Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Harga berbagai jenis sayuran di Ambon yang didatangkan dari luar daerah mulai bergerak turun dan bervariasi.
Hasil pantauan di lokasi pasar Mardika dan Batu merah, Rabu (1/8), para pedagang yang selama ini menjual sayuran jenis tanah kering yang didatangkan dari Surabaya, Jakarta maupun Manado mulai menurunkan harga.
Seperti misalnya sayur wortel yang pada dua hari lalu dipatok Rp30.000, kini turun menjadi Rp25.000/Kg, eceran Rp10.000/tiga buah tergantung ukuran, buncis juga turun dari Rp20.000 menjadi Rp16.000/Kg, harga boncil ini tidak jauh dengan harga buncis produksi petani lokal yakni Rp12.000/Kg, kecuali kol yang sedikit bergerak naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000/Kg, kentang Rp16.000/Kg.
Rasit, pedagang sayur yang ditemui di pasar Mardika, mengatakan harga sayuran yang selama ini di datangkan dari Surabaya masih normal saja, walaupun ada terjadi perubahan turun seperti wortel dan kol tetapi tidak mempengaruhi sayur yang lain.
"Kacang boncis juga tidak normal sebab ada harganya yang sama yakni Rp12.000/Kg, ada juga yang Rp14.000 hingga Rp16.000/Kg dengan alasan dari Pulau Jawa," ujarnya.
Sedangkan untuk sayuran produksi petani lokal seperti daun singkong, daun melinjo, sawi, bayam merah maupun bayam putih semuanya rata-rata Rp5.000/ikat, kemudian kacang panjang Rp8.000/ikat, terong Rp5.000/lima buah, ketimun Rp10.000/lima buah besar, tomat Rp12.000/Kg, buah pari Rp10.000/tiga buah besar, labu siam Rp5.000/buah.
Juli, warga yang berbelanja ketika dikonfirmasi mengakui kalau harga sayur produksi petani lokal masih tetap murah dan cukup banyak stok yang terlihat di pasar.
"Kecuali sayur kol yang selama ini di datangkan dari Surabaya ada sedikit bergerak naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000/Kg, kalau kentang masih normal Rp16.000/Kg.
Yang jelas, lanjutnya, harga sayuran di pasar berbagai jenis baik lokal maupun yang didatangkan dari pPulau Jawa masih dikatakan normal.
Sedangkan untuk bumbu masak seperti bawang putih dan bawang merah juga dijual rata-rata Rp30.000/Kg, cabai keriting panjang Rp50.000/Kg, cabai rawit Rp46.000/Kg, dan bumbu masak lainnya seperti jahe, kunyit, lengkuas rata-rata Rp5.000/ikat. (MP-2)
Rabu, 01 Agustus 2018
KNPB: Selamat HUT ke 38 Republik Vanuatu
Detik Nusa
Jayapura -- Sekretaris I Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) Mecky Yeimo mewakilli 29 perwakilan di tanah Papua, 3 wilayah konsulat, mengucapkan selamat ulang Tahun Republik Vanuatu ke- 38.
"Kami tak lupa sampaikan kepada Republik Vanuatu agar kian eksis mendukung mengangkat isu hak penentuan nasib sendiri bangsa West Papua di forum-forum Internasional, karena West Papua itu Vanuatu dan Vanuatu itu West Papua, serumpun Melanesia," katanya kepada Jubi, Senin (30/7/2018).
Dia mengapresiasi Vanuatu yang selalu konsisten dan jelas sikapnya bagi perjuangan Papua melepaskan diri dari Indonesia. Negara Vanuatu bersama rakyatnya selalu menjadi fasilitator bagi bangsa West Papua.
"KNPB bangga kepada pemerintah Vanuatu yang membangun pendekatan kepada West Papua, berkembangnya gerakan tersebut karena munculnya rasa ketidak amanan dari masyarakat Papua yang selalu mendapat tindak kekerasan oleh aparat TNI," katanya.
