Minggu, 02 September 2018

ULMWP akan Gelar Aksi Nasional Dukung Pertemuan PIF

Detik Nusa
ULMWP akan gelar aksi nasional dukung pertemuan PIF
Jumpa Pers Komite Aksi ULMWP. Dari kiri, wakil Jenderal Lapangan, Yaluok Wantik, Sekretaris Komite Legislatif ULMWP, Elieser Anggaynggom, Jenderal Lapangan Komite Aksi, Boy Daby, dan anggota Komite Aksi. Foto: Benny Mawel.
Jayapura -- Komite Aksi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan menggelar aksi mobilisasi massa rakyat West Papua dan doa bersama di seluruh tanah Papua pada 4 September 2018. Bentuk dukungan terhadap pelaksanaan KTT Pasific Island Forum (PIF) di Nauru.

"Apapun bentuknya, kami imbau rakyat menggelar aksi, pertemuan tertutup, terbuka, seminar dan doa, "ujar Boy Daby, Jenderal Lapangan ULMWP kepada jurnalis Jubi saat memberi keterangan pers di Kantor Dewan Adat Papua di Expo, Waena, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (1/9/2018) .

Kata dia,demo terbuka yang berpusat di Port Numbay (Jayapura) ini mengusung tiga agenda. Pertama mendukung Republik dan menyampaikan terima Kasih kepada Vanuatu yang telah mempresentasikan draft penentuan nasib sendiri dalam pertemuan Pejabat Tinggi Pasific di Samoa pada 6-8 Agustus 2018.

"Kami akan mendukung Vanuatu dan negara-negara koalisi Pasifik untuk West Papua, terus membawa draft penentuan nasib sendiri itu untuk divoting dalam pertemuan para pemimpin Pasifik pada 6-8 September 2018 di Nauru, kemudian diajukan ke United Nations,"ujarnya.

Kedua, rakyat Papua akan mendoakan para pemimpin negara-negara Pasifik agar membahas draft resolusi penentuan nasib sendiri yang diajukan Vanuatu itu. Sehingga, kepentingan kemanusiaan, penderitaan rakyat Papua menjadi perhatian dunia dalam kerangka menciptakan perdamaian dunia.

(Lihat ini: ULMWP akan Lakukan Aksi Damai Mendukung Negara-negara Pasifik untuk Resolusi West Papua di PBB)

Sedangkan agenda ketiga, desakan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui hak rakyat Papua menentukan nasib sendiri. Rakyat Papua lepas secara politik bagian dari Republik Indonesia.

Momen penting, rakyat Papua harus mendukung

Kata Daby, mobilisasi massa ini penting guna memperlihatkan kepada publik, pemimpin negara-negara di Pasifik dan Indonesia, bahwa draft resolusi itu merupakan kehendak rakyat Papua. Pemerintah Vanuatu hanya menjadi corong suara rakyat tertindas dan merintis jalan pembebasan rakyat Papua.

"Kita harap mereka melihat draft resolusi itu masalah kemanusiaan. Bukan masalah ekonomi. Kemanusiaan ada di atas segalanya. Demi hak itu, rakyat sudah banyak korban dari aparat Indonesia yang menguasai negeri kami," ujar Daby.

Kata dia, pembahasan draft ini momen yang sangat penting. Rakyat Papua sudah lama berjuang agar tangisan, harapan dan penderitaannya didengar dan dibicarakan di dunia Internasional. Pertemuan Pasifik dengan agendanya telah menjawab harapan rakyat Papua.

"Harapan itu sudah ada, sedang menjadi perhatian dunia dari rumah Melanesia dan Pasifik. Mari, seluruh rakyat Papua mendukung dengan segala resiko, menunjukkan kita mau menentukan nasib sendiri,"kata Daby.

(Simak ini: Legislatif ULMWP, Andy Ayamiseba: Vanuatu Menyajikan Resolusi PBB untuk West Papua ke Forum PIF, Rakyat Papua Bergumul dalam Doa)

Karena itu, wakil jenderal lapangan, Yaluok Wantik, mengatakan siapapun orang Papua, dengan alasan apapun, tidak boleh membatasi dan memberi komentar atas aksi ini. "Lebih baik ikut terlibat dalam aksi,"tegasnya.

