BLK Ambon Siapkan 24 Paket Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Detik Nusa

Ambon, Malukupost.com - Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon, Provinsi Maluku menyiapkan 24 paket pelatihan kerja berbasis kompetensi tahap I tahun 2019.

Kepala BLK Ambon Yulianti Matandung di Ambon, Kamis (31/1) mengatakan pelatihan kerja berbasis kompetensi itu diikuti 384 orang yang terdiri dari sub kejuruan hidroponik, pratical office, gambar bangunan, perawatan AC, audio video, menjahit, sepeda motor, kejuruan pariwisata, juru ukur dan pemetaan serta instalasi penerangan.

Ia menyatakan pelatihan kerja ini merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan guna peningkatan sumber daya manusia di kota Ambon.

"Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para peserta agar mampu bersaing dan berkompetensi dengan tenaga kerja di daerah lain," katanya.

Menurut dia, BLK Ambon mencetak tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, yakni perusahaan atau industri yang terkait dengan bidang pelatihan.

Selain itu, katanya, pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan dan industri, sehingga setelah dinyatakan lulus dari pelatihan siap terjun ke dunia kerja.

Dia mengatakan setelah lulus pelatihan, para peserta pelatihan akan dibekali dua sertifikat yakni sertifikat pelatihan dan sertifikat profesi.

"Peserta yang dinyatakan lulus pelatihan akan menerima dua sertifikat yakni pelatihan dan sertifikat profesi yang diberikan lembaga sertifikasi profesi," katanya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler menyatakan, masalah utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah tingginya jumlah pengangguran dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, agar mampu bersaing di pasar kerja global.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat persaingan dalam mendapatkan pekerjaan semakin ketat, yang memiliki keahlian dan kompetensi yang akan bertahan dan menang dalam persaingan tersebut. Ia mengakui, lembaga pelatihan kerja yang kredibel adalah lembaga yang menjamin mutu setiap lulusan, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, instruktur dan tenaga pengelola yang berkompeten, dan yang terpenting memiliki jaringan dengan dunia industri.

"Kita bersyukur BLK Ambon memiliki semua indikator yang dibutuhkan, sehingga ketika dilatih akan siap untuk bersaing di dunia kerja," tandasnya.

Syarif juga mendorong Dinas Tenaga Kerja Ambon untuk membangun kerjasama dengan BLK untuk menyiapkan program pelatihan kerja yang berkelanjutan. (MP-5)

Murad Ismail Janji Ganti Seluruh Pimpinan SKPD

Detik Nusa

Ambon, Malukupost.com - Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail berjanji akan menggantikan seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat provinsi bila dirinya dilantik sebagai kepala daerah pada April 2019.

"Bila dilantik nanti sebagai kepala daerah definitif, saya akan melakukan perombakan birokrasi besar-besaran dengan menggantikan semua pimpinan SKPD yang ada saat ini," kata Murad di Ambon, Kamis (31/1).

Penegasan Murad disampaikan dalam rapat koordinasi daerah tim kerja daerah koalisi Indonesia kerja (TKD KIK) provinsi yang dihadiri ratusan pengurus, caleg, dan anggota partai pengusung pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo - Maruf Amin.

Sikap mantan Kakor Brimob Mabes Polri ini terkait dengan perayaan ulang tahunnya pada 11 September 2018 yang tidak dihadiri satu pun pimpinan SKPD dari Provinsi Maluku.

Sampai hari ini pun Murad belum pernah menerima ucapan selamat oleh pasangan Cagub - Cawagub nomor satu dan nomor urut tiga.

"Tidak ada yang mengucapkan selamat Murad terpilih sebagai Gubernur Maluku periode lima tahun ke depan," katanya di hadapan ratusan pengurus dan anggota Parpol pengusung Capres dan Cawapres Jokowi-Amin.

