Sabtu, 01 September 2018

Special Envoy: Pasifik Tidak Bisa Lagi Tutup Mata Terhadap West Papua

Detik Nusa
Special Envoy: Pasifik Tidak Bisa Lagi Tutup Mata Terhadap West Papua
Foto: Utusan khusu Vanuatu untuk West Papua, Lora Lini (kiri).
Port Vila -- Utusan khusus Vanuatu yang baru ditunjuk untuk West Papua, Lora Lini mengatakan, masalah West Papua adalah sesuatu yang Pasifik tidak bisa lagi menutupi matanya.

Vanuatu akan meminta dukungan dari negara-negara Pasifik dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pekan depan (6-8 September 2018) di Nauru, untuk mendukung rencananya meminta Majelis Umum PBB untuk membawa West Papua pada daftar dekolonisasi.

Hal tersebut Lini sampaikan dalam sebuah wawancara dengan Radio New Zealand bersama Moera Tuilaepa Taylor tentang peran barunya.

Silahkan dengarkan berita audionya berikut ini.

Posted by: Admin
Copyright ©Radio New Zealand "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Sekarang, Waktunya untuk West Papua!

Detik NusaTahun lalu, Pengacara HAM Internasional, Melinda Janki mengatakan "Ini bukan masalah jika tetapi ketika orang Papua Barat akan diberikan tindakan penentuan nasib sendiri yang sebenarnya."

Dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan, upaya diplomasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mereka telah memposisikan untuk membuat beberapa keuntungan politik baru menuju tujuan akhir kemerdekaan West Papua.

West Papua tidak pernah lebih dekat untuk mengubah skala keadilan di Melanesia daripada sekarang. Dua belas bulan ke depan adalah saat yang penting untuk mengumpulkan dukungan penting bagi hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua di Majelis Umum PBB.

Waktu bagi Bangsa Pasifik untuk mengambil sikap publik telah tiba!.

Minggu ini para pemimpin yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) akan berkumpul di Nauru untuk membahas regionalisme Pasifik. Slogan resmi untuk pertemuan tersebut adalah “Membangun Pasific yang Kuat: Orang-Orang Kita, Kepulauan Kita, Kehendak Kita.” Waktu akan segera mengatakan apakah solidaritas Pasifik adalah nilai sejati orang-orang atau sekadar titik pembicaraan kepemimpinan modern yang sulit dipahami.

Agenda 2018, forum akan mencakup diskusi tentang keamanan regional, keamanan lingkungan, dan perubahan iklim. Kasus West Papua adalah salah satu contoh paling relevan dari apa yang dapat terjadi ketika ada kekurangan solidaritas dan fokus regional. Di kawasan regional Melanesia, keamanan terancam oleh kehadiran pihak Indonesia, yang merupakan negara Asia Tenggara yang tengah bermain pengaruhnya melalui keuangan mereka di seluruh Pasifik.

Menurut Juru Bicara Free West Papua Campaign - Nederland, Raki Ap, mengatakan:
“Ketika menyangkut keamanan lingkungan dan perubahan iklim, Pasifik harus menyadari bahwa Indonesia menyebabkan kerusakan ekologi yang sangat besar di Melanesia - West Papua. Kebijakan pemerintah yang merusak dan kurangnya pengawasan terhadap pencemar kotor yang mengekstraksi sumber daya alam membuat kontribusi besar terhadap perubahan iklim setiap tahun. Forum ini harus mengatasi keserakahan kekuatan asing yang tak pernah puas di West Papua, dan di seluruh Pasifik atau jika tidak, maka tanah air kita akan segera lenyap". 
"Sudah saatnya untuk mengurangi kerusakan masa lalu dan menetapkan kursus baru untuk orang-orang kita. "

Dukungan untuk West Papua

Salah satu sekutu terkuat untuk terlibat dalam forum tentang West Papua adalah Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah di Kepulauan Pasifik (PIANGO). Jaringan kepemimpinan PIANGO adalah mitra integral dalam pembentukan ULMWP.

Selama beberapa tahun berturut-turut, PIANGO telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong anggota forum (PIF) untuk memasukkan isu-isu dekolonisasi dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua untuk agenda pertemuan.