Kata dia, kalau ada yang memberi komentar tanpa melibatkan diri, maka menjadi bagian dari penjajah dan pembunuh rakyat Papua.

"Dia penghianat. Dia sesungguhnya aktor membunuh perjuangan,"tegas dia.

Daby mengatakan pihaknya tidak akan pernah menunda agenda ini dengan alasan apapun.

"Dukungan terhadap ULMWP dan Indonesia yang hadir dan duduk setara dalam pertemuan Pasifik,".

Kata dia, dua-duanya sudah setara bicara di MSG dan lanjut menghadiri pertemuan Pasific Island Forum (PIF) . ULMWP bicara aspirasi rakyat Melanesia di West Papua dan Indonesia bicara kepentingan ekonominya.

"Indonesia tidak pernah larang ULMWP bicara di MSG. Sama halnya, Indonesia tidak boleh batasi aksi kami menyampaikan aspirasi,"katanya.

Kata dia, kalau aparat keamanan berusaha membatasi dengan mengada-ada alasan, pihaknya tidak akan pernah mundur.

"Kalau di MSG bisa, mengapa di dalam negeri tidak bisa? Apapun konsekuensi, kami siap ditangkap. Kami tidak akan mundur,"tegasnya.

Wantik menambahkan yang mungkin menghalangi aksi itu hanya aparat kepolisian. Karena itu, dirinya mendesak polisi memahami posisi rakyat rakyat Papua dengan Indonesia sudah setara di MSG

"Kalau sudah duduk sama-sama di Rumah MSG, berarti ini pengajuan tidak langsung. Indonesia dan rakyat Papua itu dua bangsa yang beda,"tegasnya.

Karena itu, Daby maupun Wantik menyatakan Indonesia sudah mengakui posisi Papua. "Lebih baik akui saja, rakyat Papua itu bagian dari sebuah negara, bukan Indonesia,"tegasnya Wantik.

Komite legislatif ULMWP bertanggungjawab

Sekretaris Komite Legislatif, Elieser Anggaynggom mengatakan aksi yang akan digelar murni merupakan agenda Komite Legislatif ULMWP. Komite memutuskan agenda aksi dalam pertemuan legislatif nasional.

"Kami sudah memberikan mandat kepada Komite aksi” katanya, saat mendampinggi Komite aksi memberikan keterangan pers.

Karena itu juga, aksi ini menjadi tanggungjawab penuh para pemimpin ULMWP. Ketua Komite legislatif menjadi penanggung jawab utama seluruh aksi.

"Kami yang menyerahkan mandat kepada komite aksi,"ungkap Anggaynggom dan menyerahkan sebuah rilis yang dibubuhi tanda-tangan ketua Komite Legislatif ULMWP, Rev. Edison K.Waromi.

Karena itu, dia sangat mendesak aparat keamanan Indonesia, tidak mengadakan tindakan pembatasan atas kebebasan rakyat Papua. Biarkan rakyat menyampaikan aspirasinya secara bebas karena ini agenda ULMWP.

"Posisi ULMWP dan Indonesia di Pasifik, duduk sama-sama di MSG. Indonesia harus mengakui rakyat Papua sudah duduk bersama. Indonesia harus menerima kenyataan ini. Indonesia sudah tidak punya alasan untuk menekan rakyat,"tegasnya. (*)




Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Perlindungan Nelayan Masyarakat Adat Papua

Detik Nusa
Perlindungan Nelayan Masyarakat Adat Papua
Oleh : John NR Gobai
Anggota DPR Papua

PAPUA - Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Menurut UU no 21 Tahun 2001, Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;

Menurut Permendagri No 52 Tahun 2014, wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki,dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

(Lihat ini: Koteka Menentang Budaya Asing)

Dengan uraian tersebut diatas,terkait dengan nelayan di Papua, jika pengertian masyarakat adat papua dan nelayan tradisional disandingkan, maka dapatlah ditarik benang merah kesamaannya, antara Nelayan Tradisonal dan Masyarakat Adat, dalam konteks ini adalah Nelayan Masyarakat Adat Papua, mempunyai kesamaan makna, sehingga dalam regulasi ini digunakan istilah Nelayan Masyarakat Adat Papua.