"Kemarin waktu ulang tahun saya pada 11 September 2018, sengaja tidak dibuatkan undangan untuk semua masyarakat Maluku, terutama pimpinan SKPD untuk datang, tetapi ternyata semuanya tidak datang juga," katanya.

Waktu Lebaran, Wagub Maluku, Zet Sahuburua datang dan itu harus, tetapi ulang tahun itu adalah lebih bersifat pribadi.

Dikatakan, siapa pun yang datang saat itu tentunya akan dimaafkan sebagai manusia, tetapi kalau tidak datang maka terpaksa sudah harus berfikir ulang untuk melakukan perombakan birokrasi.

"Ada wartawan di sini dan saya akan menggantikan semua pimpinan SKPD biar ditulis besok di media massa," tegasnya.

Murad mengaku kalau dirinya adalah orang yang paling lembut, karena wajahnya boleh kasar tetapi terkadang suka menangis sendiri ketika melihat orang susah.

"Wajah boleh mirip Mike Tyson, tetapi hati saya seperti Rinto Harahap," katanya disambt riuh para peserta rapat koordinasi daerah tim kerja daerah koalisi Indonesia kerja.

Dia juga menyampaikan kepada koalisi partai pengusung jangan berleha-leha dan dirinya tidak akan masuk koalisi ini terlalu jauh, karena partai pengusung ini melekat pemikiran bagaimana bisa menyelamatkan partai mereka untuk meraih persentasi suara dalam pemilu sesuai target Undang-Undang.

Kemudian orang-orang partai ini belum kerja untuk pak Jokowi karena mereka masih mencari payung cadangan untuk bagaimana loncat biar selamat dan duduk sebagai anggota DPRD kabupaten, kota, atau provinsi.

"Namun saya secara tidak terstruktur dan tidak menyatakan kepada orang lain bahwa saya sudah bekerja dengan tim dan relawan di 11 kabupaten/kota, termasuk ada beberapa Bupati yang telah dipanggil," tandas Murad.

Kemudian setelah dilantik sebagai Gubernur, maka dia akan bermain di belakang layar dan semua parpol percaya selalu ada di tengah mereka untuk mendukung semuanya dan siap bersama-sama dengan saudara sekalian memenangkan Jokowi-Amin.

Dia menambahkan, dirinya selama ini memilih berada di Jakarta karena masih menghargai Gubernur Said Assagaff dan wagub Zeth Sahuburua yang proses pemerintahannya masih berlangsung. (MP-4)

Bawaslu Kembalikan Rp1,348 Miliar Ke Pemprov Maluku

Detik Nusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku telah mengembalikan sisa dana pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur 2018 kepada Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp1,348 miliar.

"Pada November 2018 hibah dana yang diterima dari pemprov untuk pelaksanaan pemilihan gubernur-wagub, bupati-wabub dan wali kota sebesar Rp75 miliar dan pada 16 November 2018 sudah dipindah-bukukan atau dikembalikan ke Pemprov Maluku sebesar Rp1,348 miliar," kata Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely di Ambon, Kamis (31/1).

Pengembalian dana dari Bawaslu dilakukan setelah berakhir proses pentahapan pemilu kepala daerah.

Menurut dia, dari hasil kegiatan yang dilakukan berupa proses pengawasan maka posisi Maluku untuk tingkat kerawanan pemilu secara nasional yang tadinya berada pada urutan kedua, kini turun menjadi urutan empat.

"Bawaslu RI telah menempatkan Maluku sebagai daerah rawan keempat secara nasional pascapemilu kepala daerah tahun 2018 dimana barometer yang dipakai dalam posisi rawan empat adalah penyelenggaraan, kontestan, partisipasi masyarakat, serta sosial politik," ujarnya.

Saat ini Bawaslu Maluku juga mempersiapkan bimtek dan pelantikan terhadap 242.238 orang saksi pasangan calon yang terdiri dari 16 parpol, dari 5.154 TPS atau 82.464 orang, 29 DPD.