Dia mengatakan, gerakan rakyat Papua membangun koneksi dengan dunia internasional. Merespon kasus pelanggaran HAM seperti yang dilakukan negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan juga negara Eropa seperti Belanda yang pernah menjajah Papua.
"Upaya yang dilakukan oleh Vanuatu dalam mengangkat kasus pelanggaran HAM yang ada di Papua Barat dengan mengedepankan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan yang bersifat demokratis. Vanuatu mengangkat kasus ini dalam forum internasional di PBB, “ ujarnya.
Menurutnya, hal ini juga yang membuat beberapa negara besar ikut mendukung upaya Vanuatu agar kasus pelanggaran HAM di Papua Barat segera diselidiki, dibahas dan terselesaikan.
Ketua I KNPB Pusat, Agus Kosay menambahkan Indonesia harus membuka diri. Agar dinamika konflik yang terjadi antara Indonesia dan West Papua menemukan jalan damai.(*)
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
![]() |
| Foto bersama Badan Pengurus Pusat KNPB -(Foto: Hengky Yeimo). |
"Kami tak lupa sampaikan kepada Republik Vanuatu agar kian eksis mendukung mengangkat isu hak penentuan nasib sendiri bangsa West Papua di forum-forum Internasional, karena West Papua itu Vanuatu dan Vanuatu itu West Papua, serumpun Melanesia," katanya kepada Jubi, Senin (30/7/2018).
Dia mengapresiasi Vanuatu yang selalu konsisten dan jelas sikapnya bagi perjuangan Papua melepaskan diri dari Indonesia. Negara Vanuatu bersama rakyatnya selalu menjadi fasilitator bagi bangsa West Papua.
"KNPB bangga kepada pemerintah Vanuatu yang membangun pendekatan kepada West Papua, berkembangnya gerakan tersebut karena munculnya rasa ketidak amanan dari masyarakat Papua yang selalu mendapat tindak kekerasan oleh aparat TNI," katanya.
Dia mengatakan, gerakan rakyat Papua membangun koneksi dengan dunia internasional. Merespon kasus pelanggaran HAM seperti yang dilakukan negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan juga negara Eropa seperti Belanda yang pernah menjajah Papua.
"Upaya yang dilakukan oleh Vanuatu dalam mengangkat kasus pelanggaran HAM yang ada di Papua Barat dengan mengedepankan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan yang bersifat demokratis. Vanuatu mengangkat kasus ini dalam forum internasional di PBB, “ ujarnya.
Menurutnya, hal ini juga yang membuat beberapa negara besar ikut mendukung upaya Vanuatu agar kasus pelanggaran HAM di Papua Barat segera diselidiki, dibahas dan terselesaikan.
Ketua I KNPB Pusat, Agus Kosay menambahkan Indonesia harus membuka diri. Agar dinamika konflik yang terjadi antara Indonesia dan West Papua menemukan jalan damai.(*)
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
BPJS Kesehatan – Klinik Prodia Ambon Gelar Pemeriksaan Papsmear Gratis
Detik Nusa
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita, mengatakan peserta JKN-KIS bisa nikmati pemeriksaan papsmear gratis di Prodia Ambon berlaku sampai dengan bulan Oktober 2018 dan hanya dilayani di Klinik Laboratorium Prodia Cabang Ambon Jl. Anthony Rhebok No.I.B-C Ambon
“Layanan pemeriksaan Papsmear ini dijamin oleh BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir dengan biayanya. Jika hasil pemeriksaan menunjukan peserta memerlukan penanganan lebih lanjut, maka peserta akan dirujuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya di Ambon, Rabu (1/8).
Dijelaskan Latumakulita, persyaratan mendapatkan pemeriksaan Papsmear gratis ini cukup mudah, yaitu dengan menunjukan kartu JKN-KIS (BPJS Kesehatan, Askes, KIS) aktif, wanita yang pernah melakukan hubungan seksual, belum pernah melakukan pemeriksaan IVA/Papsmear 1 tahun terakhir, tidak dalam keadaan haid/hamil.