Masalah dan Solusi

Dalam eksplorasi diwilayah kelautan di Papua terdapat cara penangkapan ikan, yang dalam istilah local di Papua, disebut dengan nama Bagan/Rompong yang dilakukan oleh nelayan non papua, kadang juga mengambil ikan dalam jumlah banyak yang kemudian dapat juga mengganggu pencarian nelayan masyarakat adat papua, ketika tangkapan pemilik bagan banyak sementara nelayan masyarakat adat papua, kurang hal ini menimbulkan kecemburuan. Ketika hasil tangkapan nelayan yang menggunakan bagan tersedia sementara nelayan masyarakat adat papua tidak tersedia ini jelas merugikan nelayan masyarakat adat papua, sementara nelayan mayarakat adat papua belum terbiasa mencari ikan dengan menggunakan bagan/rompong. Dengan system pencarian ikan menggunakan bagan/rompong ini juga patut diduga dapat mengurangi jumlah ikan karena system pencarian yang tidak memperhatikan kearifan local masyarakat adat papua. Hal ini adalah satu kondisi yang juga memerlukan sebuah pengaturan dan kesepakatan tentang masih perlukah bagan/rompong di wilayah pesisir laut Papua terkait dengan ketersediaan ikan di Papua.

(Baca ini: Ketua MRPB Bersama Masyarakat Adat Palang PT. BAPP di Tambrauw)

Terkait dengan zona mencari ikan juga menyimpan satu masalah tesendiri, hal itu terjadi karena daerah pencarian ikan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat papua, kini pencarian juga dilakukan oleh masyarakat lain, dengan membayar kepada perorangan dalam bentuk uang bulanan bukan berupa iuran kepada Suku pemilik wilayah adat dan juga tanpa membayar kepada pemilik wilayah adat. Kondisi ini juga sering menciptakan konflik antar nelayan papua dengan nelayan non papua, seperti yang terjadi di Pomako, Mimika Pada tanggal 1 Agustus 2017.

Dalam Adat Papua, sejak turun temurun telah dikenal adanya ruang laut, tempat mencari ikan masyarakat adat dalam wilayahnya masing masing, antara satu suku dengan suku lainnya, hal itu diakui secara turun temurun oleh sesama suku, jika saling dimasuki oleh masyarakat adat dari wilayah adat lain, maka akan terjadi konflik, namun dalam kenyataan saat ini pengelolaan laut di Papua, milik Masyarakat adat Papua belum diatur dalam regulasi oleh karena itu masyarakat adat yang bekerja sebagai nelayan terkadang tersingkir karena ruang mereka mencari ikan dikuasai oleh nelayan non papua, seperti yang terjadi di Jayapura, Mimika, Merauke, Sarmi dan Nabire, maka perlu diatur sebuah regulasi daerah berupa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Adat Papua di Propinsi Papua.


Copyright ©Kabar Daerah "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Anugerah Hijau Kanal Rupidara 2018 Untuk Gerakan Save Aru Islands

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com – Wajah Koordinator Gerakan Save Aru Mika Ganobal muncul di layar besar, disusul Pendeta Jacky Manuputty, dan tokoh perempuan Aru Dolfince Gologay.  Ada  lagu hiphop dari Molukka Hiphop Community (MHC),  juga suara penyair Weslly Johannes dan Wirol Haurissa membacakan puisi. 

Silih berganti pemandangan alam Aru nan hijau dan sungai air laut dengan bakau-bakau tebal.  Suara burung cendrawasih yang direkam Miquel Garcia dari Swiss juga terdengar.   Puluhan aktivis pecinta alam bertepuk tangan menyaksikan tayangan video yang menggambarkan sekilas kolaborasi dalam gerakan Save Aru.

“Jika tanah sebagai ruang hidup mau dirampas, jika tiada kawan berjuang, kepada siapa masyarakat adat bisa berlindung?  Sebuah koalisi besar, masyarakat adat, perempuan, pemuda, mahasiswa, dosen,  peneliti, guru besar, tokoh agama, pegawai negeri sipil, jurnalis,  seniman, komunitas-komunitas kreatif, para pecinta alam, dan berbagai stakeholder dari Aru, merambah Maluku, merambah Indonesia, sampai ke lima benua di muka Bumi,”  demikian sepotong narasi yang dibacakan pemandu acara Mark Ufie seusai pemutaran video tadi.

