Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) kota Ambon menargetkan sebanyak 35.000 wisatawan mancanegara dan nusantara mengunjungi kota Ambon tahun 2018.
"Target kunjungan wisatawan ke kota Ambon dipastikan meningkat, mengingat cukup banyak agenda nasional yang akan dilakukan di kota ini sepanjang tahun 2018," kata Plt Kepala Disparbud kota Ambon, Richard Luhukay, Senin (29/1).
Ia mengatakan, berbagai agenda nasional maupun agenda rutin Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon merupakan faktor pendukung meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Kegiatan berskala nasional akan digelar sepanjang tahun 2018 seperti Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 9 -14 Februari, Konferensi Musik Nasional 7-9 Maret, Pesta Paduan Suara gerejani (Pesparani) dan sejumlah agenda nasional lainnya.
Sedangkan rangkaian kegiatan yang rutin dilaksanakan di antaranya kegiatan tahunan Anzac Day, peringatan hari pahlawan nasional Pattimura, Darwin Ambon Yacht Race (DAYR), dan perayaan HUT Kota Ambon.
"Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan ini semata-mata bertujuan untuk mengembalikan citra kota Ambon yang Manise, aman, nyaman, indah dan harmonis, serta mewujudkan Ambon sebagai kota musik dunia," katanya.
Disparbud Kota Ambon mencatat sebanyak 12.331 wisatawan mancanegara mengunjungi kota ini, sementara wisatawan nusantara mencapai 35 ribu orang.
"Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar 7.436 orang, kita berharap sepanjang tahun 2018 ini meningkat," tandasnya.
Richard mengakui, Wisatawan Belanda, Jepang dan Australia mendominasi kunjungan ke Ambon, disusul negara lainnya seperti Jerman, Singapura, Amerika dan negara lainnya.
"Kita berharap jumlah wisatawan akan terus meningkat, sejalan dengan program kota Ambon menjadi kota musik dunia dan berbagai program lainnya," ujarnya.
Ambon, tambahnya, merupakan pintu masuk berbagai intervensi program pemerintah pusat di berbagai bidang khususnya pariwisata dan perikanan.
"Kita berharap berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Ambon menjadi sarana pemulihan kondisi Ambon untuk kembali mendapat kepercayaan secara nasional dan Internasional," kata Richard. (MP-4)
Senin, 29 Januari 2018
Kementerian LHK Telah Tinjau Bendungan Wai Apu
Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah meninjau lokasi pembangunan bendungan Wai Apu, kabupaten Buru dalam rangka proses izin peminjaman lahan.
Kadis Kehutanan Setda Maluku, Sadli Ie, dikonfirmasi, Senin (29/1), membenarkan, tim Kementerian LHK pada pekan lalu melakukan peninjauan menindaklanjuti langkah pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengajukan izin pinjam pakai lahan.
"Jadi tim dari Kementerian LHK telah melakukan studi kelayakan terkait luas lahan, penutupan vegetasi lahan dan lainnya secara teknis sebelum Menteri LHK, Siti Nurbaya menerbitkan rekomendasi," ujarnya.
Sadli mengemukakan, jajaran Pemprov Maluku telah mendiskusikan masalah penetapan lokasi, sehingga ditindaklanjuti dengan proses izin pinjam lahan dari Kementerian LHK.
Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan tersebut sekitar 580 hektare, dimana 422 hektare di antaranya termasuk dalam kawasan hutan lindung dan perlu mendapatkan izin pinjam pakai dari Kementerian LHK.
"Prinsipnya proyek strategis nasional di Maluku yang harus berjalan lancar. Bila perlu perampungannya lebih cepat dari jadwal yang ditentukan tahun 2022," katanya.
Sebelumnya, Kadis PUPR Maluku, Ismael Usemahu mengemukakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,1 triliun untuk membangun bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.
Pekerjaannya dimulai tahun anggaran 2018 karena lelang dan kontrak kerjanya sudah selesai dilaksanakan pada 28 Desember 2017.
Mega proyek tersebut dibagi dua paket yakni paket I yakni pembuatan jalan akses menuju bendungan serta bangunan pelengkap bendung dengan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, sedangkan paket II untuk pembangunan bendungan dengan anggaran Rp1 triliun.
Pekerjaan fisik akan dimulai pada April 2018 dan diperkirakan akan dikerjakan dalam lima tahun anggaran hingga rampung tahun 2022.
Jika pembangunannya rampung maka akan berdampak besar baik terhadap masyarakat, khususnya para petani yang mengembangkan sawah di Pulau Buru.
Selain itu, bendungan Way Apu juga akan berfungsi sebagai 'float control' (kontrol mengapung) untuk mencegah meluapnya air dan menggenangi dataran Way Apu saat musim penghujan.
"Saat musim hujan setiap tahun, dataran Way Apu yang dibagi empat kecamatan akan tergenang air, baik pemukiman maupun areal sawahnya, sehingga keberadaan bendungan ini dapat menjadi sarana kontrol suplai air," ujarnya.
Bendungan tersebut juga akan berfungsi sebagai penyedia air baku kepada masyarakat di dataran Way Apu karena mampu menyediakan air baku dengan volume 250 liter/detik, di samping menghasilkan energi listrik sebesar 6 Mega Watt (MW).