“Selain itu, pemeriksaan dapat dilakukan 7 hari pasca haid, tidak boleh menggunakan Tampon, Jeli, atau Krim Vagina selama 3 hari sebelum pemeriksaan, tidak menggunakan pencuci (douche) vagina selama 2 hari sebelum pemeriksaan, dan tidak boleh melakukan hubungan seksual dalam waktu 2x24 jam sebelum pemeriksaan,” ungkapnya.
Latumakulita menambahkan, Sebagai penyelenggara program JKN-KIS, BPJS Kesehatan siap meminimalisir angka penderita kanker serviks di Indonesia. Program pemeriksaan Papsmear tersebut merupakan salah satu dukungan BPJS Kesehatan terhadap Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017.
“Dengan melakukan upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini melalui program promotif preventif diharapkan meningkatkan kesadaran wanita Indonesia dalam memelihara kesehatan dan mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan wanita Indonesia,” pungkasnya. (**)
Latumakulita: Peserta JKN-KIS Bisa Nikmati Pemeriksaan Gratis
Ambon, Malukupost.com - BPJS Kesehatan Cabang Ambon bekerja sama dengan Klinik Laboratorium Prodia Cabang Ambon memberikan layanan deteksi dini kanker serviks dengan metode Papsmear kepada seluruh perempuan usia produktif yang telah menjadi peserta JKN-KIS sebagai bentuk program promotif preventif dan menekan jumlah penderita kanker serviks.Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita, mengatakan peserta JKN-KIS bisa nikmati pemeriksaan papsmear gratis di Prodia Ambon berlaku sampai dengan bulan Oktober 2018 dan hanya dilayani di Klinik Laboratorium Prodia Cabang Ambon Jl. Anthony Rhebok No.I.B-C Ambon
“Layanan pemeriksaan Papsmear ini dijamin oleh BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir dengan biayanya. Jika hasil pemeriksaan menunjukan peserta memerlukan penanganan lebih lanjut, maka peserta akan dirujuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya di Ambon, Rabu (1/8).
Dijelaskan Latumakulita, persyaratan mendapatkan pemeriksaan Papsmear gratis ini cukup mudah, yaitu dengan menunjukan kartu JKN-KIS (BPJS Kesehatan, Askes, KIS) aktif, wanita yang pernah melakukan hubungan seksual, belum pernah melakukan pemeriksaan IVA/Papsmear 1 tahun terakhir, tidak dalam keadaan haid/hamil.
“Selain itu, pemeriksaan dapat dilakukan 7 hari pasca haid, tidak boleh menggunakan Tampon, Jeli, atau Krim Vagina selama 3 hari sebelum pemeriksaan, tidak menggunakan pencuci (douche) vagina selama 2 hari sebelum pemeriksaan, dan tidak boleh melakukan hubungan seksual dalam waktu 2x24 jam sebelum pemeriksaan,” ungkapnya.
Latumakulita menambahkan, Sebagai penyelenggara program JKN-KIS, BPJS Kesehatan siap meminimalisir angka penderita kanker serviks di Indonesia. Program pemeriksaan Papsmear tersebut merupakan salah satu dukungan BPJS Kesehatan terhadap Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017.
“Dengan melakukan upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini melalui program promotif preventif diharapkan meningkatkan kesadaran wanita Indonesia dalam memelihara kesehatan dan mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan wanita Indonesia,” pungkasnya. (**)
Befa Yigibalom: Bupati Lanny Jaya akan Kasih Royalty Mahasiswa Lanny Seluruh Dunia
Detik Nusa
Jayapura, WANI -- Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom mengatakan setiap Mahasiswa dari Kab. Lanny Jaya harus didatai baik.
“Jika data itu benar maka kita akan buat 5 ratus perbulan kepada mahasiswa untuk kabupaten Lanny Jaya, kita buat agar dunia tahu bahwa kita sudah buat,” katanya.
Befa berharap agar Mahasiswa Lanny Jaya dapat didatai dengan benar. Jika itu dilakukan dengan benar, maka ia akan memberiakn bonus kepada setiap Mahasiswa.