“Gerakan Save Aru menjadi model perjuangan masyarakat adat yang berhasil  karena semangat sukarela, kolaborasi, solidaritas, dan anti kekerasan. Pertama dalam sejarah, media sosial diberdayakan untuk advokasi lingkungan yang berhasil mengubah kebijakan negara,” lanjut Mark Ufie,  lantas mengundang  Habib Almascatie naik ke atas panggung.mewakili ribuan orang yang pernah  bergabung dalam gerakan Save Aru.

Perhimpunan Kreativitas Anak-Anak Alam (Kanal) Maluku memang memilih gerakan Save Aru sebagai penerima Anugerah Hijau Kanal Rupidara 2018 untuk kategori pergerakan rakyat dalam membela lingkungan hidup. 

Menurut Kanal Maluku, gerakan yang menggunakan tagar #SaveAruIslands untuk melawan rencana pembangunan kebun tebu dan pabrik gula di Kepulauan Aru dinilai sangat layak mendapat penghargaan sebab berhasil menggagalkan kerusakan lingkungan, dengan menggunakan cara-cara damai. 

Ketua Umum Perhimpunan Kanal Maluku M. Azis Tunny dalam Malam Penganugerahan di Hotel Santika Ambon, Sabtu (1/9) malam, menyebutkan gerakan Save Aru yang dipimpin Mika Ganobal di Dobo merupakan model kolabosi masyarakat  adat bersama para aktivis, jurnalis, akademisi, ulama, dan beragam penyandang kepentingan dari kampung sampai ke seluruh dunia. 

“Terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat adat Aru yang telah melibatkan kami semua untuk sama-sama bergerak,” kata Almascatie saat menerima plakat Anugerah Hijau Kanal Rupidara.

Almascatie  sendiri dalam gerakan  Save Aru dipercaya sebagai koordinator media sosial.  Dia menyebutkan,  melalui media sosial,  gerakan Save Aru menjadi besar dan melibatkan orang-orang di lima benua.

Para aktivis pecinta alam di Ambon menyambut gembira anugerah untuk gerakan Save Aru.  Fathul Kwairumaratu membacakan  puisi “Aru, Tarik Busurmu” sebagai rasa hormat kepada gerakan Save Aru.

“Saya bangga bisa membacakan puisi untuk Aru,” ujar Fathul.

Selain Gerakan Save Aru Islands, Perhimpunan Kanal Maluku juga memberikan anugerah yang sama kepada Green Moluccas yang dipimpin Irene Sohilait, harian Kabar Timur, dan aktivis kemanusiaan Yanes Balubun. 

Anugerah Hijau Kanal Rupidara pertama kali diberikan tahun 2014 kepada Kepala Kewang Negeri Haruku Eliza Kisya,  Dominggus Sinanu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku, dan LKBN Antara Biro Maluku.

Nama Rupidara diambil dari nama Rudolf Rupidara asal Pulau Kisar, yang menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto sebagai perintis lingkungan atas jasanya menanam pohon akasia di lahan gersang.

(Rudi Fofid/Maluku Post/foto save aru-revelino berry)

Dr Willem Burung: Jangan Sampai Bahasa Di Papua Punah

Detik Nusa
Dr Willem Burung: Jangan Sampai Bahasa Di Papua Punah
Diskusi yang diadakan oleh Oxford Society of Indonesia di Hotel Sangli-La, Jakarta Pusat (30/8/2018).
Jakarta -- Fungsi bahasa (linguistik) dalam suatu komunitas maupun dalam konteks suatu daerah merupakan hal yang sangat penting dalam keragaman budaya suatu negara.

Dr. Willem Burung, seorang putra Papua yang telah meraih gelar Doktor dari Universitas Oxford membahas tentang hal ini dalam seminar dan diskusi yang diadakan oleh Oxford Society of Indonesia di Hotel Sangli-La, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).

“Umumnya orang memandang linguistik sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan hal belajar-mengajar dan atau menerjemah-menafsirkan bahasa asing,” katanya.