"Kami juga telah membentuk tim kerja bersama antara Bawaslu, KPU, dan kepolisian serta teman-teman dari tim pasangan calon seperti pada saat pemilu kepala daerah tahun 2018," kata Abdullah.

Proses ini juga yang mengilhami Bawaslu untuk pileg 2019 ini akan turun lagi bersama dengan nama tim Pemilu 2019 untuk menyelesaikan berbagai gejolak di lapangan dengan cara lebih cepat sehingga sampai pada proses penindakan lebih jauh. (MP-2)

Pemberian Santunan Mewarnai Bulan K3 Di Ambon

Detik Nusa

Ambon, Malukupost.com - Pemberian santunan kepada tiga orang ahli waris penerima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Keteganakerjaan (BPJS-K) Maluku turut mewarnai upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Ambon.

Pemberian santunan yang diberikan langsung kepada tiga orang ahli waris diserahkan oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, seusai memimpin upacara hari bulan K3 yang berlangsung di lingkungan PT PLN Maluku di Ambon, Kamis (31/1).

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang menjadi inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri berdasarkan tema pokok bulan K3 tahun 2019, yakni "Wujudkan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional".

"Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) Bulan Agustus 2018 sebanyak 58,76 persen, dan total angkatan kerja Indonesia adalah tamatan SMP ke bawah, hal tersebut berdampak pada kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam kerja," ujarnya.

Sementara itu terkait keselamatan kerja, lanjutnya, BPJS-Ketenagakerjaan mencatat sepanjang tahun 2018 terdapat 157.313 kasus kecelakaan kerja, termasuk dalam kategori kecelakaan kerja adalah, kecelakaan lalu lintas pada perjalanan menuju tempat kerja, serta perjalanan pulang dari tempat kerja menuju tempat tinggal.

Atas hal tersebut pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, yakni pekerja, serikat pekerja , pekerja dan masyarakat, terus meningkatkan kesadaran pentingnya K3, serta pengawasan.

"Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan daya saing nasional," katanya.

Dalam rangka menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan berbagai upaya melalui program K3 antara lain, menyempurnakan peraturan perundang-undang serta standar di bidang K3, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum bidang K3.

Selain itu, meningkatkan kesadaran pengusaha/pengurus tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3, serta meningkatkan peran asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi yang memiliki K3, serta meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional dalam bidang K3.

Sedangkan penerima santunan yang diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Zeth Sahuburua yakni kepada ahli waris yang pertama atas nama Abraham Herry Wattimena, pekerja lintas agama dari Gereja Protestan Maluku (GPM) Bethesda Sektor Morea, masing-masing jaminan hari tua Rp20.151.892, jaminan kematian Rp87 juta dan jaminan pensiun Rp331.000/bulan.

Kemudian, ahli waris kedua atas nama Abdul Muthalib Sulaiman pekerja lintas agama yakni pengurus Masjid Agung An Nur, yakni santunan jaminan kematian Rp24.000.000, dan ketiga yakni ahli waris dari Zefnath Wiliam Tetelepta, dari PT.Algira Utama Karya santunan jaminan kecelakaan kerja Rp74.641.550. (MP-4)

Disnaker Maluku Siap Awasi Pelaksanaan UMP

Detik Nusa

Melky Lohi

Ambon, Malukupost.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Maluku Melky Lohi mengatakan, tahun 2019 ini jajarannya siap melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal di perusahaan-perusahaan terkait dengan pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP).

"Data perusahaan berdasarkan hasil tabulasi di seluruh Provinsi Maluku 7.134 buah, baik perusahaan besar, sedang, dan kecil," ujarnya, di Ambon, Jumat (1/2).

Jumlah perusahaan itu yang ada pada data Disnaker Maluku, dan pada tahun 2019 akan melakukan evaluasi lagi untuk melihat peta keberadaan perusahaan dengan kategori terbaik, sedang, dan rendah dalam proses evaluasi Disnaker.