“Saya tantang kalian. Saya akan kasih bonus, bulan Juli - Agustus, itu saya kasih satu juta, jadi bikin data dengan baik,” ujarnya dalam sosialisasi yang di lakukan di Hotel Sahid Jayapura, Rabu (1/8/2018).
Ia juga mengatakan, Mahasiswa harus mengisi bio data dengan baik, nama orang tua dan asal kampung yang jelas.
“Bapa dan Mama anda itu yang akan membiayai anda, jadi isi data itu dengan baik agar anda mendapatkan dana itu”, kata Befa.
Ia langsung meminta kepada Mahasiswa yang sudah menyiapkan datanya untuk dapat menyerahkannya langsung dalam kegiatan itu. Dan Bupati menyarankan untuk, bagi Mahasiswa yang belum punya buku tabunganBank Papua agar segera mengurusnya. Mnurut Befa, dengan adanya tabungan itu akan memudahkan Mahasiswa dalam melakukan pengiriman dana.
“Uang yang masuk itu jangan lupa untuk taru perbulan, Jangan pake untuk belih togel. Sekarang itu sudah sistem online jadi saya akan tunggu tanggal 10 Agustus 2018 Jam 8 pagi, kalau data sudah lengkap berarti dia yang dapat pertama,” ucap Befa.
Bupati Lanny Jaya itu mengatakan, jika ada Mahasiswa yang terkendala dalam studi akhir, baik itu D3, S1, S2 maupun S3, maka segerah datang serahkan berkasnya, agar dapat diproses.
“Kalau dia terima hari ini, maka perbulan itu dia tidak akan terima, saya harap kalian pake itu uang dengan baik, uang perbulan 5 ratus ribu itu,” katanya.
Penjelasan Befa, percobaan perbulan lima ratus ribu perbulan itu akan di berikan kepada Mahasiswa Lanny Jaya di mana pun mereka berasa "sedunia" dan ini akan dimulai dari Mahasiswa di wilayah Jayapura. Mahasiswa Lanny Jaya di Jayapura akan menjadi barometer bagi kota studi lainnya.
“Kami memulai dari Jayapura, karena Mahasiswa Lanny Jaya terbanyak itu di Jayapura, kalau Kota lain seperti Manado, Jakarta, Bandung, dan Wamena itu masi sedikit, nanti ini kami bikin mahasiswa Lanny Jaya sedunia,” kata Yigibalom.
Dana permahasiswa 5 ratus ribu ini akan berlaku bagi mahasiswa yang benar-benar kuliah dengan status "aktif".
“Dana Rp. 500.000,- per-mahasiswa itu, mulai berlaku bagi mereka yang semester dua ke atas baru akan diberikan, Tidak usa lama-lama, cukup semester dua saja agar mereka bisa di bantu dengan uang itu,” kata Bupati.
Obatius Wanimbo, salah seorang Mahasiswa S2 Universitas Cenderawasih mengatakan, dalam pendataan ini yang selalu menjadi persoalan itu seperti di perbatasan-perbatasan, sehingga ia berharap untuk setiap badan pengurus untuk mendata dengan benar setiap anggotanya.
“Ada yang sudah selesai dan ada juga yang tidak serius, terutama itu wilayah perbatasan. Karena ada anggota yang ke daerah sebelah dan ada juga yang ke sebelah, sehingga Mahasiswa yang bersangkutan sering jadi korban,” kata Obatius.
Ia juga berharap kepada 10 ikatan distrik asal Lanny Jaya agar dapat segerah mendata Mahasiswa dengan benar, agar dana yang di sampaikan Bupati kepada setiap Mahasiswa itu dapat di realisasikan.
“Semua korwil kita bicara sebentar dan kita data baik karena mereka yang tidak jelas kulia atau tidak itu yang merusak teman-teman yang aktif kulia,” tegas Wanimbo.