Mereka juga mendorong agar ULMWP diberi tempat yang tepat di meja Pasifik sebagai anggota penuh dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Vanuatu juga memimpin negara-negara Pasifik sebagai contoh bintang solidaritas Pasifik dengan berkomitmen untuk mengatasi penentuan nasib sendiri West Papua melalui PBB. Selama pertemuan di Samoa bulan lalu (10/08), Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu mengumumkan, ia berniat untuk menyerahkan resolusi yang menyerukan agar West Papua ditorehkan dalam daftar dekolonisasi PBB melalui Majelis Umum PBB.

Dia juga menegaskan kembali bahwa, Perdana Menteri Vanuatu; Charlot Salwai akan secara resmi menyajikan rancangan resolusi mereka ke Forum Kepulauan Pasifik (PIF) selama pertemuan puncak di Nauru (8/09).

Baca berikut ini:
  1. Vanuatu Menyajikan Rancangan Resolusi PBB untuk West Papua ke PIF
  2. Vanuatu Berencana Mengajukan Resolusi untuk West Papua Didaftarkan ke Dekolonisasi PBB
Beberapa negara Pasifik tetap berada di daftar wilayah non-pemerintahan sendiri dalam PBB. Kebenaran yang tidak menyenangkan dari dekolonisasi telah memudar dari dialog internasional dan agenda pertemuan, tetapi Vanuatu mengambil pendirian yang berani untuk West Papua agar dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar dekolonisasi untuk diberikan suara yang diawasi secara internasional, pada kemerdekaan yang ditolak untuk tetangga sesama Melanesia lebih dari 56 tahun.

Sikap Papua New Guinea (PNG) dan dukungan dari Fiji untuk West Papua masih tergantung pada keseimbangan.

Baca ini:
  1. Lora Lini: Vanuatu akan Melobi Dukungan dari Semua Negara Anggota PIF, termasuk Australia, PNG, dan Fiji
  2. Pemimpin Oposisi Menyerukan Kepada Fiji untuk Mengakhiri "Pengkhianatan" terhadap West Papua
  3. PIANGO Menyerukan Kepada Para Pemimpin Pasifik, Agar Masalah West Papua Dibawa ke PBB
Dalam Minggu ini, Pemimpin oposisi Fiji, Ro Teimumu Kepa dengan keras memanggil Perdana Menteri Frank Voreqe Bainimarama atas ketidakkonsistenan antara seruannya untuk solidaritas Melanesia dan kurangnya tindakan untuk West Papua.
Sekarang, Waktunya untuk West Papua!
Pawai Papua Merdeka yang diorganisir oleh Uni Samoa Pertama di luar Forum Kepulauan Pasifik terakhir di Apia, Samoa 2017.
###

Untuk pertanyaan pers, silakan hubungi lewat E-mail: kate@freewestpapua.org


Posted by: Admin
Copyright ©Free West Papua Campaign "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Di Nilai Tidak Beri Solusi, Program Transmigrasi di Tolak Uskup Timika

Detik Nusa
Di Nilai Tidak Beri Solusi, Program Transmigrasi di Tolak Uskup Timika
Timika -- Pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua Mgr John Philip Saklil tegas menolak program transmigrasi di wilayah Papua termasuk di Kabupaten Mimika dengan alasan apapun juga untuk kepentingan pemekaran.

“Gereja prinsipnya tidak setuju dengan program transmigrasi bukan hanya di Mimika tapi juga di seluruh tanah Papua,” kata Uskup John di Timika, Jumat (31/8).

Pernyataan Uskup itu menanggapi rencana Pemerintah Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika terkait rencana program transmigrasi di wilayah Distrik tersebut untuk percepatan pembangunan dalam rangka rencana pemekaran Kabupaten Mimika Timur dengan menyiapkan lahan transmigrasi seluas 25 hektare.

Menurut Uskup, program transmigrasi di Papua tidak menjawab persoalan masyarakat lokal, melainkan sebaliknya akan menyebabkan masyarakat lokal tergusur.