"Lahan fungsional irigasi di Pulau Buru kurang lebih 7.000 hektare, di mana jika bendungan yang dibangun dengan anggaran triliunan itu berfungsi, maka akan meningkat menjadi 10.000 sampai 15.000 hektare," tandas Ismael. (MP-2)
Kadis Kehutanan Setda Maluku, Sadli Ie, dikonfirmasi, Senin (29/1), membenarkan, tim Kementerian LHK pada pekan lalu melakukan peninjauan menindaklanjuti langkah pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengajukan izin pinjam pakai lahan.
"Jadi tim dari Kementerian LHK telah melakukan studi kelayakan terkait luas lahan, penutupan vegetasi lahan dan lainnya secara teknis sebelum Menteri LHK, Siti Nurbaya menerbitkan rekomendasi," ujarnya.
Sadli mengemukakan, jajaran Pemprov Maluku telah mendiskusikan masalah penetapan lokasi, sehingga ditindaklanjuti dengan proses izin pinjam lahan dari Kementerian LHK.
Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan tersebut sekitar 580 hektare, dimana 422 hektare di antaranya termasuk dalam kawasan hutan lindung dan perlu mendapatkan izin pinjam pakai dari Kementerian LHK.
"Prinsipnya proyek strategis nasional di Maluku yang harus berjalan lancar. Bila perlu perampungannya lebih cepat dari jadwal yang ditentukan tahun 2022," katanya.
Sebelumnya, Kadis PUPR Maluku, Ismael Usemahu mengemukakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,1 triliun untuk membangun bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.
Pekerjaannya dimulai tahun anggaran 2018 karena lelang dan kontrak kerjanya sudah selesai dilaksanakan pada 28 Desember 2017.
Mega proyek tersebut dibagi dua paket yakni paket I yakni pembuatan jalan akses menuju bendungan serta bangunan pelengkap bendung dengan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, sedangkan paket II untuk pembangunan bendungan dengan anggaran Rp1 triliun.
Pekerjaan fisik akan dimulai pada April 2018 dan diperkirakan akan dikerjakan dalam lima tahun anggaran hingga rampung tahun 2022.
Jika pembangunannya rampung maka akan berdampak besar baik terhadap masyarakat, khususnya para petani yang mengembangkan sawah di Pulau Buru.
Selain itu, bendungan Way Apu juga akan berfungsi sebagai 'float control' (kontrol mengapung) untuk mencegah meluapnya air dan menggenangi dataran Way Apu saat musim penghujan.
"Saat musim hujan setiap tahun, dataran Way Apu yang dibagi empat kecamatan akan tergenang air, baik pemukiman maupun areal sawahnya, sehingga keberadaan bendungan ini dapat menjadi sarana kontrol suplai air," ujarnya.
Bendungan tersebut juga akan berfungsi sebagai penyedia air baku kepada masyarakat di dataran Way Apu karena mampu menyediakan air baku dengan volume 250 liter/detik, di samping menghasilkan energi listrik sebesar 6 Mega Watt (MW).
"Lahan fungsional irigasi di Pulau Buru kurang lebih 7.000 hektare, di mana jika bendungan yang dibangun dengan anggaran triliunan itu berfungsi, maka akan meningkat menjadi 10.000 sampai 15.000 hektare," tandas Ismael. (MP-2)
Koruptor Dana PNPM Menangis Dituntut 10 Tahun
Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Natalia Moningka (26), oknum terdakwa yang diduga sebagai koruptor dana PNPM Mandiri perdesaan generasi sehat dan cerdas Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp1,4 miliar menangis di persidangan saat dituntut penjara selama 10 tahun.
Tangisan terdakwa tidak tertahan saat mendengar Jaksa Penuntut Umum Kejari Malteng, Rian Lopulalan di Ambon, Senin (29/1), meminta majelis hakim tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dirinya terbukti bersalah dan dihukum 10 tahun penjara.
Tuntutan jaksa disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor, Samsidar Nawawi didampingi Jenny Tulak dan Bernard Panjaitan sebagai hakim anggota.
Jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan kurungan dan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp1,4 miliar.
"Harta benda terdakwa akan dirampas dan disita untuk menutupi uang pengganti dan bila tidak mencukupi, maka kepadanya dikenakan hukuman 1,5 tahun kurungan," kata jaksa.
Yang memberatkan terdakwa dituntut penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena tidak ada niat mengembalikan kerugian keuangan negara.
Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, memiliki seorang anak yang masih bayi, dan belum pernah dihukum.
Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa, Marcel Hehanussa.
Pada tahun 2013 pemerintah pusat melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri melaksanaan kegiatan PNPM Perdesaan di Kecamatan Teon Nila Sarua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah.
Tahun 2013 dialokasikan dana Rp1,8 miliar dimana alokasi dana multi sebesar Rp1,137 miliar, dan dana non multi Rp662,3 juta, kemudian untuk tahun 2014 disiapkan dana Rp954 juta terbagi untuk alokasi dana multi Rp888,7 juta dan non multi Rp65,5 juta.
Sedangkan tahun 2015 dialokasikan anggaran senilai Rp993 juta yang terbagi untuk alokasi dana multi sebesar Rp754 juta dan non multi Rp238,9 juta.
Dalam struktur kepengurusan PNPM GSC di Kecamatan Teon Nila Sarua (TNS), terdakwa menjabat sebagai bendahara II Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Malteng selaku kuasa pengguna anggaran.
Dana PNPM mandiri perdesaan GSC yang disalurkan ini harusnya digunakan untuk 14 item seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi, balita, serta anak usia sekolah dari tingkat Paud hingga SLTP.