Posted by: Nies Tabuni
Copyright ©Tabloid WABI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
![]() |
| Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom sedang melakukan Sosialisasi kepada Mahasiswa di Hotel Sahid Jayapura pada hari Rabu (1/08/18). |
“Jika data itu benar maka kita akan buat 5 ratus perbulan kepada mahasiswa untuk kabupaten Lanny Jaya, kita buat agar dunia tahu bahwa kita sudah buat,” katanya.
Befa berharap agar Mahasiswa Lanny Jaya dapat didatai dengan benar. Jika itu dilakukan dengan benar, maka ia akan memberiakn bonus kepada setiap Mahasiswa.
“Saya tantang kalian. Saya akan kasih bonus, bulan Juli - Agustus, itu saya kasih satu juta, jadi bikin data dengan baik,” ujarnya dalam sosialisasi yang di lakukan di Hotel Sahid Jayapura, Rabu (1/8/2018).
Ia juga mengatakan, Mahasiswa harus mengisi bio data dengan baik, nama orang tua dan asal kampung yang jelas.
“Bapa dan Mama anda itu yang akan membiayai anda, jadi isi data itu dengan baik agar anda mendapatkan dana itu”, kata Befa.
Ia langsung meminta kepada Mahasiswa yang sudah menyiapkan datanya untuk dapat menyerahkannya langsung dalam kegiatan itu. Dan Bupati menyarankan untuk, bagi Mahasiswa yang belum punya buku tabunganBank Papua agar segera mengurusnya. Mnurut Befa, dengan adanya tabungan itu akan memudahkan Mahasiswa dalam melakukan pengiriman dana.
“Uang yang masuk itu jangan lupa untuk taru perbulan, Jangan pake untuk belih togel. Sekarang itu sudah sistem online jadi saya akan tunggu tanggal 10 Agustus 2018 Jam 8 pagi, kalau data sudah lengkap berarti dia yang dapat pertama,” ucap Befa.
Bupati Lanny Jaya itu mengatakan, jika ada Mahasiswa yang terkendala dalam studi akhir, baik itu D3, S1, S2 maupun S3, maka segerah datang serahkan berkasnya, agar dapat diproses.
“Kalau dia terima hari ini, maka perbulan itu dia tidak akan terima, saya harap kalian pake itu uang dengan baik, uang perbulan 5 ratus ribu itu,” katanya.
Penjelasan Befa, percobaan perbulan lima ratus ribu perbulan itu akan di berikan kepada Mahasiswa Lanny Jaya di mana pun mereka berasa "sedunia" dan ini akan dimulai dari Mahasiswa di wilayah Jayapura. Mahasiswa Lanny Jaya di Jayapura akan menjadi barometer bagi kota studi lainnya.
“Kami memulai dari Jayapura, karena Mahasiswa Lanny Jaya terbanyak itu di Jayapura, kalau Kota lain seperti Manado, Jakarta, Bandung, dan Wamena itu masi sedikit, nanti ini kami bikin mahasiswa Lanny Jaya sedunia,” kata Yigibalom.
Dana permahasiswa 5 ratus ribu ini akan berlaku bagi mahasiswa yang benar-benar kuliah dengan status "aktif".
“Dana Rp. 500.000,- per-mahasiswa itu, mulai berlaku bagi mereka yang semester dua ke atas baru akan diberikan, Tidak usa lama-lama, cukup semester dua saja agar mereka bisa di bantu dengan uang itu,” kata Bupati.
Obatius Wanimbo, salah seorang Mahasiswa S2 Universitas Cenderawasih mengatakan, dalam pendataan ini yang selalu menjadi persoalan itu seperti di perbatasan-perbatasan, sehingga ia berharap untuk setiap badan pengurus untuk mendata dengan benar setiap anggotanya.
“Ada yang sudah selesai dan ada juga yang tidak serius, terutama itu wilayah perbatasan. Karena ada anggota yang ke daerah sebelah dan ada juga yang ke sebelah, sehingga Mahasiswa yang bersangkutan sering jadi korban,” kata Obatius.