“Aneh jika program transmigrasi dianggap sebagai solusi sebab itu yang menyebabkan kerusakan sumber-sumber hidup masyarakat lokal. Dusun-dusun masyarakat lokal habis. Bahkan Gubernur Papua terpilih, Lukas Enembe dalam kesempatan lain menyatakan menolak program transmigras.

Penolakan itu dilakukan lantaran program transmigrasi dari luar Papua akan berdampak cukup besar bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dimana kata Uskup, orang asli Papua akan semakin tersisih dan menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Akibatnya, timbul kecemburuan sosial yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat asli Papua dan non Papua.

(Baca ini: Astaga !!! Orang Papua sedang Menjadi Minoritas di Tanah Sendiri)

Ia mengatakan yang perlu dilakukan Pemerintah adalah membuat program agar masyarakat lokal bisa sehat dan banyak anak, pendidikan dan kesehatan mereka diperhatikan dengan baik sebab transmigrasi tidak bisa menjawab persoalan itu. Selanjutnya dana yang besar untuk program transmigrasi menurut Uskup, lebih bijak jika digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat lokal.

“Begitu gampang orang menganggap orang Papua atau orang lokal bisa dibangun dengan transmigrasi, padahal tidak. Nyatanya, walaupun sejumlah besar pembangunan di Papua dirancang oleh Jakarta, tetapi Jakarta sendiri kurang memberikan perhatian serius terutama dalam hal fundamental seperti pada persoalan perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber hak hidup masyarakat lokal,” tuturnya.

(Baca juga, ini: Data BPS: Penduduk Asli Jadi Minoritas di 5 Wilayah Papua)

Uskup juga menyoroti fenomena penjualan tanah oleh transmigran sebagai kegagalan program transmigrasi. Menurutnya, realitas penjualan tanah yang dilakukan oleh transmigran adalah isyarat bahwa Pemerintah bukan hanya gagal menyiapkan mereka sebelum dikirim tetapi juga Pemerintah terkesan memungut begitu saja orang di pinggir jalan lalu dikirim ke Papua.

“Kalau para transmigran dikirim agar masyarakat lokal bisa belajar dari mereka, apa yang harus dipelajari oleh orang Papua dari mereka yang dipungut di pinggir jalan untuk ikut program transmigrasi,” katanya.

“Seharusnya tanah yang diberikan itu diolah. Jika tidak diolah maka dikembalikan kepada masyakat lokal bukan dijual bahkan dengan nilai miliaran rupiah,” ucapnya lagi.(*)

(Lihat ini: 5 Suku di Kabupaten Keerom Papua Punah)


Copyright ©Sinar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Imigrasi Ambon Terbitkan 20 Paspor Setiap Hari

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon Mas Budi mengatakan, Kantor Imigrasi Ambon pada kondisi sekarang ini menerbitkan buku paspor dalam satu hari mencapai 18 hingga 20 buah. "Jadi sekarang ini agak sepi, tidak seperti waktu-waktu menjelang liburan bisa melonjak naik hingga 40 buah paspor per hari," ujarnya, Jumat (31/8).
Ambon, Malukupost.com - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon Mas Budi mengatakan, Kantor Imigrasi Ambon pada kondisi sekarang ini menerbitkan buku paspor dalam satu hari mencapai 18 hingga 20 buah.

"Jadi sekarang ini agak sepi, tidak seperti waktu-waktu menjelang liburan bisa melonjak naik hingga 40 buah paspor per hari," ujarnya, Jumat (31/8).

Mas Budi mengatakan, selama tahun 2017 Imigrasi Kelas I Ambon menerbitkan sedikitnya 7.000 buah paspor periode Januari-Desember 2017, dan diperkirakan tahun 2018 bisa mencapai 8.000 buah paspor.

"Bayangkan saja pada bulan Januari hingga April 2018 setiap bulan itu Imigrasi Ambon menerbitkan 40 buah paspor perhari, situasi dan kondisi seperti ini memang bisa dimaklumi sebab ada juga penambahan pembuatan paspor haji," katanya.