Kemudian biaya pemeriksaan ibu hamil, PMT ibu hamil kekurangan energi kronis, PMT pemilihan untuk bayi, balita, dan susu bayi di bawah garis merah yang gizinya sangat kurang, insentif kader kesehatan, pemberian vitamin A, dan biaya persalinan serta perawatan ibu hamil.
Sedangkan untuk kegiatan non multi yang didalamnya terdapat 33 item pembiayaan diantaranya biaya transportasi siswa miskin, pengadaan seragam SD dan SLTP, pengadaan perlengkapan pos yandu, buku paket untuk siswa SD dan SLTP, pengadaan seragam batik, hingga pengadaan vitamin otak dan pengadaan tempat tidur pemeriksaan di puskesmas.
Kenyataannya kegiatan multi dan non multi telah dilaksanakan proses pencairan dan penyaluran dimana untuk penerima manfaat kegiatan telah dilakukan, namun ada beberapa penerima manfaat seperti guru honorer atau guru bantu belum menerima tunjangan mereka.
Terdakwa juga memalsukan spesiman tandatangan pihak lain untuk mencairkan anggaran tersebut di bank dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
Misalnya membeli mobil, pakaian, dua bidang tanah, atau belanja pakaian, belanja barang kios, termasuk membuka bisnis batu bacan tetapi belakangan bangkrut dan merugi Rp700-an juta.
Perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi.
Terdakwa juga dijerat melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU tipikor sebagai dakwaan subsidair, dan lebih subsidair adalah pasal 97 juncto pasal 18 UU tipikor. (MP-6)
Tangisan terdakwa tidak tertahan saat mendengar Jaksa Penuntut Umum Kejari Malteng, Rian Lopulalan di Ambon, Senin (29/1), meminta majelis hakim tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dirinya terbukti bersalah dan dihukum 10 tahun penjara.
Tuntutan jaksa disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor, Samsidar Nawawi didampingi Jenny Tulak dan Bernard Panjaitan sebagai hakim anggota.
Jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan kurungan dan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp1,4 miliar.
"Harta benda terdakwa akan dirampas dan disita untuk menutupi uang pengganti dan bila tidak mencukupi, maka kepadanya dikenakan hukuman 1,5 tahun kurungan," kata jaksa.
Yang memberatkan terdakwa dituntut penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena tidak ada niat mengembalikan kerugian keuangan negara.
Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, memiliki seorang anak yang masih bayi, dan belum pernah dihukum.
Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa, Marcel Hehanussa.
Pada tahun 2013 pemerintah pusat melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri melaksanaan kegiatan PNPM Perdesaan di Kecamatan Teon Nila Sarua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah.
Tahun 2013 dialokasikan dana Rp1,8 miliar dimana alokasi dana multi sebesar Rp1,137 miliar, dan dana non multi Rp662,3 juta, kemudian untuk tahun 2014 disiapkan dana Rp954 juta terbagi untuk alokasi dana multi Rp888,7 juta dan non multi Rp65,5 juta.
Sedangkan tahun 2015 dialokasikan anggaran senilai Rp993 juta yang terbagi untuk alokasi dana multi sebesar Rp754 juta dan non multi Rp238,9 juta.
Dalam struktur kepengurusan PNPM GSC di Kecamatan Teon Nila Sarua (TNS), terdakwa menjabat sebagai bendahara II Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai SK Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Malteng selaku kuasa pengguna anggaran.
Dana PNPM mandiri perdesaan GSC yang disalurkan ini harusnya digunakan untuk 14 item seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi, balita, serta anak usia sekolah dari tingkat Paud hingga SLTP.
Kemudian biaya pemeriksaan ibu hamil, PMT ibu hamil kekurangan energi kronis, PMT pemilihan untuk bayi, balita, dan susu bayi di bawah garis merah yang gizinya sangat kurang, insentif kader kesehatan, pemberian vitamin A, dan biaya persalinan serta perawatan ibu hamil.
Sedangkan untuk kegiatan non multi yang didalamnya terdapat 33 item pembiayaan diantaranya biaya transportasi siswa miskin, pengadaan seragam SD dan SLTP, pengadaan perlengkapan pos yandu, buku paket untuk siswa SD dan SLTP, pengadaan seragam batik, hingga pengadaan vitamin otak dan pengadaan tempat tidur pemeriksaan di puskesmas.
Kenyataannya kegiatan multi dan non multi telah dilaksanakan proses pencairan dan penyaluran dimana untuk penerima manfaat kegiatan telah dilakukan, namun ada beberapa penerima manfaat seperti guru honorer atau guru bantu belum menerima tunjangan mereka.
Terdakwa juga memalsukan spesiman tandatangan pihak lain untuk mencairkan anggaran tersebut di bank dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
Misalnya membeli mobil, pakaian, dua bidang tanah, atau belanja pakaian, belanja barang kios, termasuk membuka bisnis batu bacan tetapi belakangan bangkrut dan merugi Rp700-an juta.
Perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi.
Terdakwa juga dijerat melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU tipikor sebagai dakwaan subsidair, dan lebih subsidair adalah pasal 97 juncto pasal 18 UU tipikor. (MP-6)
Assagaff Launching Buku Biografi Dan Bukti Investasi Pemprov Maluku
Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Diakhir masa cutinya 15 Febuari mendatang untuk mengikuti Pilkada serentak Pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur 27 Juni mendatang, Gubernur melaunching buku biografi Ir. Said Assagaff serta bukti investasi pemerintah provinsi Maluku.