Ia juga berharap kepada 10 ikatan distrik asal Lanny Jaya agar dapat segerah mendata Mahasiswa dengan benar, agar dana yang di sampaikan Bupati kepada setiap Mahasiswa itu dapat di realisasikan.
“Semua korwil kita bicara sebentar dan kita data baik karena mereka yang tidak jelas kulia atau tidak itu yang merusak teman-teman yang aktif kulia,” tegas Wanimbo.
Posted by: Nies Tabuni
Copyright ©Tabloid WABI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Pengusaha Miras di Papua Diperingatkan
Detik Nusa
Jayapura -- Ketua Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Kota Jayapura Anias Lengka, menyatakan pengusaha Minuman keras (Miras) di Kota Jayapura siap-siap angkat kaki. Miras telah mengancam kehidupan serta eksistensi Orang Asli Papua (OAP).
"Toko Miras harus ditutup. Tidak ada alasan untuk menjual, walau ada undang-undang tapi karena kita bicara untuk selamatkan OAP," katanya kepada Jubi, di Skyland, Senin (31/7/2018).
Menurutnya, Kota Jayapura semakin kacau dengan banyaknya penjualan minuman keras dan narkoba. "Semakin banyak orang mabuk yang tidak bisa mengontrol diri. Berujung merugikan orang lain," katanya.
Anias, prihatin maraknya penjualan miras di Kota Jayapura. "Miras dijual sampai di kios bensin," katanya.
Usai pelantikan gubernur, nanti pihaknya akan bersama sama Satpol PP , menyita minuman keras yang dijual di pinggir jalan.
Sementara itu, Petra Imbiri mengatakan, pemuda harus sadar meniggalkan miras. Sebab miras bukan budaya orang Papua.
"Saya harap pemerintah daerah menutup miras dan mencegah peredaran narkoba. Banyak orang Papua yang mati karena persoalan miras," katanya.
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
![]() |
| Solidaritas Ketua Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Kota Jayapura Anias Lengka saat memberikan keterangan pers -(Foto: Hengky Yeimo). |
"Toko Miras harus ditutup. Tidak ada alasan untuk menjual, walau ada undang-undang tapi karena kita bicara untuk selamatkan OAP," katanya kepada Jubi, di Skyland, Senin (31/7/2018).
Menurutnya, Kota Jayapura semakin kacau dengan banyaknya penjualan minuman keras dan narkoba. "Semakin banyak orang mabuk yang tidak bisa mengontrol diri. Berujung merugikan orang lain," katanya.
Anias, prihatin maraknya penjualan miras di Kota Jayapura. "Miras dijual sampai di kios bensin," katanya.
Usai pelantikan gubernur, nanti pihaknya akan bersama sama Satpol PP , menyita minuman keras yang dijual di pinggir jalan.
Sementara itu, Petra Imbiri mengatakan, pemuda harus sadar meniggalkan miras. Sebab miras bukan budaya orang Papua.
"Saya harap pemerintah daerah menutup miras dan mencegah peredaran narkoba. Banyak orang Papua yang mati karena persoalan miras," katanya.
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Tolak Pepera 1969, ULMWP Bakal Gelar Mimbar Bebas
Detik Nusa
Jayapura -- United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) berencana akan menggelar mimbar bebas di lapangan Kali Kalmowker, Perumnas 3 Waena pada 2 Agustus 2018. Aksi ini berkenaan dengan sikap penolakan atas penentuan pendapat rakyat (Pepera) 2 Agustus 1969 silam yang dinilai penuh manipulasi.
Koordinator lapangan, Kris Dogopia kepada wartawan mengatakan melalui Pepera, pemerintah Indonesia telah memaksa Papua bergabung dengan NKRI .
Pepera sendiri digelar pada 14 Juli -2 Agustus 1969 oleh pemerintah indoenesia di 8 kabupaten. Yakni Merauke ( 14 Juli 1969), Jayawijaya (16 Juli 1969), Nabire (19 Juli 1969), Fakfak (23 Juli 1969), Sorong (26 Juli 1969), Manokwari (28 Juli 1969), Biak (31 Juli 1969), Jayapura (2 Agustus 1969). Pepera diwakili 1.025 orang Papua. Padahal jumlah populasi saat itu 800.000 jiwa.