Tetapi sekarang ini lagi sepi, lanjutnya, jadi dalam sehari sekarang ini tidak mencukupi 20 buah buku paspor, ada yang hanya 18 buah, kemudian 19, kalau berlebihan paling tidak 21 buah paspor.

Mas Budi juga mengakui, kalau di Imigrasi Ambon juga sudah memiliki program pembuatan paspor secara daring, hanya saja sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kota Ambon dan Maluku pada umumnya.

"Masyarakat beranggapan bahwa mengurus paspor toh tetap datang juga ke Kantor Imigrasi untuk foto, jadi kalau sampai sekarang belum manfaatkan secara baik maka apalah arti fasilitas seperti itu, dan hal ini sudah saya sampaikan juga kepada Gubernur Maluku Said Assagaff saat berkunjung ke Kantor Imigrasi Ambon pekan lalu," ujarnya.

Sebenarnya kami sudah tidak lagi melayani antrean panjang secara manual untuk mengurus paspor.

Karena itu dalam waktu dekat akan ditugaskan satu orang petugas yang difasilitasi dengan sebuah komputer jinjing di depan pintu masuk Kantor Imigrasi untuk nantinya masyarakat yang datang untuk mengajukan permohonan paspor akan diarahkan ke petugas itu terlebih dahulu.

"Jadi sudah tidak lagi budaya antrean tetapi secara daring, disitu dia mengisi semua persyaratan langsung di proses, dan kalau sudah memiliki nomor antrean tinggal giliran foto saja sudah selesai," ujarnya.

Program ini dalam waktu dekat akan dilaksanakan, lanjutnya, kalau sudah ada peralatannya apakah itu komputer jinjing, komputer guna pengambilan data terus dilaksanakan. (MP-3)

Diikuti Crosser Cilik, Kejurnas Motocross Powertrack 2018 di Blora Berjalan Seru

Detik Nusa
Tiga orang crosser atau starter kecil sedang melintasi salah satu tikungan yang ada di Sirkuit Super Mario Blora. (foto: res-infoblora)
BLORA. Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Motocross Powertrack bertajuk “Kratingdaeng Supercrosser Powertrack Indonesian Dirtbike Championship 2018” seri ke 4 berjalan seru di Sirkuit Super Mario Blora mulai hari ini, Sabtu (1/9/2018).

Pasalnya selain diikuti crosser atau starter dewasa, kejurnas ini juga diikuti starter cilik usia 10 tahun. Mereka terlihat lincah dalam mengendalikan laju motornya meskipun usia masih anak-anak. Para starter cilik ini mengikuti motocross kelas SE MX2 Junior A dan SE MX2 Junior B.

Satu per satu strater cilik mencoba lintasan sepanjang 1,2 kilometer yang berliku di Sirkuit Super Mario, Kelurahan Kunden, Blora. Tak hanya kecepatan saja, aksi jumping mereka ketika mengendarai motor sering membuat penonton kagum.

“Seru, ternyata ada kelas untuk anak-anak. Pastinya mereka sudah dibekali dunia balap sejak dini, sehingga sudah terbiasa mengendarai motor di arena balap seperti ini. Baru kali ini saya nonton motocross pesertanya anak-anak,” ucap Sutrisno, salah satu penonton.

Kejurnas balap Motocross Powertrack seri 4 akan berlangsung hingga Minggu (2/9/2018) di Sirkuit Super Mario Blora. (foto: res-infoblora)
Bupati Djoko Nugroho yang hadir menyaksikan di tribun VIP bersama jajaran Forkopimda, ikut memberikan tepuk tangan kepada anak-anak yang ikut meramaikan balapan. Mereka memang sejak kecil dilatih menjadi pembalap, sehingga tidak boleh ditiru jika tidak memiliki kemampuan yang terlatih.

“Alhamdulillah event nasional ini bisa diselenggarakan di Blora. Tujuannya tidak lain untuk memperkenalkan Blora, agar nama Blora semakin dikenal luas melalui olahraga motor. Terlebih sirkuit yang kita miliki ini banyak disukai para pembalap karena memiliki pemandangan yang bagus, banyak pepohonan hijau,” ucap Bupati.