Buku birografi tersebut menceritakan kehidupannya dalam meniti karir sebagai seorang birokrat, yang dimulai dengan pegawai honor, dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menjadi pejabat Eselon V, IV, III, II, I (Sekretaris Daerah Maluku), kemudian terpilih menjadi Wakil Gubernur, hingga saat ini menjadi Gubernur Maluku, dengan sejumlah penghargaannya dalam membawa Maluku kearah yang lebih baik.
Assagaff dalam sambutannya menyatakan, dirinya berharap kisah suksesnya bisa menjadi aspirasi bagi seluruh ASN serta generasi penerus bangsa yang ada di Maluku.
“Hidup ini tentu saja butuh keteladanan, tentu tugas kita sebagai senior atau sebagai orang tua harus menjadi teladan dan bisa mewariskan keteladanan itu kepada generasi selanjutnya (Generasi jaman now). Salah satu dari warisan keteladanan yang akan selalu dibawa dan selalu diingat adalah buku biografi ini,”ujarnya di Ambon, Senin (29/1).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Said Assagaff juga sempat melaunching peluncuran aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang pertama kali di Maluku, serta penyematan atribut pengalihan kewenangan 5280 guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Maluku sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Assagaff juga mengingatkan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tertib dalam barisan menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Kemarin dalam rapat saya sudah katakan kepada pejabat eselon II dan kepada seluruh ASN lingkup pemerintah provinsi Maluku untuk tertib dalam untuk tertib di dalam barisan. 5 atau 4 tahun lalu beta maafkan semua, tidak ada yang saya non-job, walaupun ada ASN yang tidak berpihak kepada saya, saya masih berikan maaf, tapi hanya satu kali saja tidak ada maaf yang kedua kali, dan itu kurang ajar,”ucapnya.
Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh ASN bagi yang tidak senang, hanya dengar dan simpan di dalam hati. Namun jangan sampai kedapatan akan dikurung.
“Beta jadi Wakil Gubernur bisa jadi Gubernur, apalagi sekarang jadi Gubernur. Harus percaya itu,”tandasnya
Dijelaskan Assagaff, selama kepemimpinannya sudah banyak penghargaan yang didapat, diantaranya kerukunan hidup beragama nomor 3 terbaik di Indonesia, 12 provinsi terbaik di Indonesia, angka kebahagian bnomor 2 di Indonesia, indeks demnokrasi nomor 1 di Indonesia, peningkatan pendapat perkapaita rakyat Maluku Rp2,5 juta dari tahun sebelumnnya, pertumbuhan ekonomi naik diatas rata-rata nasional.
“Mari kita kerja keras agar pertumbuhan ekonomi harus 6 persen, sekarang sudah 5,7. Dan untuk mencapai hal tersebut perlu ada investasi dan ekspor,”katanya.
Assagaff menandaskan, seluruh ASN untuk meningkatkan profesinalisme, displin kerja untuk kemajuan daerah ini.
“Yakinlah dengan profesionalisme kalian pasti bisa bertahan. Walaupun Gubernur, Sekretaris Daerah diganti, namun kalau ASN bekerja dengan jujur, disiplin dam profesional pasti akan dipakai. Tapi kalau bermain politik, pasti tidak akan dipakai dan akan saya kurung,”tegasnya.
Assagaff katakan, ASN harus tertib menggunakan keuangan negara, dimana setiap penggunaan anggaran satu sen pun harus dapat dipertanggungjawabkan.
“ASN itu profesional, kalau ada berita bohong tidak usah dipercaya, cek langsung ke sekda. Tidak usah takut, takut hanya pada Tuhan, manusia kecil semua. Jika takut Tuhan, kita akan berbuat yang baik,”tuturnya.
Assagaff menambahkan, bagi Kepala Inspektorat Maluku untuk memanfaatkan PP4D dan mensosialisaikannya kepada seluruh ASN.
“Rugi kalau tidak manfaatkan, kalau yang menyolong harus cepat dibawah pulang, dan tidak akan dibawah ke rana hukum, manfaatkan itu dengan baik,”pungkasnya. (MP-7)
Buku birografi tersebut menceritakan kehidupannya dalam meniti karir sebagai seorang birokrat, yang dimulai dengan pegawai honor, dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menjadi pejabat Eselon V, IV, III, II, I (Sekretaris Daerah Maluku), kemudian terpilih menjadi Wakil Gubernur, hingga saat ini menjadi Gubernur Maluku, dengan sejumlah penghargaannya dalam membawa Maluku kearah yang lebih baik.
Assagaff dalam sambutannya menyatakan, dirinya berharap kisah suksesnya bisa menjadi aspirasi bagi seluruh ASN serta generasi penerus bangsa yang ada di Maluku.
“Hidup ini tentu saja butuh keteladanan, tentu tugas kita sebagai senior atau sebagai orang tua harus menjadi teladan dan bisa mewariskan keteladanan itu kepada generasi selanjutnya (Generasi jaman now). Salah satu dari warisan keteladanan yang akan selalu dibawa dan selalu diingat adalah buku biografi ini,”ujarnya di Ambon, Senin (29/1).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Said Assagaff juga sempat melaunching peluncuran aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang pertama kali di Maluku, serta penyematan atribut pengalihan kewenangan 5280 guru SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Maluku sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Assagaff juga mengingatkan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tertib dalam barisan menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Kemarin dalam rapat saya sudah katakan kepada pejabat eselon II dan kepada seluruh ASN lingkup pemerintah provinsi Maluku untuk tertib dalam untuk tertib di dalam barisan. 5 atau 4 tahun lalu beta maafkan semua, tidak ada yang saya non-job, walaupun ada ASN yang tidak berpihak kepada saya, saya masih berikan maaf, tapi hanya satu kali saja tidak ada maaf yang kedua kali, dan itu kurang ajar,”ucapnya.
Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh ASN bagi yang tidak senang, hanya dengar dan simpan di dalam hati. Namun jangan sampai kedapatan akan dikurung.
“Beta jadi Wakil Gubernur bisa jadi Gubernur, apalagi sekarang jadi Gubernur. Harus percaya itu,”tandasnya
Dijelaskan Assagaff, selama kepemimpinannya sudah banyak penghargaan yang didapat, diantaranya kerukunan hidup beragama nomor 3 terbaik di Indonesia, 12 provinsi terbaik di Indonesia, angka kebahagian bnomor 2 di Indonesia, indeks demnokrasi nomor 1 di Indonesia, peningkatan pendapat perkapaita rakyat Maluku Rp2,5 juta dari tahun sebelumnnya, pertumbuhan ekonomi naik diatas rata-rata nasional.
“Mari kita kerja keras agar pertumbuhan ekonomi harus 6 persen, sekarang sudah 5,7. Dan untuk mencapai hal tersebut perlu ada investasi dan ekspor,”katanya.
Assagaff menandaskan, seluruh ASN untuk meningkatkan profesinalisme, displin kerja untuk kemajuan daerah ini.
“Yakinlah dengan profesionalisme kalian pasti bisa bertahan. Walaupun Gubernur, Sekretaris Daerah diganti, namun kalau ASN bekerja dengan jujur, disiplin dam profesional pasti akan dipakai. Tapi kalau bermain politik, pasti tidak akan dipakai dan akan saya kurung,”tegasnya.
Assagaff katakan, ASN harus tertib menggunakan keuangan negara, dimana setiap penggunaan anggaran satu sen pun harus dapat dipertanggungjawabkan.
“ASN itu profesional, kalau ada berita bohong tidak usah dipercaya, cek langsung ke sekda. Tidak usah takut, takut hanya pada Tuhan, manusia kecil semua. Jika takut Tuhan, kita akan berbuat yang baik,”tuturnya.
Assagaff menambahkan, bagi Kepala Inspektorat Maluku untuk memanfaatkan PP4D dan mensosialisaikannya kepada seluruh ASN.
“Rugi kalau tidak manfaatkan, kalau yang menyolong harus cepat dibawah pulang, dan tidak akan dibawah ke rana hukum, manfaatkan itu dengan baik,”pungkasnya. (MP-7)
Kereeen... !! Jembatan Mangkrak 30-an Tahun Dilibas Jokowi Hanya Dalam Waktu 2 Tahun!
Detik Nusa 
Infoteratas.com - Disaat saya merasa sudah menuliskan berbagai pencapaian Jokowi ternyata masih ada lagi yang baru, kejutan demi kejutan selalu dihadirkan oleh beliau melalui berbagai prestasi dan pencapaiannya, dan yang terbaru adalah Jembatan Petuk di Kupang Nusa Tenggara Timur yang telah rampung dikerjakan pada bulan Oktober 2017.
Jembatan dengan panjang 337 meter tersebut dibangun dan ditopang oleh lima pilar setinggi 25 meter sampai 35 meter dan telah berubah menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Kupang dan sekitarnya.
Pembangunan Jembatan Petuk sendiri awalnya sudah masuk perencanakan sejak tahun 80an, namun entah kenapa tidak dikerjakan dan menjadi proyek mangkrak selama 35 tahun. Baru di era pemerintahan Jokowi, jembatan tersebut resmi dikerjakan dari Tahun 2015 dengan menggunakan anggaran tahun jamak sebesar Rp. 235 miliar dan selesai hanya dalam tempo 2 tahun. Jembatan Petuk juga diklaim sebagai yang pertama di Indonesia menggunakan teknologi canggih, gelagar beton prestressed (pra tekan).

Jembatan yang memiliki pemandangan indah ini akan menghubungkan jalan dari Pelabuhan Tenau Kupang, mengikuti arah Selatan Kota Kupang, menuju sejumlah kabupaten di daratan Timor Barat yakni Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka.

Berbagai ornamen lokal juga ikut memperindah tampilan jembatan tersebut, selain tentu saja pemandangan yang sangat eksotis, menjadikannya magnet yang menarik perhatian para pengunjung dan menjadi kebanggaan masyarakat NTT.
Jembatan Petuk saat ini telah menjelma menjadi salah satu tempat wisata pilihan bagi masyarakat Kota Kupang, baik untuk berselfie dan bersantai bersama keluarga dan kerabat. Apalagi dari atas jembatan, kita juga dapat menikmati suasana indahnya matahari terbenam di sore hari dengan latar bekakang pantai Kupang.
Jembatan bentang panjang lainnya yang tengah diselesaikan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga antara lain adalah Jembatan Holtekamp di Jayapura, Jembatan Teluk Kendari dan Jembatan Musi 4 di Palembang.
Jembatan Holtekamp di Jayapura sendiri pengerjaannya telah mencapai hampir 80 persen. Proyek dengan nilai 1,7 triliun tersebut diperkirakan selesai Bulan September 2018 ini, lebih cepat dari perkiraan semula yaitu awal 2019. Jembatan ini akan menghubungkan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan dengan Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura akan dipersiapkan menjadi destinasi wisata di kota Jayapura.