Ternyata, kata dia, pemahaman seperti ini tidak benar. Linguistik adalah sebuah studi ilmiah tentang bahasa manusia. Seorang linguis bekerja dengan menganalisis struktur bahasa sesuai pemakaian bahasa seturut penutur jati/native speakers.

Menurut putra Papua ini, aspek-aspek linguistik yang dipelajari seorang linguis diantaranya properti bunyi (fonetik), struktur bunyi (fonologi), struktur kata (morfologi), struktur klausa (sintaksis), struktur kalimat (sintaksis), analisis semantik, dan analisis pragmatik. Dalam acara ini Dr. Willem menjelaskan aspek-aspek diatas beserta contoh-contoh nyata yang menarik.

“Kita mungkin sulit membayangkan kalau bahasa yang kita pakai akan punah, tapi pada kenyataanya, sebuah bahasa dapat saja mengalami kepunahan. Punahnya suatu bahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor,” jelas Willem Burung.

Faktor-faktor tersebut karena tidak lagi digunakan dalam komunikasi, baik melalui sikap berbahasa, pilihan berbahasa, atau punahnya penutur jati/native speakers. Faktor lainnya karena kebijakan berbahasa (language policy).

“Ini bisa melalui pemusnahan bahasa, dominasi bahasa lain, maupun pembatasan ranah pemakaian,” katanya.

Faktor lainnya yang disebabkan bukan dari suatu kebijakan atau faktor lainnya adalah karena bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, wabah penyakit, atau wabah kelaparan dan pemusnahan etnis.

Dr. Willem menjelaskan, berbagai contoh dari bahasa Wano dan beberapa bahasa daerah di Indonesia sebagai ilustrasi.

(Lihta ini: 5 Suku di Kabupaten Keerom Papua Punah)

Wano adalah sebuah bahasa di Papua yang digunakan oleh sekitar 7.000 orang penutur asli / native speakers, yang tinggal di daerah sekitar Puncak Jaya, puncak gunung tertinggi di Indonesia.

Menurut Gary F. Simons dan Charles D.Fennig (2018), bahasa Wano termasuk kategori 6b (Threatened), yaitu kategori bahasa yang terancam punah.

Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber yang merupakan tokoh masyarakat dalam bidang budaya, sejarah, sosial, dan kemasyarakatan yang turut memberikan masukan dan ide-ide dalam diskusi acara tentang kesadaran akan kepunahan bahasa dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut.

Dalam seminar ini Dr. Willem juga menunjukkan beberapa peran linguistik dalam pembangunan masyarakat dan kepentingan bahasa.

Sebelum menyelesaikan disertasi doktoralnya di Universitas Oxford pada tahun 2017, Dr Willem bekerja sebagai konsultan linguistik dan bahasa di Universitas Negeri Papua.

Presiden Oxford Society of Indonesia Rio Haminoto mengatakan, secara regular Oxford University Society mengadakan dialog di antara para alumni dan intelektual Universitas Oxford, pemerhati bidang dan para pemangku kepentingan di Indonesia untuk menghasilkan rangkaian pertukaran berbagai macam ide di berbagai bidang.

“Kami harapkan dapat dan mampu menghasilkan sebuah kontribusi nyata untuk Indonesia,” harapnya.

Acara kali ini merupakan yang keempat dalam rangkaian seri bernama Monthly Talk. Topik-topik yang telah diangkat sebelumnya mencakup konservasi harimau Sumatra, pengukuran tingkat kemiskinan dan penemuan baru dalam riset panel surya yang berpotensi menghemat milyaran rupiah per hari jika diaplikasikan di jaringan listrik Jawa-Bali.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, yang memiliki lebih dari tiga ratus grup etnik yang berbeda, dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kita semua memiliki kewajiban untuk melestarikan dan menjaga budaya warisan bangsa dari kepunahan.

“Riset seperti yang telah dilakukan oleh Dr. Willem Burung tentunya sangat berharga dalam melestarikan kekayaan bahasa yang dimiliki bangsa kita ini,” imbuh Rio Haminoto.

Baca juga:
  1. Diprediksi, Tahun 2040 Orang Asli Papua akan Punah dalam Pangkuan NKRI
  2. Jumlah OAP Kian Minim, Pendatang Dominasi Wilayah Kondusif
  3. Orang Asli Papua (OAP) Sedang Menuju Minoritas di Papua
  4. Papua 30 Persen, Pendatang 70 Persen: Mari Refleksi?