Menurut Bupati, sirkuit ini ini terbilang komplit untuk urusan grasstrack atau motocross. Dimana telah tersedia handicap table top, lumba-lumba, doble jump dan super bowl. Tentu saja rintangannya aman buat motor harian yang telah dimodifikasi untuk grasstrack. Para penonton juga bisa menonton nyaman duduk di tribun yang disediakan panitia.

“Kejurnas Kratingdaeng Supercrosser The Ultimate Dirtwar, Powertrack Indonesian Dirtbike Championship 2018 Putaran ke empat ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata sambil nonton grasstrack,” lanjut Bupati.

Sirkuit Super Mario Blora sepajang 1,2 kilometer berstandart nasional menjadi tempat penyelenggaraan event Kerjunas Motocross Powertrack 2018. (foto: res-infoblora)
Berdasarkan data yang diterima, dalam gelaran Kejurnas Motocross Powertrack bertajuk “Kratingdaeng Supercrosser Powertrack Indonesian Dirtbike Championship 2018” series-4 ini diikuti oleh 350 starter se Indonesia. Bahkan panitia bersama pihak sponsor mendatangkan bintang tamu pembalap nasional dan pembalap luar negeri untuk memeriahkan acara. Event akan berlangsung hingga Minggu (2/9/2018).

Seperti pada seri sebelumnya., pada seri keempat Powertrack ini kelas yang dilombakan antara lain,
  1. Kelas Powertrack : Bebek modif 110 cc Open, Bebek modif 125 cc Open, Sport Open, Bebek std pemula. Untuk kelas (non kejurnas): Bebek modif 125 cc pemula dan OMR Gordon.
  2. Kelas Motocross memperlombakan: SE 50 cc, SE 65 cc, SE 65 cc Novice (non kejurnas), SE 85 cc, SE MX2 Junior A, SE MX2 Junior B (non kejurnas), SE MX2 Open, SE MX1 Open, SE EXC Open (non kejurnas)
  3. Tambahan FFA Pemula Open
(res-infoblora)

Jamaah Haji Asal Blora Meninggal di Rumah Sakit King Abdullah Jeddah

Detik Nusa
Kepadatan masjidil haram saat haji 2018. Satu jamaah haji Blora meninggal di Jeddah, Arab Saudi karena sakit. (foto: istimewa)
BLORA. Satu jamaah haji asal Blora, tepatnya dari Desa Brabowan Kecamatan Sambong atas nama kasto Semito (77) dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Abdullah Jeddah, Arab Saudi setelah menderita sakit.

Menurut laporan Seksi Kesehatan dilansir dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, kondisi Kasto memburuk sejak 29 Agustus 2018 lalu dan dilakukan tindakan medis lanjut. Namun, pukul 21.30 WAS (Waktu Arab Saudi), Kasto dinyatakan wafat. Jenazah Kasto dimakamkan di Rahmah Fayha Jeddah.

Sejak tiba di Jeddah, Kasto langsung dirujuk di Rumah Sakit King Abdullah dan telah dibadalhajikan oleh pemerintah. Ia berangkat ke Arab Saudi tergabung dalam kloter 53 SOC yang tida di Arab Saudi pada awal Agustus lalu.

Salah seorang staf di Seksi Umroh dan Haji Kantor Kemenag Blora H Imawan juga membenarkan bahwa sesuai informasi dari Ketua Kloter 53 SOC, seorang jamaah haji atas nama Kasto yang sempat dirawat akhirnya meninggal di RS King Abdullah Jeddah.

“Iya, benar, Mbah Kasto meninggal karena sakit dan dimakamkan di Jeddah. Kabar ini sudah disampaikan ke pihak keluarga,” ucapnya.