Sedangkan Jembatan Teluk Kendari sendiri, diperkirakan selesai pada akhir 2018. Jembatan yang dibangun dengan biaya 1 triliun tersebut menghubungan dua kecamatan, selain dapat meningkatkan perekonomian, Jembatan Teluk Kendari juga diharapkan menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Kendari.
Dan yang terakhir adalah Jembatan Musi IV, jembatan yang membentang sepanjang 1129 meter tersebut dibangun dengan biaya 518 miliar. Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat selesai Bulan Juni 2018 sehingga dapat dipergunakan sebelum perhelatan Asian Games 2018 dimulai.(robin.indovoices.com)

Infoteratas.com - Disaat saya merasa sudah menuliskan berbagai pencapaian Jokowi ternyata masih ada lagi yang baru, kejutan demi kejutan selalu dihadirkan oleh beliau melalui berbagai prestasi dan pencapaiannya, dan yang terbaru adalah Jembatan Petuk di Kupang Nusa Tenggara Timur yang telah rampung dikerjakan pada bulan Oktober 2017.
Jembatan dengan panjang 337 meter tersebut dibangun dan ditopang oleh lima pilar setinggi 25 meter sampai 35 meter dan telah berubah menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Kupang dan sekitarnya.
Pembangunan Jembatan Petuk sendiri awalnya sudah masuk perencanakan sejak tahun 80an, namun entah kenapa tidak dikerjakan dan menjadi proyek mangkrak selama 35 tahun. Baru di era pemerintahan Jokowi, jembatan tersebut resmi dikerjakan dari Tahun 2015 dengan menggunakan anggaran tahun jamak sebesar Rp. 235 miliar dan selesai hanya dalam tempo 2 tahun. Jembatan Petuk juga diklaim sebagai yang pertama di Indonesia menggunakan teknologi canggih, gelagar beton prestressed (pra tekan).

Jembatan yang memiliki pemandangan indah ini akan menghubungkan jalan dari Pelabuhan Tenau Kupang, mengikuti arah Selatan Kota Kupang, menuju sejumlah kabupaten di daratan Timor Barat yakni Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka.

Berbagai ornamen lokal juga ikut memperindah tampilan jembatan tersebut, selain tentu saja pemandangan yang sangat eksotis, menjadikannya magnet yang menarik perhatian para pengunjung dan menjadi kebanggaan masyarakat NTT.
Jembatan Petuk saat ini telah menjelma menjadi salah satu tempat wisata pilihan bagi masyarakat Kota Kupang, baik untuk berselfie dan bersantai bersama keluarga dan kerabat. Apalagi dari atas jembatan, kita juga dapat menikmati suasana indahnya matahari terbenam di sore hari dengan latar bekakang pantai Kupang.
Jembatan bentang panjang lainnya yang tengah diselesaikan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga antara lain adalah Jembatan Holtekamp di Jayapura, Jembatan Teluk Kendari dan Jembatan Musi 4 di Palembang.
Jembatan Holtekamp di Jayapura sendiri pengerjaannya telah mencapai hampir 80 persen. Proyek dengan nilai 1,7 triliun tersebut diperkirakan selesai Bulan September 2018 ini, lebih cepat dari perkiraan semula yaitu awal 2019. Jembatan ini akan menghubungkan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan dengan Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura akan dipersiapkan menjadi destinasi wisata di kota Jayapura.
Sedangkan Jembatan Teluk Kendari sendiri, diperkirakan selesai pada akhir 2018. Jembatan yang dibangun dengan biaya 1 triliun tersebut menghubungan dua kecamatan, selain dapat meningkatkan perekonomian, Jembatan Teluk Kendari juga diharapkan menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Kendari.
Dan yang terakhir adalah Jembatan Musi IV, jembatan yang membentang sepanjang 1129 meter tersebut dibangun dengan biaya 518 miliar. Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat selesai Bulan Juni 2018 sehingga dapat dipergunakan sebelum perhelatan Asian Games 2018 dimulai.(robin.indovoices.com)
Minggu, 28 Januari 2018
Meningkat Dua Kali Lipat, Penggalangan Bulan Dana PMI Blora Capai 700 Jutaan
Detik Nusa
BLORA. Pengumpulan bulan dana untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial yang dilakukan PMI Blora mengalami peningkatan hingga dua kali lipat, yang tadinya Rp 352 juta di akhir 2016 kini menjadi Rp 710.247.000 di akhir 2017 kemarin. Peningkatan yang sangat signifikan ini menandakan bahwa banyak masyarakat Blora yang semakin aktif berpartisipasi memberikan sumbangan dana kemanusiaan.
Hal tersebut terungkap saat PMI Blora mengadakan acara musyawarah kerja (Musker) tahun 2018 pada hari Sabtu (27/1/2018). Dimana dalam kegiatan tersebut, Ketua Bulan Dana PMI 2017, Kapolres Blora AKBP Satpono SIK MH yang diwakili Kompol Sarmidi menyerahkan dana PMI yang terkumpul kepada Ketua PMI Blora Ir. Sutikno Slamet agar bisa digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan.
| Penyerahan hasil penggalangan Bulan Dana PMI dari Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH yang diwakili Kompol Sarmidi kepada Ketua PMI Blora Ir. Sutikno Slamet. (foto: dok-ib) |
Hal tersebut terungkap saat PMI Blora mengadakan acara musyawarah kerja (Musker) tahun 2018 pada hari Sabtu (27/1/2018). Dimana dalam kegiatan tersebut, Ketua Bulan Dana PMI 2017, Kapolres Blora AKBP Satpono SIK MH yang diwakili Kompol Sarmidi menyerahkan dana PMI yang terkumpul kepada Ketua PMI Blora Ir. Sutikno Slamet agar bisa digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan.
