhir ini," katanya di Ambon, Senin (25/3).
Ambon, Malukupost.com - Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan dampak Equinox yang terjadi karena hanya fenomena biasa.

"Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak perlu mengkhawatirkan dampak dari equinox sebagaimana disebutkan dalam isu yang berkembang akhir-akhir ini," katanya di Ambon, Senin (25/3).

Ia mengatakan equinox bukan seperti gelombang panas atau heat wave yang dapat meningkatkan suhu secara drastis, serta kejadian peningkatan suhu udara ekstrem di luar kebiasaan dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

"Tidak selamanya saat equinox terjadi kemudian berdampak pada suhu ekstrem," katanya.

Dijelaskannya Equinox merupakan salah satu fenomena astronomi dimana matahari melintasi garis khatulistiwa dan secara periodik berlangsung dua kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September.

Saat fenomena berlangsung, matahari dengan bumi memiliki jarak paling dekat sehingga konsekuensinya wilayah tropis sekitar ekuator akan mendapatkan penyinaran matahari maksimum.

"Secara umum rata-rata suhu maksimum di wilayah Indonesia berada dalam kisaran 32-36°C," ujarnya.

Secara umum kondisi cuaca di wilayah Indonesia cenderung masih lembab atau basah. Beberapa wilayah Indonesia saat ini sedang memasuki periode transisi atau pancaroba.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap mengantisipasi kondisi cuaca yang cukup panas dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap menjaga kesehatan keluarga serta lingkungan.

"Masyarakat diimbau untuk minum air putih dan beraktifitas yang lebih di luar ruangan saat matahari terik, karena dapat menyebabkan dehidrasi jika asupan air kurang di dalam tubuh, sementara aktifitas fisik lebih banyak," tambahnya. (MP-3)

PKS Maluku Menilai Semestinya KPU Tidak Publikasikan Pencoretan Parpol

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku, Azis Sangkala mengatakan KPU tidak semestinya mempublikasikan 11 partai politik yang dicoret pada pemilu 2019 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena memang tidak ada pengajuan caleg dari parpol. "Di delapan kabupaten dan kota di Indonesia ini, PKS tidak mengajukan calon anggota legislatif untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif 17 April 2019," kata Azis di Ambon, Senin (25/3) malam.
Ambon, Malukupost.com - Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku, Azis Sangkala mengatakan KPU tidak semestinya mempublikasikan 11 partai politik yang dicoret pada pemilu 2019 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena memang tidak ada pengajuan caleg dari parpol.

"Di delapan kabupaten dan kota di Indonesia ini, PKS tidak mengajukan calon anggota legislatif untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif 17 April 2019," kata Azis di Ambon, Senin (25/3) malam.

Akibat tidak mengajukan caleg di delapan daerah dimaksud, maka otomatis dicoret oleh KPU karena tidak memasukkan laporan awal dana kampanye, jadi tidak ada masalah sebenarnya.

"Kalau kita mengajukan seluruh caleg itu sudah lolos, termasuk di Maluku," ujarnya.

Delapan daerah di seluruh Indonesia yang tidak ada caleg PKS di antaranya satu daerah di Papua Barat, satu daerah di Kepulauan Riau, dua daerah di Nusa Tenggara Timur, satu daerah di Bali, dua daerah di Sulawesi Utara.

"Harusnya KPU tidak mempublikasikan daerah yang tidak ada caleg dari setiap parpol dimaksud, karena secara otomatis tidak ada laporan dana kampanye, apalagi di media masa disebutkan 11 parpol sehingga konotasi orang negatif, bahkan di internal parpol sendiri saling bertanya apa persoalannya," jelas Azis.

Seperti diketahui, KPU pusat mengumumkan dari 16 parpol hanya lima parpol yang berkas administrasinya dinyatakan lengkap karena telah menyampaikan laporan awal dana kampanye yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

Sedangkan 11 parpol yang dicoret adalah PKB, PKS, Partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, dan PKPI.

Mereka dinyatakan tidak berhak mengikuti pemilihan anggota DPRD pada satu tingkat provinsi dan 428 kabupaten/kota sesuai wilayah yang diputuskan berdasarkan pasal 71 ayat (2) peraturan KPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye.

KPU pun menetapkan keputusan tentang pembatalan parpol sebagai peserta pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah terlampir. (MP-2)

Beruatwarin: Generasi Milenial Dituntut Siap Hadapi Perubahan

Detik Nusa
Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra) Petrus Beruatwarin mengingatkan generasi muda (generasi millenial) saat ini dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0, bersamaan dengan penggunaan internet, generasi muda juga dituntut siap menerima dan menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. “Kalau tidak siap, tidak terima, tidak suka, berarti ade-ade semua nanti tergilas dengan perubahan itu,” ujarnya saat membuka pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) di Langgur, Senin (25/3)
Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra) Petrus Beruatwarin mengingatkan generasi muda (generasi millenial) saat ini dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0, bersamaan dengan penggunaan internet, generasi muda juga dituntut siap menerima dan menghadapi berbagai perubahan yang terjadi.

“Kalau tidak siap, tidak terima, tidak suka, berarti ade-ade semua nanti tergilas dengan perubahan itu,” ujarnya saat membuka pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) di Langgur, Senin (25/3)

Dijelaskan Beruatwarin, salah satu solusi yang diambil adalah pemerintah mencanangkan pendidikan vokasi untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja yang dihadapi oleh pasar kerja saat ini. Dalam menghadapi semua tantangan dan perubahan tersebut para siswa memerlukan motivasi dan inovasi dari semua pihak, karena hal itu merupakan tanggungjawab bersama, termasuk pemerintah daerah yang turut memfasilitasi.

“Untuk Malra kita lebih fokus pada pengembangan sektor kelautan Perikanan dan Pariwisata, tetapi dengan tidak mengurangi sektor lainnya, karena dua sektor ini tidak bisa jalan sendiri tanpa diperkuat dengan sektor-sektor strategis lainnya,” ungkapnya.

Beruatwarin berharap, pada saatnya nanti kedua sektor yakni kelautan perikanan serta sektor pariwisata, dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan dan sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja di Malra melalui pendidikan vokasi.

Sementara itu Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Malra, Albertina Let-Let, mengatakan, terdapat 8 SMK di Malra yang terdiri dari 3 SMK Negeri dan 5 SMK Yayasan.

“Dari 8 SMK tersebut terdapat 2 SMK yang melaksanakan ujian secara offline yakni SMK Teknologi Azzahra Mastur dan SMK Negeri Ohoinol. Nanti setelah ujian servernya di bawa ke Langgur untuk nantinya disinkronkan dengan server yang ada di pusat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan UNBK dan UKK di dalam kota terbagi di 4 titik yakni di  SMK Negeri 1 Langgur, SMK Siwalima Langgur, SMK Perikanan Luswet dan SMK Pariwisata Santa Theresia Langgur. Sedangkan jumlah keseluruhan siswa-siswi yang menempuh ujian tingkat SMK se-kabupaten Malra sebanyak 463 siswa. (MP-15)