Jamaah haji Kabupaten Blora yang tergabung dalam kloter 52 SOC dan 53 SOC dijadwalkan akan kembali ke tanah air dari Madinah pada tanggal 11 dan 12 September mendatang. (res-infoblora)

Hakim PN Ambon Adili Terdakwa Penembak Warga Tanpa Sengaja

Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon kembali mengadili Markus Manuhutu alias Max (35), anggota Brimob Polda Maluku yang tidak sengaja menembak seorang warga Kota Tual pada pada Minggu (18/3) hingga tewas. Ketua majelis hakim PN setempat, Pasti Tarigan didampingi S. Pujiono dan Sofyan Parerungan selaku hakim anggota menggelar persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Yenni Yuliana Manuhutu dan suaminya Aris Oratmangun.
Ambon, Malukupost.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon kembali mengadili Markus Manuhutu alias Max (35), anggota Brimob Polda Maluku yang tidak sengaja menembak seorang warga Kota Tual pada pada Minggu (18/3) hingga tewas.

Ketua majelis hakim PN setempat, Pasti Tarigan didampingi S. Pujiono dan Sofyan Parerungan selaku hakim anggota menggelar persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Yenni Yuliana Manuhutu dan suaminya Aris Oratmangun.

Yenny mengaku tidak melihat insiden penembakan tersebut dan hanya mendegar suara seperti bunyi petasan lalu terdengar suara minta tolong dari terdakwa.

"Saat saya sampai di garasi, terdakwa sedang memegang leher korban yang sudah berlumuran darah dan ada sepucuk senpi laras pendek terletak di atas meja," akui saksi.

Saksi Aris Oratmangun juga mengaku tidak melihat insiden tersebut dan hanya mendengar suara letusan seperti petasan.

"Bunyi seperti petasan ini terdengar ketika saya berada di dalam kamar mandi," ujarnya.

Saksi lainnya atas nama Fanny Lekitoo dalam persidangan sebelumnya juga menjelaskan hanya melihat terdakwa dan korban di garasi mobil dan tidak ada lagi orang lain di sana.

Jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Sahrul Anwar mengatakan, terdakwa dijerat dengan pasal pasal 338 KUH Pidana sebagai dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidarinya adalah melanggar pasal 351 ayat (1) juncto pasal 159 KUH Pidana.

"Terdakwa diadili karena tanpa sengaja telah menghilangkan nyawa Michael Robert Manuhutu pada Minggu, (18/3) di Kota Tual," tandas JPU.

Awalnya terdakwa mendatangi korban di rumahnya sekitar pukul 09.00 WIT dan duduk di bagian garasi sambil berbincang-bincang, lalu korban mengatakan kalau duduk begini perlu membeli sesutu.

Terdakwa mengatakan korban ingin minum miras sehingga dia kembali ke tempat kostnya mengambil uang dan kembali dengan miras tradisional jenis sopi dan duduk dengan korban di bagian garasi.

Karena merasa gerah, terdakwa membuka bajunya dan melepaskan senjata api laras pendek jenis revolver di pinggang kanannya kemudian mengeluarkan amunisi lalu menyuruh korban menyimpan senpi di lemari dalam kamar.

Sedangkan amunisi yang telah dikeluarkan dari silinder revolver tersebut dimasukkan ke kantng celana terdakwa, namun dia tidak sempat menghitung berapa banyak amunisi yang dikeluarkan.

Korban yang sudah memegang senpi tersebut bukannya langsung membawa masuk senjata untuk disimpan dalam lemari di kamar tetapi masih sempat bergurau kalau senjata yang sudah kosong pelurunya apa mungkin bisa meletus.

Namun pembicaraan korban dibarengi dengan mengacungkan senpi ke arah tubuh terdakwa sambil menekan pelatuknya untuk membuktikan kebenaran ucapan terdakwa tetapi tidak terdengar bunyi letusan.

Ironisnya, terdakwa yang kembali mengambil senpi tersebut dan mengarahkan ke tubuh korban mengatakan senjata api yang sudah kosong amunisinya tidak bisa meletus, tetapi ketika pelatuknya ditekan langsung terdengar bunyi letusan.

Bunyi letusan ini spontan mebuat terdakwa kaget dan panik sehingga dia berteriak meminta tolong dan didengar saksi Yenni Yuliana Manuhutu yang saat itu sedang berada di dalam dapur.

Korban kemudian dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun namun akhirnya meninggal dunia pada Senin, (19/3) 2018 akibat luka di bagian leher yang tertembus timah panas. (MP-6)