Copyright ©Lintas10 "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Polisi Indonesia Menembak, Menyiksa dan Menangkap Siswa di Jayapura

Detik Nusa
Polisi Indonesia Menembak, Menyiksa dan Menangkap Siswa di Jayapura
Laporan ini awalnya diterbitkan oleh Organisasi Hak Asasi Manusia, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) dan dapat dibaca di sini.
___________
Koalisi Internasional untuk Papua telah menerima informasi yang dapat dipercaya sehubungan dengan dugaan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap dua siswa Papua pada tanggal 27 Agustus 2018 di daerah perumahan Perumnas 3, Waena, Jayapura. Yetron Kogoya menderita luka tembakan di bagian bahu kanan (lihat gambar diatas) saat petugas polisi melepaskan tembakan ke sekelompok siswa Papua.

Dia kemudian dibawa ke rumah sakit Polisi Bhayangkara untuk dilakukan perawatan medis. Asmel Yigibalom disiksa oleh petugas polisi selama ditahan di pos Polisi Perumnas 3, dan mengakibatkan cedera di bagian kepalanya hingga berdarah, dan itu dilakukan penjahitan di Rumah Sakit Umum Abepura.

Menurut informasi yang diterima, petugas polisi dari kepolisian kabupaten Jayapura menangkap setidaknya 14 siswa dari kabupaten Lanny Jaya dan menahan mereka di kantor polisi distrik di Jayapura untuk sementara waktu.

Penembakan terjadi sekitar tengah malam, setelah sekelompok mahasiswa - semua tinggal di asrama mahasiswa Lanny Jaya - berkumpul di pos polisi di permukiman Permunas 3 di Waena, di mana dugaan pelaku pencurian sepeda motor mencari perlindungan dari massa.

Sebelum kejadian itu, para pelaku yang tidak dikenal telah menghentikan seorang penduduk asrama, mengancamnya dengan parang dan mencuri sepeda motornya. Selanjutnya, sekelompok siswa dari asrama mencari area Perumnas 3, di mana mereka menemukan pelaku yang diduga dan mengejar mereka.

Ketika petugas polisi menolak menyerahkan para tersangka pelaku, para siswa menjadi marah dan pertengkaran sengit antara polisi dan para pelajar dimulai. Para siswa mengklaim bahwa petugas polisi menghina mereka sebagai 'babi', 'anjing', dan 'bodoh', sehingga kelompok itu menanggapi dengan melempar batu ke pos polisi.

Sekitar pukul 12.00, petugas di pos polisi melepaskan dua tembakan peringatan dan melaporkan insiden itu ke kantor polisi setempat, meminta bantuan. Selama perdebatan, petugas polisi menangkap seorang siswa bernama Asmel Yigibalom dan menyeretnya ke dalam pos polisi, di mana para petugas berulang kali memukul kepala Asmel.

Takut eskalasi lebih lanjut, para siswa duduk di dekat pos polisi dan menunggu. Sekitar pukul 01.00 pagi, para siswa bubar, sebagai sebuah truk polisi dengan anggota unit kontrol massa yang bersenjata lengkap, DALMAS, tiba di lokasi. Beberapa siswa melarikan diri ke arah kampus Universitas baru sementara siswa lain melarikan diri menuju permukiman Permuns 3.

(Baca juga: Legislator Papua: Jokowi Harus Tepati Janji Selesaikan Kasus Paniai)

Selama pelarian, Yetron Kogoya terkena peluru di bahu kanan dekat kampus universitas baru di sungai Kamwolker. Polisi menangkap 14 siswa di banyak tempat. Sementara Yetron Kogoya menerima perawatan medis di Rumah Sakit Polisi Bhayangkara, 13 siswa lainnya ditahan di kantor polisi Jayapura (POLRESTA Jayapura) untuk diinterogasi lebih lanjut. Saat ini tidak diketahui apakah polisi akan mengajukan tuntutan terhadap para siswa.

Tabel nama-nama siswa yang ditangkap dalam insiden itu.