Melky menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan perlu dijelaskan bahwa penerapan UMP Provinsi Maluku kemudian diturunkan lagi ke upah minimum kabupaten dan kota (UMK) dan juga upah minimum sektoral (UMS).

Dalam pelaksanaannya sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan kondisi ekonomi nasional sampai ke daerah, sehingga perusahaan-perusahaan ada yang terlihat tidak bersungguh-sungguh menerapkannya, tetapi ada pula perusahaan yang bersungguh-sungguh membayar baik UMP maupun UMK, dan menerapkan UMS di atas UMP.

"UMP Provinsi Maluku sebesar Rp2.400.664, ada perusahaan yang membayar lebih, bahkan mencapai Rp4 juta," ujarnya lagi.

Menurutnya, penerapan UMP itu sesuai kondisi ekonomi di Maluku, sehingga kalau memaksakan secara keseluruhan maka perusahaan-perusahaan karena kondisi ekonomi ada yang sudah menutup usaha mereka dengan alasan tidak bisa membayar UMP.

Namun, katanya lagi, timbul masalah lagi ketika mereka tutup maka lapangan kerja dan anak-anak menghadapi masalah.

"Pada saat pengawasan, ada perusahaan maupun tenaga kerja yang memohon maaf dan meminta tolong kami agar tidak diberhentikan, karena kondisi persoalan ekonomi, kita juga mencari jalan tengah, dan kebijakan pemerintah pusat apabila bagi perusahaan yang belum mampu dengan UMP yang ada dilakukan penangguhan," ujarnya pula.

Bagi perusahaan yang belum mampu membayar sesuai dengan UMP, lanjutnya, wajib hukumnya perusahaan menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan penangguhan pembayaran, jika tidak maka perusahaan tetap harus menyelesaikannya, karena itu sesuai dengan aturan undang-undang tentang upah tenaga kerja. (MP-3)

BKSDA Maluku Selamatkan 1.402 Satwa

Detik Nusa

Ambon, Malukupost.com - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku berhasil menyelamatkan sebanyak 1.402 ekor satwa pada periode Januari-Desember 2018.

Kepala BKSDA Maluku Muhktar Amin Ahmadi di Ambon, Kamis (31/1), menyatakan pada periode Januari-Desember 2018 berhasil menyelamatkan 1.402 satwa dengan rincian 1.177 ekor jenis burung, 156 ekor Kepiting Kenari (Birgus latro), 32 ekor Monyet Hitam/Yaki (Macaca nigra) dan 20 ekor Kura-kura air tawar (Freswater terrapins).

Selain itu, enam ekor buaya muara (Crocodylus porosus), enam ekor penyu, tiga ekor ular sanca batik (Phyton reticulatus), satu ekor monyet ekor panjang (Macaca fascicukaris) dan satu ekor ikan paus sperma (Physter macrocephalus).

Selain satwa hidup, kata dia, juga berhasil diamankan bagian-bagian satwa seperti kulit buaya muara (Crocodylus porosus), telur burung gosong (Eulipoa, sp) dan tanduk rusa (Cervus timorensis) Beberapa jenis tumbuhan juga diamankan diantaranya 29 opsetan cendrawasih, tujuh opsetan tanduk rusa, lima telur burung gosong, empat akar bahar, tiga rumpun anggrek.

"Kami juga mengamankan masing-masing satu ekor (alap-alap coklat, junai mas, elang bondol, elang laut perut putih, burung kasuari, monyet ekor panjang, penyu hijau, penyu belimbing, ikan paus sperma, dan walik.

Ia menjelaskan, penanganan barang bukti hasil tangkapan dan penyerahan dari masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan pelepasliaran sebanyak 11 kali dengan jumlah burung yang berhasil dilepaskan sebanyak 596 ekor, buaya satu ekor, ular tiga ekor dan penyu sebanyak satu ekor. Sedangkan untuk satwa yang belum bisa dilepasliarkan dilakukan tindakan karantina di kandang transit Passo, kandang transit Kantor SKW I Ternate, kandang transit resort Bacan dan kandang transit resort Dobo dengan jumlah total satwa sebanyak 254 ekor.