“Berarti tidak memenuhi standar hukum internasional, karena hukum internasional itu satu orang satu satu suara,” katanya.
Lebih jauh dia menjelaskan, rakyat Papua secara resmi mencabut hasil Pepera 1969 lewat petisi rakyat dengan jumlah 1.804.421 (1.800.000) atau 70,08 persen. Hasil petisi sudah diserahkan kepada komite Dekolonisasi PBB pada 2017 lalu.
Mulai 2 Agustus 2018, menuntut pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB untuk meninjau kembali hasil Pepera 1969. Serta memberikan kebebasan kepada rakyat Papua untuk melakukan referendum.
Menurutnya Indonesia harus belajar dari Perancis dan PNG yang sudah memberikan kebebasan kepada wilayah otonom untuk melakukan referendum.
Pihaknya mendesak pemerintah Indonesia, memberi kesempatan kepada rakyat papua untuk melakukan referendum pada tahun 2020.
Secara terpisah saat dikornfirmasi terkait kegiatan ini, sekretaris Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menjelaskan dirinya masih sibuk dengan kegiatan internal organisasinya.(*)
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
![]() |
| Kris Dogopia dan anggotanya setelah jumpa pers - Foto: David Sobolim. |
Koordinator lapangan, Kris Dogopia kepada wartawan mengatakan melalui Pepera, pemerintah Indonesia telah memaksa Papua bergabung dengan NKRI .
Pepera sendiri digelar pada 14 Juli -2 Agustus 1969 oleh pemerintah indoenesia di 8 kabupaten. Yakni Merauke ( 14 Juli 1969), Jayawijaya (16 Juli 1969), Nabire (19 Juli 1969), Fakfak (23 Juli 1969), Sorong (26 Juli 1969), Manokwari (28 Juli 1969), Biak (31 Juli 1969), Jayapura (2 Agustus 1969). Pepera diwakili 1.025 orang Papua. Padahal jumlah populasi saat itu 800.000 jiwa.
“Berarti tidak memenuhi standar hukum internasional, karena hukum internasional itu satu orang satu satu suara,” katanya.
Lebih jauh dia menjelaskan, rakyat Papua secara resmi mencabut hasil Pepera 1969 lewat petisi rakyat dengan jumlah 1.804.421 (1.800.000) atau 70,08 persen. Hasil petisi sudah diserahkan kepada komite Dekolonisasi PBB pada 2017 lalu.
Mulai 2 Agustus 2018, menuntut pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB untuk meninjau kembali hasil Pepera 1969. Serta memberikan kebebasan kepada rakyat Papua untuk melakukan referendum.
Menurutnya Indonesia harus belajar dari Perancis dan PNG yang sudah memberikan kebebasan kepada wilayah otonom untuk melakukan referendum.
Pihaknya mendesak pemerintah Indonesia, memberi kesempatan kepada rakyat papua untuk melakukan referendum pada tahun 2020.
Secara terpisah saat dikornfirmasi terkait kegiatan ini, sekretaris Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menjelaskan dirinya masih sibuk dengan kegiatan internal organisasinya.(*)
Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
NTP Maluku Juli Turun 0,59 Persen
Detik Nusa
Ambon, Malukupost.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat nilai tukar petani (NTP) daerah ini pada Juli 2018 mencapai 101,19, atau turun sebesar 0,59 persen dibanding Juni 2018 tercatat sebesar 101,79.
"Penurunan ini terjadi karena yang diterima petani (it) mengalami penurunan sebesar 0,72 persen, lebih tinggi dari penurunan yang dibayar petani (ib) yang tercatat sebesar 0,12 persen," kata Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk, di Ambon, Rabu (1/8).