“Alhamdulillah Bulan Dana PMI bisa memperoleh dana 700 juta lebih. Ini merupakan capaian terbesar ketiga di Jawa Tengah. Kami ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh Camat, PMI Kecamatan, Kepala OPD dan sekolah-sekolah yang telah menyumbangkan sebagian kecil rejekinya untuk kepentingan kemanusiaan. Hasil bulan dana ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan kemanusiaan kepada masyarakat dan akan dipertanggungjawaban dengan baik,” kata Sutikno Slamet.
Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Slamet Pamudji SH, M.Hum yang hadir dalam Musker 2018 mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PMI Kabupaten Blora yang telah banyak berkiprah dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
“Saya mewakili Pak Bupati, merasa bangga dengan PMI Blora yang selama ini tetap konsisten melayani masyarakat guna meringankan penderitaan sesama manusia. Semoga dengan Musker ini kedepan PMI Blora dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan mengagendakan program program tepat guna dan tepat sasaran. PMI harus selalu siaga dan dekat dengan masyarakat,” ujar Slamet Pamudji.
Menurutnya, selama ini orang awam tahunya PMI hanya mengurusi donor darah saja. Padahal masih banyak kegiatan PMI yang bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Sehingga ia meminta agar PMI bisa semakin dekat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya.
Ketua PMI Blora Ir. Sutikno Slamet sendiri memaparkan bahwa tahun ini kegiatan PMI Kabupaten Blora akan diperluas hingga ke pedesaan sehingga bisa melayani masyarakat yang memang membutuhkan. Tidak hanya saat ada musibah atau bencana alam saja.
“Kegiatan PMI tidak hanya donor darah dan tranfusi darah saja, namun kita juga melaksanakan bakti sosial, pelayanan pemeriksaan kesehatan, layanan ambulance, pelatihan kader penanggulangan bencana berbasis masyarakat, Palang Merah Remaja dan lainnya,” terangnya.
“Belum lama ini kami bersama Polres Blora juga bersinergi, turut serta dalam kegiatan Safari Polres Blora setiap hari Jumat dengan melaksanakan sholat Jumat bersama di pedesaan dilanjutkan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu,” lanjutnya.
Sebagai wujud komitmen peningkatan program layanan kesehatan kepada masyarakat, PMI Blora dalam Musker tersebut juga melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Blora.
Hadir dalam Musker seluruh pengurus PMI dari 16 Kecamatan se Kabupaten Blora, Kepala Dinas Kesehatan, Camat, IDI, dan para relawan PMI. (res-infoblora)
120 Pemuda Lintas Agama Bertemu Di Ambon
Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Sedikitnya 120 pemuda lintas agama dari seluruh provinsi di Tanah Air bertemu untuk mengikuti National Interfaith Youth Camp (IYC) 2018 atau Perkemahan Pemuda Lintas Agama 2018 di Kota Ambon, Maluku.
Direktur Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC) Abidin Wakano di Ambon, Minggu (28/1), mengatakan, IYC menjadi sebuah ruang dan arena yang memungkinkan generasi muda dapat berjumpa, berbagi pengetahuan dan pengalaman antrsesama yang berasal dari daerah berbeda di seluruh Indonesia dan memiliki latar belakang identitas beragam, baik agama maupun suku.
ARMC merupakan lembaga perdamaian yang berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Berdiri sejak 2012, ARMC telah berkali-kali melakukan advokasi perdamaian di kalangan masyarakat akar rumput.
IYC dan Perkemahan Pemuda Lintas Agama yang berlangsung 25 - 30 Januari 2018 di Pantai Liang, Pulau Ambon, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, diikuti 120 pemuda dari 33 provinsi.
Para peserta yang mengikuti kegiatan selama sepekan tersebut telah terpilih melalui seleksi terbuka dan dipilih secara khusus karena alasan kasus diskriminasi dan kekerasan tertentu.
IYC 2018 dimaksudkan untuk memperkuat jaringan pemuda lintas agama di tengah-tengah maraknya polarisasi isu-isu politik identitas dan fenomena kekerasan mengatasnamakan agama yang menyebabkan disharmonisasi kalangan muda.
"Karena itu, para pemuda tidak hanya bertemu tetapi juga diisi dengan beragam kegiatan yang memperkokoh rasa persatuan, di antaranya outbond, penanaman pohon sebagai simbol perdamaian dan kunjungan ke sekolah-sekolah lintas agama yang telah disatukan dalam kultur ikatan dan kultur budaya orang Maluku yakni "Pela" (hubungan kekerabatan antara kelompok warga yang berlainan agama atau sejenis)," katanya.
Melalui proses berbagi ini diharapkan generasi muda Indonesia memiliki perspektif, sikap dan pendirian yang relative sama dalam memotret dinamika, perubahan dan perkembangan kehidupan keberagaman di Indonesia.
IYC juga adalah sebuah momentum bagi generasi muda Indonesia untuk menjelaskan dan menegaskan komitmen dan konsistensi mereka untuk menjadi bagian dari pemecah masalah (problem solver) berbangsa dan bernegara.
"Dengan komitmen ini generasi muda Indonesia diharapkan mampu memainkan peran strategis dan mengambil tanggung jawab proporsional dalam mendorong dan mengakselerasi proses pembangunan bangsa," tandas Abidin.