No
Nama
Informasi tambahan
1
Yetron Kogoya Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
cedera peluru yang berkelanjutan di bahu kanan dan saat ini menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polisi Bhayangkara
2
Asmel Yigibalom Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
cedera kepala pendarahan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penyiksaan polisi di Pos Polisi Perumnas 3;
ditangkap di Rumah Sakit Umum Abepura selama perawatan medis karena luka itu dijahit
3
Nani Kotouki Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
4
Boka Wenda Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
5
Kalenus Wenda Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
6
Mell Wenda Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
7
Nerianus Kogoya Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
8
Agus Kossay Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
9
Habel Yigibalom Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
10
Alfreton Kogoya Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
11
Epris Yoman Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
12
Niles Kogoya Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
13
Rizki Yigibalom Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
14
Rendi Wenda Mahasiswa asrama Lanny Jaya;
Posted by: Admin
Copyright ©Free West Papua Campaign "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sabtu, 01 September 2018

Melihat Kembali "Berenang untuk West Papua" - #SwimForWestPapua

Detik NusaPada bulan Agustus 2017, Enam perenang muda telah menyebrangi danau sejauh 69 km di sepanjang Danau Jenewa. Mereka bersama-sama membawa tulang-tulang rakyat West Papua dan suara suatu bangsa yang sedang menanti.
Enam Perenang untuk West Papua (#SwimForWestPapua) depan markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss.
Pemerintah Indonesia telah melarang petisi tentang tuntutan suara yang diawasi secara internasional dan Hak Asasi Manusia untuk Penentuan Nasib Sendiri bagi West Papua.

Namun Peitisi berhasil diselundupkan dari desa-desa di dataran tinggi hingga pesisir pntai. Lebih dari 70% populasi Masyarakat Pribumi West Papua atau total 1,8 juta orang Papua telah menandatangani Petisi untuk referendum sejak awal 1960-an. Petisi itu kemudian disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berenang untuk West Papua (#SwimForWestPapua) adalah gerakan akar rumput untuk Kemerdekaan West Papua 2017 untuk mengamankan referendum kemerdekaan secara bebas dan adil untuk orang Papua yang telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan genosida perlawan yang telah dimulai sejak tahun 1960-an.

(Lihat ini: Renang #SwimForWestPapua Telah Berhasil Membawa Petisi West Papua Menyeberangi Danau Jenewa)

Petisi ‘kekuatan orang’ ini secara langsung melengkapi upaya diplomatik yang lebih tinggi dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP).
Kami menyampaikan terima kasih kami yang mendalam kepada tim #SwimforWestPapua atas waktu pelatihan, dedikasi, dan inspirasi tak kenal lelah bagi banyak orang di seluruh dunia. Untuk mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagi orang-orang Papua yang telah terisolasi selama 56 tahun, itu benar-benar luar biasa. Semoga semua yang telah Anda berikan dikembalikan kepada Anda dalam ukuran penuh.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ratusan ribu pendukung di setiap benua di seluruh dunia yang meluangkan waktu untuk memasukkan nama mereka bersama dengan 1,8 juta orang Papua yang berani dalam solidaritas menghimbau kepada PBB untuk #LetWestPapuaVote. Setiap tanda tangan pada petisi adalah bukti kecil seberapa besar suara kita saat disajikan sebagai satu.

(Lihat ini: 1,8 Juta Petisi untuk Kemerdekaan West Papua telah Dipresentasikan Kepada PBB)

Terakhir, untuk rakyat West Papua, Anda adalah inspirasi harian kami dan alasan mengapa tim kampanye kami di seluruh dunia mendedikasikan hati dan waktu mereka untuk berdiri di samping Anda di jalan menuju kemerdekaan.

Kerja global kami bersama untuk memastikan setiap hak Melanesia untuk mencapai penentuan nasib sendiri dan pawai #FreeWestPapua.

* Laporan Dominic Godfrey dalam wawancara audio tentang Renang untuk West Papua dan Petisi Rakyat West Papua. Awalnya diterbitkan oleh Radio NZ untuk Dateline Pacific (06 Sep 2017).


Posted by: Admin
Copyright ©Free West Papua Campaign "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Penerimaan Praja IPDN Papua 90 Persen bukan OAP, Natalius Pigai: Diskriminasi!