Satwa yang dikarantina untuk dilakukan observasi tindakan penyelamatan satwa selanjutnya (animal dissposal) yakni dilepasliarkan apabila kondisinya memungkinkan dan dilakukan tindakan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Masihulan.

Muhktar mengakui, pihaknya juga menemukan sebanyak 327 ekor satwa mati di dalam kandang transit dan rehabilitasi.

Menurut dia, penyebab utama tingginya kematian pada satwa tersebut adalah tingkat stres yang dialami oleh satwa, akibat penangkapan dan pengakutan oleh pemburu dan jaringannya yang tidak memperhatikan kesejahteraan satwa (Animal Welfare).

Dia menambahkan pihaknya juga melakukan empat kali pemusnahan barang bukti berupa bagian satwa yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi.

"Seperti kulit buaya, bangkai ikan paus, bangkai penyu,dan bangkai ular sanca burung-burung yang sudah siap dilepasliarkan ke habitat alaminya," kata Mukhtar. (MP-3)

Kepala Kantor Pos Ambon Tidak Mengetahui Pengiriman Cinnabar

Detik Nusa

Ambon, Malukupost.com - Kepala Kantor Pos Cabang Ambon, Fransiscus Haryono mengaku tidak mengetahui adanya pengiriman paket berupa 20 koli pasir cinnabar melalui kantor pos dengan tujuan Baubau (Sulawesi Tenggara) pada akhir tahun 2018.

"Sebelumnya kami mendapat informasi dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Surabaya (Jatim) kalau ada pengiriman cinnabar melalui kantor pos sehingga kami mengumpulkan para manajer untuk berapat pada 4 Agustus 2018 guna memperketat pengawasan pengiriman barang," kata Haryono di Ambon, Kamis (31/1).

Penjelasan Haryono disampaikan sebagai saksi atas terdakwa Hendra Yusuf Anakotta dan Muhammad Alzan Usemahuw dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, Lucky Rombot Kalalo didampingi Hamzah Kailul dan Philip Panggalila selaku hakim anggota.

Haryono juga menjelaskan mekanisme pengiriman paket barang yang ditangani oleh petugas pos dari proses pemaketan, timbangan, hingga pembuatan resi pengiriman oleh petugas.

Sehingga dirinya mengaku tidak mengetahui adanya pengiriman paket barang berupa 20 koli pasir cinnabar melalui kantor pos tujuan Baubau oleh terdakwa Muhammad Alzan Usehamuw selaku pegawai Kantor Pos Cabang Ambon pada tanggal 18 September 2018 lalu.

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon, Hendrik Sileti mengatakan, terdakwa Hendra Yusuf Anakotta selaku pemilik barang berniat melakukan pengiriman 20 koli pasir cinnabar yang merupakan bahan baku pembuatan air raksa atau mercuri.

Proses pengiriman tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan terdakwa Muhammad Alzan Usemahuw yang merupakan pegawai Kantor Pos Cabang Ambon dengan tujuan bisa lancar.

Selanjutnya terdakwa Usemahuw mendatangi saksi Irene yang merupakan salah satu petugas loket dan meminta resi pengiriman barang agar stikernya bisa ditempelkan ke karung cinnabar dan bisa masuk dalam gudang.

"Permintaan Usemahuw dilakukan sampai tiga kali terhadap saksi Irene agar memberikan resi pengiriman barang dengan alasan barang tersebut adalah baut dan ini adalah milik kepala kantor Pos sehingga saksi Irene akhirnya memberikan resi pengiriman," jelas jaksa penuntut umum.

Namun pengiriman pasir cinnabar ini akhirnya dibongkar polisi ketika mobil boks pengantar barang milik Kantor Pos memasuki kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Perbuatan para terdakwa telah melanggar pasal 158 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (MP-3)