Kegiatan yang telah beberapa kali berlangsung di Ambon tersebut juga bertujuan Meningkatkan kemampuan pemimpin muda dalam merespon kebutuhan masyarakat di lingkungan mereka, dengan menunjukkan sikap menghormati perbedaan dalam rangka menciptakan masyarakat yang terbuka.
Membuka ruang berbagi pengalaman pribadi antarpeserta tentang konflik dan kekerasan, baik dalam konteks kehidupan berbudaya maupun beragama, memperkaya pemimpin muda dengan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan kelompok agama-agama berbeda yang menentang intoleransi, radikalisme, kekerasan ekstrimis di lingkungan masyarakat.
Memperluas kemampuan pemimpin muda agama-agama dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan dialog di lingkungan masing-masing dalam rangka menghadapi radikalisasi, intoleransi dan kekerasan.
Mendorong dan mendukung berbagai peran yang diambil dan mainkan peserta sebagai pemimpin muda dalam melakukan kerja-kerja pembangunan perdamaian di lingkungan tempat mereka bermasyarakat serta memfasilitasi peserta dalam membentuk jejaring sebagai bentuk perlawanan terhadap radikalisme dan kekerasan ekstrimisme secara berkelanjutan.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut yakni terselenggara kegiatan IYC sebagai wadah berhimpun pemuda dengan latar belakang agam dan budaya berbeda dalam rangka pencegahan pemuda dari kekerasan dan ekstrimisme serta terbentuk "Peace Ranger" antarpemuda Indonesia. (MP-3)
Direktur Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC) Abidin Wakano di Ambon, Minggu (28/1), mengatakan, IYC menjadi sebuah ruang dan arena yang memungkinkan generasi muda dapat berjumpa, berbagi pengetahuan dan pengalaman antrsesama yang berasal dari daerah berbeda di seluruh Indonesia dan memiliki latar belakang identitas beragam, baik agama maupun suku.
ARMC merupakan lembaga perdamaian yang berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Berdiri sejak 2012, ARMC telah berkali-kali melakukan advokasi perdamaian di kalangan masyarakat akar rumput.
IYC dan Perkemahan Pemuda Lintas Agama yang berlangsung 25 - 30 Januari 2018 di Pantai Liang, Pulau Ambon, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, diikuti 120 pemuda dari 33 provinsi.
Para peserta yang mengikuti kegiatan selama sepekan tersebut telah terpilih melalui seleksi terbuka dan dipilih secara khusus karena alasan kasus diskriminasi dan kekerasan tertentu.
IYC 2018 dimaksudkan untuk memperkuat jaringan pemuda lintas agama di tengah-tengah maraknya polarisasi isu-isu politik identitas dan fenomena kekerasan mengatasnamakan agama yang menyebabkan disharmonisasi kalangan muda.
"Karena itu, para pemuda tidak hanya bertemu tetapi juga diisi dengan beragam kegiatan yang memperkokoh rasa persatuan, di antaranya outbond, penanaman pohon sebagai simbol perdamaian dan kunjungan ke sekolah-sekolah lintas agama yang telah disatukan dalam kultur ikatan dan kultur budaya orang Maluku yakni "Pela" (hubungan kekerabatan antara kelompok warga yang berlainan agama atau sejenis)," katanya.
Melalui proses berbagi ini diharapkan generasi muda Indonesia memiliki perspektif, sikap dan pendirian yang relative sama dalam memotret dinamika, perubahan dan perkembangan kehidupan keberagaman di Indonesia.
IYC juga adalah sebuah momentum bagi generasi muda Indonesia untuk menjelaskan dan menegaskan komitmen dan konsistensi mereka untuk menjadi bagian dari pemecah masalah (problem solver) berbangsa dan bernegara.
"Dengan komitmen ini generasi muda Indonesia diharapkan mampu memainkan peran strategis dan mengambil tanggung jawab proporsional dalam mendorong dan mengakselerasi proses pembangunan bangsa," tandas Abidin.
Kegiatan yang telah beberapa kali berlangsung di Ambon tersebut juga bertujuan Meningkatkan kemampuan pemimpin muda dalam merespon kebutuhan masyarakat di lingkungan mereka, dengan menunjukkan sikap menghormati perbedaan dalam rangka menciptakan masyarakat yang terbuka.
Membuka ruang berbagi pengalaman pribadi antarpeserta tentang konflik dan kekerasan, baik dalam konteks kehidupan berbudaya maupun beragama, memperkaya pemimpin muda dengan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja sama dengan kelompok agama-agama berbeda yang menentang intoleransi, radikalisme, kekerasan ekstrimis di lingkungan masyarakat.
Memperluas kemampuan pemimpin muda agama-agama dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan dialog di lingkungan masing-masing dalam rangka menghadapi radikalisasi, intoleransi dan kekerasan.
Mendorong dan mendukung berbagai peran yang diambil dan mainkan peserta sebagai pemimpin muda dalam melakukan kerja-kerja pembangunan perdamaian di lingkungan tempat mereka bermasyarakat serta memfasilitasi peserta dalam membentuk jejaring sebagai bentuk perlawanan terhadap radikalisme dan kekerasan ekstrimisme secara berkelanjutan.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut yakni terselenggara kegiatan IYC sebagai wadah berhimpun pemuda dengan latar belakang agam dan budaya berbeda dalam rangka pencegahan pemuda dari kekerasan dan ekstrimisme serta terbentuk "Peace Ranger" antarpemuda Indonesia. (MP-3)
Langganan:
Postingan (Atom)