Detik Nusa
Penerimaan Praja IPDN Papua 90 Persen bukan OAP, Natalius Pigai: Diskriminasi!
Ilustrasi Praja IPDN di Papua.
Jayapura -- Penerimaan praja IPDN di Provinsi Papua tahun ajaran 2018/2019 dinilai diskriminatif terhadap Orang Asli Papua (OAP). Praja tahun ini didominasi non OAP (bukan putera daerah Papua). Melenceng jauh Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus).

Kecaman ini disampaikan aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai. "Ini diskriminasi bagi putera dan puteri Papua di negeri Bhineka Tunggal Ika. Dari 70 praja itu, yang OAP hanya empat orang. Ya, penerimaan Praja IPDN dari Papua 90 persen bukan putra daerah. Saya tersinggung dan mengecam keras pemerintahan Jokowi, saudara Mendagri, Tjahjo Kumolo," kata Natalius Pigai kepada Jubi lewat sambungan telepon, Sabtu, (31/8/2018).

(Baca: DPRP - MRP Minta Pengumuman Seleksi IPDN di Pending)

Menurut mantan Komisioner Komnas HAM ini, salah satu kekuatan perekat NKRI adalah distribusi kekuasaan yang merata di seluruh negeri, agar semua anak bangsa terwadahi dalam mesin perubahan. Supaya mereka merasa memiliki negeri ini.

"IPDN didirikan untuk memperkuat ketataprajaan birokrasi pemerintanan daerah sebagai wujud nyata otonomi berbasis lokal sesuai amanat pasal 18, UUD 1945 yaitu Indonesia yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Dikatakan Pigai, dari hasil penerimaan akhir IPDN, dimana 90 persen yang diterima bukan OAP, maka itu artinya presiden dan Mendagri telah melecehkan bangsa pribumi Papua.

"Saya sayangkan kalian bisa lakukan diskriminasi akut, tanpa memertimbangkan kebijakan bagi putra dan putri Papua, untuk mengenyam pendidikan tata praja di sekolah terhormat di Kementerian Dalam Negeri yang kalian pimpin saat ini," ucapnya.

(Lihat ini: Mahasiswa Papua Menentang Program Tentara Masuk Sekolah)

Akibatnya, lanjut dia, jangan kalian kecewa kalau suatu saat mereka ini tidak dipakai sebagai kekuatan birokrasi di daerah.

"Sekali lagi sebagai mantan Komnas HAM saya ingatkan amanat konstitusi HAM bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi dan segregasi atas dasar pertimbangan etnis, ras, golongan dan antar agama. Saya sangat tersinggung dengan pemerintahan yang diskriminatif, membiarkan rasialisme berkembang di negeri Pancasila ini,"nya.

"Saya minta Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh memberi dukungan biaya pendidikan dengan membebani APBD yang dikumpulkan dengan keringat rakyat Papua sebagai konsekuensi atas keputusan Kementerian Dalam Negeri yang diskriminatif terhadap rakyat Papua asli," sambungnya.

Terpisah, dosen Hubungan Internasional Uncen, Marinus Yaung menambahkan, dirinya ragu dengan kualitas lulusan IPDN, apabila diibandingkan dengan kualitas anak didiknya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Ilmu Admintrasi, Administrasi Negara, Antropologi, ilmu Kesejahterahan Sosial dan Ilmu Hubungan Internasional.

Menurutnya, lulusan Uncen terbukti lebih berkualitas dan siap kerja di seluruh kabupaten di Provinsi Papua dibandingkan alumnus IPDN.

"Kerja-kerja teknis di lapangan dalam birokrasi Pemda kabupaten di posisi eselon III dan IV, alumnus Uncen jauh lebih menguasai dan sangat kompeten dibandingkan alumnus IPDN," ujar Yaung.

Bagi dia, IPDN cuma menang nama, status ikatan dinas dan kampus plat merah yang siswanya dapat uang saku. "Kalau mahasiswa Uncen juga dapat uang saku perbulan, memiliki ikatan dinas langsung dengan Pemda di seluruh Papua. Pasti IPDN kampus Papua tutup," tutupnya. (*)

(Lihat ini: Nasionalisme Papua di Bunuh Melalui Program Afirmasi dan Adem)


Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com