Dia mengatakan, sub sektor yang mengalami penurunan NTP yakni tanaman perkebunan rakyat (1,50 persen), tanaman pangan (1,25 persen) dan perikanan (0,25 persen).
Beberapa komoditas pertanian yang mengalami penurunan harga/penyumbang penurunan (it) yakni sub sektor tanaman pangan,yakni gabah,ketela pohon, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau.
Tanaman hortikultura yakni pisang, mangga, dan jeruk, sektor tanaman perkebunan rakyat adalah cengkih, kakao, kelapa, dan kopi, sub peternakan yaitu telur ayam buras, sub perikanan meliputi ikan layang , ikan tongkol, udang, ikan cakalang, ikan selar, kepiting laut, ikan kuwe, ikan kakap, ikan gulamah, dan lencam.
Dumangar mengatakan, Provinsi Maluku merupakan provinsi satu-satunya yang mengalami deflasi perdesaan pada Juli 2018 dengan nilai sebesar 0,18 persen. Penyebab utama adalah turunnya IKRT Kelompok bahan makanan (1,03 persen).
"10 komoditas yang mengalami penurunan harga memberikan andil terbesar terhadap deflasi perdesaan Maluku pada Juli 2018 yakni ikan layang, ikan tongkol,ikan cakalang asap, kacang panjang, ikan cakalang, ikan asin selar, beras ikan kakap merah, ikan selar, dan bawang putih.
NTP Maluku:124,47 turun 0,87 persen,, NTP Tanaman hortikultura kembali mencapai posisi tertinggi pada Juli 2018 dengan nilai 135,59.
NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.
NTP juga menunjukan daya tukar dari harga produk pertanian dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk harga produksi.
"Semakin tinggi NTP, maka relatif semakin kuat pada tingkat kemampuan? atau daya beli/daya tukar petani," kata Dumangar. (MP-3)
"Penurunan ini terjadi karena yang diterima petani (it) mengalami penurunan sebesar 0,72 persen, lebih tinggi dari penurunan yang dibayar petani (ib) yang tercatat sebesar 0,12 persen," kata Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk, di Ambon, Rabu (1/8).
Dia mengatakan, sub sektor yang mengalami penurunan NTP yakni tanaman perkebunan rakyat (1,50 persen), tanaman pangan (1,25 persen) dan perikanan (0,25 persen).
Beberapa komoditas pertanian yang mengalami penurunan harga/penyumbang penurunan (it) yakni sub sektor tanaman pangan,yakni gabah,ketela pohon, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau.
Tanaman hortikultura yakni pisang, mangga, dan jeruk, sektor tanaman perkebunan rakyat adalah cengkih, kakao, kelapa, dan kopi, sub peternakan yaitu telur ayam buras, sub perikanan meliputi ikan layang , ikan tongkol, udang, ikan cakalang, ikan selar, kepiting laut, ikan kuwe, ikan kakap, ikan gulamah, dan lencam.
Dumangar mengatakan, Provinsi Maluku merupakan provinsi satu-satunya yang mengalami deflasi perdesaan pada Juli 2018 dengan nilai sebesar 0,18 persen. Penyebab utama adalah turunnya IKRT Kelompok bahan makanan (1,03 persen).
"10 komoditas yang mengalami penurunan harga memberikan andil terbesar terhadap deflasi perdesaan Maluku pada Juli 2018 yakni ikan layang, ikan tongkol,ikan cakalang asap, kacang panjang, ikan cakalang, ikan asin selar, beras ikan kakap merah, ikan selar, dan bawang putih.
NTP Maluku:124,47 turun 0,87 persen,, NTP Tanaman hortikultura kembali mencapai posisi tertinggi pada Juli 2018 dengan nilai 135,59.
NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.
NTP juga menunjukan daya tukar dari harga produk pertanian dengan harga barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk harga produksi.
"Semakin tinggi NTP, maka relatif semakin kuat pada tingkat kemampuan? atau daya beli/daya tukar petani," kata Dumangar. (MP-3)
Langganan:
Postingan (Atom)






